Jakarta, Aktual.co — PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) meraih pinjaman kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) senilai total Rp1,37 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keuangan Risiko & Teknologi Informasi Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra

“Fasilitas tersebut terdiri dari kredit modal kerja impor (KMKI) atau penangguhan jaminan impor (PJI) senilai maksimum Rp1 triliun,” kata Askhara kepada wartawan, Minggu (4/1).

Kemudian, kata dia, senilai maksimum US$30 juta atau setara dengan Rp375 miliar sebagai fasilitas kredit KMKI/PJI/irrevocable standby loan (SLBC).

“Fasilitas pinjaman jangka pendek semua, untuk working capital, serta membeli minyak dari Pertamina,” ujarnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, pemberian pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi antar perusahaan BUMN tersebut. Di mana,  Garuda dikenakan bunga sebesar 11% per tahun untuk pinjaman dalam bentuk rupiah yang dimanfaatkan untuk KMKI, sementara 8,5% per tahun untuk PJI. Serta suku bunga sebesar 6% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang dolar yang dimanfaatkan untuk KMKI, dan 2,25% per tahun untuk PJI.

Askhara melanjutkan, pihaknya masih menunggu izin dari Bank Indonesia (BI) atas rencana emisi obligasi global senilai US$500 juta yang akan diterbitkan kuartal I/2015. Manajemen telah mengajukan izin pinjaman komersial luar negeri (PKLN) kepada BI sejak akhir tahun lalu. Perseroan juga telah menunjuk penjamin pelaksana emisi atau underwriter yakni DBS Bank Singapura dan Standard Chartered Bank.

“Izin masih belum keluar dari BI dan BUMN,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (5/1) pagi, melemah sebesar 15 poin menjadi Rp12.535 dibandingkan sebelumnya Rp12.520 per dolar Amerika Serikat.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, dibuka turun 13,08 poin atau 0,25 persen menjadi 5.229,68 dan indeks 45 saham unggulan (LQ45) melemah 3,31 poin (0,37 persen) ke level 899,81.

Jakarta, Aktual.co — Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 18 November 2014 lalu, belum terbukti ampuh mengerem defisit neraca perdagangan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada November 2014 mengalami defisit sebesar 420 juta dollar AS. Padahal, pada bulan sebelumnya, neraca perdagangan masih surplus 20 juta dollar AS.

Memburuknya neraca dagang pada November 2014 dipicu membengkaknya defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi (migas). Pada November 2014, defisit migas mencapai 1,36 miliar dollar AS, lebih tinggi dibandingkan defisit migas pada Oktober 2014 sebesar 1,11 miliar dollar AS. “Ini terjadi akibat anjloknya ekspor migas dari 2,47 miliar dollar AS menjadi 2,11 miliar dollar AS,” kata Kepala BPS Suryamin, akhir pekan lalu.

Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari-November 2014 mengalami defisit 2,07 miliar dollar AS. Rinciannya, defisit migas sebesar 12,09 miliar dollar AS dan surplus nonmigas 10,02 miliar dollar AS. Total nilai ekspor Indonesia Januari-November 2014 mencapai 161,67 miliar dollar AS dan total impor pada periode yang sama 163,74 miliar dollar AS. BPS dan ekonom memperkirakan, defisit neraca perdagangan hingga akhir tahun 2014 dan sepanjang 2015 masih menjadi momok keuangan Indonesia. Ada beberapa penyebabnya.

Pertama, impor BBM masih tinggi. Kedua, harga komoditas non migas seperti minyak kelapa sawit dan batubara di pasar dunia masih tertekan. “Padahal ekspor komoditas menjadi andalan produk ekspor Indonesia,” kata Lana Soelistyaningsih, Ekonom Samuel Asset Manajemen.

Lana memperkirakan, tingginya konsumsi BBM di dalam negeri pada tahun ini dipicu oleh penurunan harga BBM premium, solar dan Pertamax. Penurunan harga ini diperkirakan masih berlanjut. Sebab,  harga minyak mentah dunia berpotensi menukik turun pada tahun ini.

Ekonom Indef, Eko Listianto, memperkirakan defisit neraca dagang Indonesia pada tahun ini bisa mencapai  1 miliar dollar AS. Sementara prediksi Lana lebih besar lagi, mencapai sekitar 3 miliar dollar AS. “Jadi, defisit akan lebih besar dari tahun 2014,” ujar Lana.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Firmanzah melihat,  gelaran proyek infrastruktur juga membawa dilema. Satu sisi, proyek ini menjadi tulang punggung pendorong ekonomi. Di sisi lain, impor barang melejit untuk memenuhi bahan baku proyek. Akibatnya defisit dagang masih terjadi. Menko Ekonomi Sofyan Djalil optimistis pemerintah bisa mengerem defisit neraca dagang tahun ini. Alasannya, pemerintah akan lebih ketat mengontrol impor dan memantau suplai barang.