Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menilai proses penetapan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergesa-gesa .
“Dalam fit and proper test, Pak BG sudah sampaikan bahwa belum pernah diperiksa sebagai saksi,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie, di Jakarta, Kamis (15/1).
Pihaknya menilai penyelidikan-penyelidikan KPK terhadap suatu kasus selama ini biasanya berlangsung lama. Selain itu, apa yang dilakukan KPK dalam proses penetapan tersangka dalam suatu kasus biasanya sangat terbuka. 
“Tapi tidak demikian ketika KPK menetapkan Pak BG menjadi tersangka. Dipanggil sebagai saksi saja tidak,” katanya.
Pihaknya juga mempertanyakan BG yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerima gratifikasi. Ia menilai janggal bila penerima gratifikasi dijadikan tersangka tanpa menetapkan si pemberi gratifikasi sebagai tersangka.
Hal ini menurut dia berbeda dengan kasus korupsi. Dalam penanganan kasus korupsi, tersangka bisa hanya satu orang.
“Menetapkan penerima gratifikasi sebagai tersangka tanpa menetapkan pemberi gratifikasi sebagai tersangka kan menimbulkan tanda tanya. Gratifikasi kan bukan melibatkan satu orang saja, berbeda jika kasus korupsi uang negara yang pelakunya bisa saja satu orang,” katanya.
Pada Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika ada perpecahan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polisi Republik Indonesia terkait dengan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Ndak. Ndak ada perpecahan itu. Khan di KPK juga banyak anggota Polri,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (15/1).
Menurutnya, adanya dinamika KPK dan Polri terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri hendaknya jangan diartikan ada pertentangan antara kedua lembaga tersebut, tapi harus dilihat dari sisi positif.
“Pemerintah dalam hal ini tidak mencari populaitas tapi ingin bagaimana negara ini maju dan sejahtera,” kata Wapres.
Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih terus mengkaji kasus hukum yang menimpa calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, sekalipun sudah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI.
“Sekalipun Budi Gunawan sudah lulus uji kepatutan dan kelayakan, tentu proses pencalonan akan berlangsung sampai pemerintah selesai mempelajari kasusnya,” kata Jusuf Kalla.
Dikatakan Wapres, sekalipun Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sudah melakukan rapat paripurna, tapi Presiden masih belum menerima surat dari DPR.
“Kita belum menerima. Kalaupun sudah menerima surat tentu akan kita pelajari kembali,” katanya.
Menyusul dengan keputusan DPR tersebut, kata wapres, pemerintah akan menyelesaikan hasil kajian kasus Budi Gunawan, sebelum mengambil keputusan.
Wapres mencontohkan kasus mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo yang hingga kini belum ditahan KPK, sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby