Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengatakan agar DPR RI segera untuk melakukan pembahasan dan penetapan terhadap Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Pemda.
“Mengingat DPR hanya diberi kewenangan setuju atau tidak terhadap perppu, maka Fraksi PDI-P mengusulkan pembahasannya berlangsung dalam waktu singkat,” kata Arid saat menyampaikan pandangan fraksi PDIP, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Menkumham, di ruang komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).
Lebih lanjut, sambung dia, agar langsung dijadwalkan pembahasan kedua perppu tersebut, yang kemudian langsung dibawa dalam Rapat Paripurna DPR. “Diharapkan hal tersebut dapat berlangsung hanya dalam waktu satu minggu,” ucap dia.
“Fraksi PDI-P pun berharap usulan itu mendapat respon positif dari pemimpin Komisi II DPR,” Arif pun menambahkan.
Fraksi PDI-P, kata dia, melihat penerbitan kedua perppu di akhir masa jabatan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono memenuhi syarat. Pandangan tersebut dilakukan lewat penilain objektif, agar menjamin pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung dengan demokratis, sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UUD 1945.
“Sehingga demi menghormati demokrasi perlu dilakukan pilkada secara langsung dengan melakukan sejumlah perbaikan mendasar. Terlebih, pilkada melalui DPRD telah mendapat penolakan dari masyarakat luas,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Kebijakan ekonomi pada awal pemerintahan Jokowi telah menjurus ke arah neo-liberal. Jokowi seolah tengah membangun sistem liberalisasi pengelolaan energi salah satunya melepas tata niaga migas ke mekanisme pasar asing.

“Jika bertemu dengan modal asing, lama-lama kita hanya dapat uang sewa tanah dan upah buruh saja, kita tidak menerima untung”,  ungkap Hariman Siregar, aktivis Malari, kepada aktual.co, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/1). Hariman menyatakan bahwa hutang negara kita akan semakin bertambah, jika pengelolaannya dilepas ke pasar modal asing bukan mengurangi.

Hariman juga menentang upaya liberalisasi dengan semakin banyaknya modal asing yang ditanam di Indonesia. “Kita menentang liberalisasi, seharusnya asing tidak boleh lebih dari 50 persen dari proyeksinya, pribumilah yang harus dapat keuntungan lebih dari 50 persen,” katanya. Hariman mengimbau jangan sampai kedepannya modal asing menguasai sistem ekonomi negara. “Modal asing itu kuat, perlu proteksi terhadap itu”, ujar Hariman

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto mengatakan disetujui atau tidak disetujui ketentuan Perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda), akan tetap menimbulkan persoalan hukum.
Terlebih, jika Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditolak, maka akan terjadi kekosongan hukum.
“Menyetujui atau tidak menyetujui Perppu itu akan tetap menimbulkan persolan hukum,” kata Yandri saat menyampaikan pandangan fraksi PAN, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Menkumham, di ruang komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).
Lebih lanjut, sambung dia, maka sangat penting adanya kesepahaman bersama dari semua fraksi dan pemerintah terkait pembahasan dan penetapan Perppu resmi yang dikeluarkan 2 Oktober 2014 kemarin. Mengingat, kata dia, akan ada sekitar 400 kepala daerah yang akan berakhir masa tugasnya.
Sebab, sesuai ketentuannya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis.
“Karena itu, Perrpu ini perlu segera dibahas dalam masa sidang ini, demi kebaikan bangsa ini kedepannya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid