Jakarta, Aktual.co — Angka inflasi Kota Malang, Jawa Timur, pada Desember 2014 yang mencapai 2,72 persen, menjadi yang tertinggi dari delapan kota dan kabupaten di provinsi itu yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Senin, mengatakan tingginya angka inflasi Desember 2014 di Kota Malang disebabkan karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang juga berimbas pada naiknya harga sejumlah komponen dan komoditas pangan hingga transportasi.
“Angka inflasi Kota Malang ini sudah diprediksi sejak dua bulan sebelumnya karena angka inflasi saat itu terus naik. Pada Oktober, inflasi Kota Malang mencapai 0,40 persen dan November menjadi 1,51 persen, bahkan tertinggi ketiga setelah Jember dan Kediri,” katanya.
Kenaikan harga BBM terhadap inflasi tersebut semakin terasa dampaknya pada November hingga 45 persen dan Desember 55 persen. Selain dipengaruhi kenaikan harga BBM, inflasi juga disebabkan adanya kenaikan tarif PDAM yang mencapai 11,5 persen. Kenaikan tarif PDAm tersebut menyumbang inflasi sebesar 0,089 persen.
Seharusnya Pemkot Malang menunda terlebih dahulu kenaikan tarif PDAM tersebut agar angka inflasi tidak semakin tinggi. Apalagi, dalam penghitungan angka inflasi ada ‘administered price’, yakni harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, dengan kewenangan dan kemampuan itu, Pemkot malang seharusnya bisa memilih momen untuk memberlakukan kenaikan tarif PDAM yang menjadi salah satu komponen cukup berpengaruh dalam inflasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Gianyar, Aktual.co — Keberadaan Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dinilai cukup meresahkan masyarakat Gianyar, Bali dengan menggelar kegiatan yang tidak mengantongi izin, sehingga beberapa kali telah dibubarkan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Aman Adil dan Sejahtera untuk Indonesia (GARANSI) Gianyar, Bali, Pande Nyoman Rata, Senin mengatakan, pemerintah dan aparat keamanan perlu mengambil sikap tegas menyikapi situasi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerah “Gudang seni” itu. “Dari hasil pantauan yang dilakukan, Gafatar belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota,” kata Pande Nyoman Rata.

Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/3957 D.III tertanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi, Kabupaten/Kota perihal penjelasan status Ormas GAFATAR. “Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan Gafatar,” terangnya.

Disamping itu, adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor 220/1328 D.III tertanggal 24 April 2012 perihal penertiban aktivitas Ormas yang ditujukan kepada Sekda Provinsi se-Indonesia dan Sekda Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Dimedia sosial juga diberitakan tentang pembubaran kegiatan Gafatar di beberapa daerah,” ungkapnya.

Bahkan di Gianyar, kegiatan Gafatar sudah dua kali dibubarkan. Pada tanggal 23 Desember 2014 dalam kegiatan “Talk Show” di Kantor BPPT Kabupaten Gianyar tanpa izin kegiatan dari instansi terkait, sehingga kegiatan tersebut dinilai illegal dan mengganggu proses pelayanan masyarakat.

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 26 rumah di Kampung Linggamanik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, rusak akibat diterjang bencana longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam sebulan terakhir.
“Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun puluhan rumah rusak dengan rincian sembilan rusak berat dan 19 rusak ringan. Tapi, data ini masih sementara dan bisa saja berubah,” kata Camat Bantargadung, Asep Suhenda, di Sukabumi, Senin (5/1).
Menurutnya, bencana yang terjadi di RT/RW 04, Desa/Kecamatan Bantargadung pada Minggu, (4/1) ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga tebing tanah yang ada di belakang rumah warga longsor dan akhirnya menimbun tujuh rumah warga. 
Gejala akan terjadinya bencana ini sudah diketahui oleh masyarakat dan wargapun memilih mengungsi saat hujan turun ditambah pergeseran tanah semakin tampak.
Saat ini dari 26 rumah tersebut ada sekitar 30 jiwa yang mengungsi dan pihaknya juga mengimbau kepada warga tidak kembali ke rumahnya dahulu karena khawatir ada longsor susulan. 
Untuk menjaga keamanan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan baik TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Artikel ini ditulis oleh: