4 April 2026
Beranda blog Halaman 39849

IPW Nilai KPK Rusak Ketatanegaraan

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan langkah Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kepada calon tunggal Komjen pol Budi Gunawan membuat ketatanegaraan Indonesia menjadi tidak sehat.
Pasalnya, KPK yang statusnya ad hoc itu seakan melecehkan lembaga tinggi negara, menyusul cacatnya proses hukum dalam penetapan tersangka tersebut.
“Sangat tidak sehat, karena apa yang dilakukan KPK bentuk dari otoriterisme, dimana rakyat, kalangan legislatif, dan eksekutif pemerintahan Jokowi membangun demokrasi yang sehat, tentu KPK malah menjadi lembaga otoriter, dia (KPK) malah seenaknya dan semaunya menetapkan calon kapolri pilih presiden sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas,” ucap Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (15/1).
Ia pun menjelaskan, karena selama ini tidak pernah ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah saksi sebelum menetukan jenderal bintang tiga itu sebagai tersangka.
“Bandingkan dengan Djoko Susilo  dimana ada pemeriksaan saksi-saksi. Kesewenangan KPK itu etika KPK mengatakan Budi Gunawan kena gratifikasi, tetapi orangnya atau tersangkanya hanya satu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Menteri ESDM dan Pertamina Masih Evaluasi Harga BBM

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo megatakan bahwa pemerintah akan menurunkan harga BBM menjadi Rp6.400-6.500 per liter. Namun, PT Pertamina (Persero) masih mengkaji lebih dalam mengenai angka penurunan tersebut.

“Masih sedang dihitung kawan-kawan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (15/1).

Lebih lanjut dikatakan Dwi, dirinya belum dapat memastikan berapa angka penurunan harga BBM. Meskipun harga minyak dunia saat ini terus menurun.

Di kesempatan yang berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan ada kemungkinan penurunan harga BBM seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo.

“Kemungkinan kalau itu merupakan harga dasar, bisa mendekati harga yang disebut Pak Jokowi,” kata Sudirman.

Namun, Sudirman belum bisa memastikan berapa harga BBM yang akan ditetapkan pemerintah tersebut. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu.

“Artinya mungkin harus diperhatikan juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Besok kita akan evaluasi lagi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Demokrat Tolak BG, Ada Bargaining Dengan KPK

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai keputusan  Fraksi Partai Demokrat menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri dan meminta Presiden Jokowi untuk menarik suratnya kepada DPR memiliki tujuan tertentu. Menurutnya penolakan itu sebagai alat bargaining Partai Demokrat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kasus yang dituduhkan pada Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
“Kalau FPD terlihat mendukung KPK menolak Budi Gunawan sebagai kapolri, wajar saja. Ini kan sangat erat terkait posisi hukum Ibas. Dia sudah sering disebut-sebut menerima uang oleh beberapa saksi persidangan tipikor. Jadi agar Ibas tetap aman, Partai Demokrat harus mendukung KPK, dengan  harapan tidak tersentuh KPK,” ujar Budyatna di Jakarta, Kamis (15/1).
KPK menurutnya juga melakukan tebang pilih. Banyak kasus yang sampai saat ini tidak pernah disentuh sama sekali oleh KPK sementara beberapa kasus lainnya juga hanya disentuh bagian luarnya saja.”Kasus kardus durian yang melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga tidak pernah disentuh, sementara kasus di kementrian agama yang melibatkan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dibiarkan. Begitu juga kasus Jero Wacik dan lain-lain,” ujarnya.
Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan Budi Gunawan. Jokowi diharapkan tidak mencontoh Mantan Presiden SBY yang kerap ragu dalam bersikap.Dalam mengambil keputusan, Jokowi tidak perlu takut dengan tekanan KPK maupun beberapa LSM anti korupsi.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Panglima Buka Kejurnas Karate Piala Panglima III

Panglima TNI Jenderal Moeldoko, foto bersama pra Karateka usai membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI III di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/1/2015). Kejurnas yang digelar pada 15 hingga 16 Januari ini untuk menjunjung nilai-nilai kejuangan, kehormatan, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, sportivitas dan percaya pada kekuatan sendiri. Juga agar memiliki relevansi dengan keprajuritan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan kesegaran jasmani prajurit. AKTUAL/PUSPEN TNI

Malari, Soal TV Memusuhi Mahasiswa

Jakarta, Aktual.co — “Ini  bagus buat menyadarkan kita bahwa kita ada di Rumah Tahanan Militer, bukan di surga. Masak cuma soal TV, kita harus memusuhi mahasiswa,”  ujar seorang pria yang datang melerai ketegangan antar kelompok tahanan politik di Blok III RTM Budi Utomo, Jakarta Pusat, pada tahun 1974.      

Pelerai itu Sjam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI yang bersama para tahanan PKI atau ‘di-PKI-kan’ menghuni RTM tersebut sejak tahun 1967 setelah peristiwa misterius G30S. Sjam tahanan yang paling disegani bahkan ditakuti di RTM itu, dikenali langsung oleh Yopie Lasut yang bersama sejumlah tokoh mahasiswa baru saja dijebloskan akibat peristiwa kerusuhan malapetaka 15 Januari (Malari) 1974.

Ironis, para aktifis Malari terutama pimpinan mahasiswa dari UI malah disekap bersama tahanan G30S dan PKI, yang selama aksi demo 1966-1969 menjadi musuh bebuyutannya.

Tragis gara gara ulah Tapol Malari itu para petugas RTM lalu mencabut televisi hitam putih, satu-satunya benda hiburan terpenting di blok itu. Mereka sekaligus menggunduli kepala para tahanan. Padahal sebelum tahanan pendatang baru masuk, para tahanan politik PKI selama ini terbiasa mengalah kepada para sipir.

“Para penjaga marah. Tahanan PKI menyalahkan kami,”  kenang Yopie, tahanan Malari dari unsur Non Kampus yang dibebaskan pada akhir 1975.

Bersama jurnalis Sinar Harapan ini, di Blok III itu ditahan pula Ketua Senat Mahasiswa FISIP UI Salim Hutajulu, dan John Pangemanan. Sementara Ketua Dewan Mahasiswa UI  Hariman Siregar bersama aktifis Malari lain,  Sjahrir, Rachman Tolleng, dan Marsilam Simandjuntak menghuni blok lain di RTM Budi Utomo juga.

Cuplikan kisah Nyanyian God Father Blok III dalam buku Sjam: Lelaki Dengan Lima Alias yang diterbitkan Tempo ini cukup layak guna mengenang 40 tahun peristiwa Malari. Betapa mereka yang berbeda pandang bahkan bertentangan faham, pada suatu ketika bisa saja dipertemukan bernasib sama di tempat yang sama dalam cekaman situasi yang mungkin tidak sama.  

Para tapol PKI dan yang di-PKI-kan terpenjara akibat visi misi sosialisme rakyat yang menentang kapitalisme. Para tapol Malari ‘diamankan’ akibat visi misi sosialisme negara mereka yang mengkritisi dominasi modal asing.

Para tapol PKI dsb menjadi korban konspirasi misterius 50 tahun lalu yang memuncak dalam peristiwa G30S sebagai casus belli untuk menggulingkan Presiden Soekarno melalui kudeta merangkak.

Para tapol Malari adalah tumbal pertarungan para jenderal berebut pengaruh dan adu dekat dengan pucuk pimpinan Orde Baru, Jenderal Soeharto yang tengah mengkonsolidasi kekuasaan agar didukung penuh kekuatan global Blok Barat, penguasa modal dunia.

Visi misi idealisme dari dunia ideologi, memang tak selalu menemui jalan yang tepat arah dalam realitas pertarungan praktis penuh konspirasi di dunia politik dan bisnis. Cita-cita mulia para idealis pun acap kandas tercengkeram kepentingan politik sesaat.

Namun adakah kekuatan di dunia yang mampu lama membungkam semangat dan visi idealisme kaum muda, sebagaimana disuarakan oleh Hariman Siregar dan kawan kawan muda pada zamannya?

Tentang semangat zaman ini, pernah digoreskan tegas dalam gurat penyair Angkatan 45, Chairil Anwar sebagai berikut:

Jangan mau jadi pengecut
Hidup sekali
Harus berarti
Ada yang berubah
Ada yang bertahan
Karena zaman tak bisa dilawan
Yang pasti,
Kepercayaan harus diperjuangkan

Dhia Prekasha Yoedha

Artikel ini ditulis oleh:

Copot Johanes Widjonarko, SKK Migas: Bagian dari Proses Reorganisasi

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi membenarkan bahwa pencopotan Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko merupakan usulan dari dirinya.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM menyatakan bahwa pencopotan Johanes Widjonarko dari jabatannya merupakan usulan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

“Benar. Pengusulan dari SKK Migas ke Menteri ESDM,” kata Amien kepada Aktual.co melalui pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (15/1).

Kendati demikian, Amien enggan berkomentar banyak terkait alasan pemberhentian Johanes yang telah menjabat sebagai wakil kepala SKK Migas sejak 2012 itu. Ia hanya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses reorganisasi.

“Hal tersebut merupakan bagian dari proses reorganisasi SKK Migas,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, sesuai dengan aturan yang ada, permintaan Kepala SKK Migas tersebut selanjutnya diteruskan Menteri ESDM ke Komite Pengawas SKK Migas. Komite tersebut terdiri atas Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Minggu lalu, Komite telah mengadakan rapat dan menyetujui usulan Kepala SKK Migas untuk memberhentikan Johanes Widjonarko,” ujar Sudirman.

Selanjutnya, Sudirman menandatangani surat keputusan pemberhentian dengan hormat Wakil Kepala SKK Migas itu dan sudah disampaikan kepada Widjonarko. Sudirman menambahkan, pada pekan ini, pihaknya tengah membahas struktur organisasi SKK Migas yang lebih efisien.

“Termasuk, usulan nama Wakil Kepala SKK Migas dan juga nama-nama tim lainnya yang akan mendukung Kepala SKK Migas,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain