Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Budi Gunawan tidak akan lari, jadi KPK tidak perlu melakukan penahanan.
“Kalau mau ditahan orang itu mau lari, mau apa gitu khan,” jelas JK, di Jakarta, Kamis (15/1)
JK mencontohkan pada mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo yang belum ditahan KPK hingga saat ini. Hadi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kala dia menjabat Direktur Jenderal Pajak 2002-2004 itu tak melarikan diri ke luar negeri.
“Sudah berapa lama Pak Hadi (jadi tersangka), nggak papa kan. Yang lain juga nggak papa kan,” demikian JK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Agung menyatakan enam terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi secara serentak pada 18 Januari 2015 di Pulau Nusakambangan, Cilacap dan Boyolali.
“Keenam terpidana mati itu terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan,” kata Jaksa Agung RI HM Prasetyo di Jakarta, Kamis (15/1).
Keenam terpidana mati tersebut, yakni, Namaona Denis (48) Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) Warga Negara Brazil, Daniel Enemua (38) Warga Negara Nigeria, Ang Kim Soei (62) tidak jelas kewarganegaraannya, Tran Thi Bich Hanh (37) Warga Negara Vietnam dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, Warga Negara Indonesia.
Permohonan grasi dari keenam terpidana mati itu, sudah ditolak tertanggal 30 Desember 2014.
Dikatakan, lima terpidana mati akan dieksekusi di Pulau Nusakambangan dan satu terpidana mati dieksekusi di Boyolali, karena ditahannya di LP Bulu, Semarang, Jawa Tengah.
“Keenam terpidana mati itu sesuai peraturan, harus diberitahukan tiga hari sebelumnya,” ucapnya.
Ia menambahkan secara yuridis untuk pelaksanaan eksekusi sudah terpenuhi, termasuk juga dengan sisi teknisnya dengan berkoordinasi untuk regu tembaknya, rohaniawan dan dokter.
“Kami juga sudah menghubungi masing-masing duta besar terpidana mati itu,” ujarnya.
Dikatakan, eksekusi kali ini gelombang pertama, nanti menyusul gelombang berikutnya.
Sebelumnya, Kejagung akan melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati pada akhir 2014, namun ditunda karena masih menunggu aspek yuridisnya berkaitan dengan permohonan grasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Indonesia sudah mengalami krisis ketatanegaraan. Institusi-institusi yang seharusnya membangun negara justru saling serang.
“Sejak 2004 demokrasi kita telah dibajak”, ujar Hariman Siregar, tokoh aktivis, di Sukabumi, Kamis, (15/1).
Menurutnya pembajakan itu dilakukan oleh politisasi uang. Dimana pemilu tidak semestinya dilaksanakan dengan jujur.
“suara rakyat praktis kalah, karena money politic lebih dominan”, katanya.
Hariman menambahkan setelah pemerintahan Soeharto jatuh, yang tercetus adalah reformasi bukan revolusi. Sehingga yang terjadi hanyalah pergantian bukan perubahan.
“Ya, inilah pemerintahan yang kita pilih,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan langkah Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kepada calon tunggal Komjen pol Budi Gunawan membuat ketatanegaraan Indonesia menjadi tidak sehat.
Pasalnya, KPK yang statusnya ad hoc itu seakan melecehkan lembaga tinggi negara, menyusul cacatnya proses hukum dalam penetapan tersangka tersebut.
“Sangat tidak sehat, karena apa yang dilakukan KPK bentuk dari otoriterisme, dimana rakyat, kalangan legislatif, dan eksekutif pemerintahan Jokowi membangun demokrasi yang sehat, tentu KPK malah menjadi lembaga otoriter, dia (KPK) malah seenaknya dan semaunya menetapkan calon kapolri pilih presiden sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas,” ucap Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (15/1).
Ia pun menjelaskan, karena selama ini tidak pernah ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah saksi sebelum menetukan jenderal bintang tiga itu sebagai tersangka.
“Bandingkan dengan Djoko Susilo  dimana ada pemeriksaan saksi-saksi. Kesewenangan KPK itu etika KPK mengatakan Budi Gunawan kena gratifikasi, tetapi orangnya atau tersangkanya hanya satu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang