4 April 2026
Beranda blog Halaman 39855

Foto Mesra Mirip Samad, Pemerintah dan DPR Didesak Dewan Etik Independen

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan pemerintah dan DPR harus segera membentuk dewan etik independen untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Dia menilaibanyak kejanggalan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
“Perlu ada dewan etik independen dan ini harus dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, karena banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka. Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi  dan tidak ada saksi lain maupun dua alat bukti yang ditunjukkan oleh KPK,”  ujar Neta kepada wartawan Kamis (15/1).
Dalam setiap  kasus gratifikasi, seperti yang dituduhkan pada Budi Gunawan dalam kasus rekening gendutnya, seharusnya KPK memiliki dua tersangka yaitu penerima dan pemberi gratifikasi.”Keanehan ini yang harus disidik dewan etik. Jadi KPK tidak bisa semena-mena melakukan apa saja yang mereka mau lakukan,” tegasnya. Selain itu Dewan Etik juga perlu dibentuk terkait dengan foto orang yang mirip dengan Ketua KPK, Abraham Samad dengan Putri Indonesia.
Hal ini menurutnya adalah persoalan serius terkait moral pimpinan KPK. Samad tentunya harus mundur jika foto ini memang benar karena moralitasnya tentunya sangat dipertanyakan. “Dewan etik ini perlu, foto-foto itu harus dibuktikan keasliannya. Samad jangan hanya dibiarkan membantah saja. Kalau memang ada pencemaran nama baik, lapor dong ke polisi, minta polisi tangkap penyebar foto yang menurut Samad rekayasa. Kalau tidak yah ini harus diselidiki dewan etik, kalau terbukti, maka Samad harus mundur,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pelayanan Kesehatan Minta Ditingkatkan, Kadinkes DKI Janji Blusukan

Jakarta, Aktual.co —Didesak segera bereskan persoalan pelayanan kesehatan di Jakarta dalam setahun ke depan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Koesmedi, malah janjikan ‘blusukan’ ke DPRD DKI.
Kadinkes yang baru dipilih menggantikan Dien Emmawati itu beralasan sulit menyelesaikan persoalan pelayanan kalau hanya duduk di belakang meja saja.
“Kami tidak bisa menyelesaikannya di dalam gedung,” ujar dia, dalam rapat koordinasi dengan Komisi E DPRD DKI, Kamis (15/1).
Dijelaskan Koesmedi, meski Dinkes DKI sudah memiliki sistem kesehatan daerah, tapi tetap bukan sebagai operator pelayanan kesehatan.  “Dinas hanya sebagai regulator, bukan operator. Rumah sakit dan puskesmas yang operator,” ujar dia.
Koesmedi berjanji akan tingkatkan pelayanan puskesmas dan rumah sakit pemerintah jadi 24 jam. Agar tidak kalah saing dengan klinik swasta 24 Jam. “Pada prinsipnya, pelayanan rumah sakit tidak jangan tanggung-tanggung, sehingga bisa bersaing dengan klinik swasta.”

Artikel ini ditulis oleh:

Akil: Muhtar Effendy Manfaatkan Nama Saya

Jakarta, Aktual.co — Terpidana seumur hidup kasus penerimaan suap M Akil Muhtar mengatakan Muhtar Effendy memanfaatkan dirinya pada kasus suap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Palembang Romi Herton.
“Ini orang memanfaatkan nama saya,” kata Akil seusai bersaksi di persidangan Muhtar Ependy sebagai terdakwa perantara suap Romi Herton dan istrinya Masyitoh kepada mantan ketua MK Akil Muhtar, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/1).
Akil menegaskan Muhtar Effendy memanfaatkan situasi dan menjual namanya sebagai ketua MK pada saat itu.
“Ini yang jadi terdakwa sekarang (Muhtar Effendy). Dia manfaatkan situasi kan,” kata Akil.
Menurut Akil, Muhtar Effendy menjual nama dirinya pada orang-orang yang berperkara dan meminta uang agar dimenangkan pada persidangan.
“Dia memanfaatkan perkara Palembang ini, jual nama saya,” ujar dia.
Akil mengakui bahwa perkara sengketa pilkada Palembang memang akan dimenangkan oleh Romi Herton tanpa perlu ada suap kepada dirinya.
Ia mengatakan kemenangan Romi Herton dihitung berdasarkan surat suara.
“Saya sudah katakan dihitung kok (surat suara), petugas MK sudah lihat, gimana saya minta duit? Orang udah pasti menang kok,” ujar dia.
Akil Muhtar divonis pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap sengketa pilkada di MK dan dugaan TPPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kerangka Tulang Raksasa Mamalia Mastodon Ditemukan Warga AS

Jakarta, Aktual.co — Pada umumnya, orang menemukan beberapa koin kuno atau rantai sepeda berkarat di halaman rumah mereka. Tapi, keberuntungan diperoleh oleh dua pria dari kota Michigan dimana mereka menemukan sisa-sisa mamalia pada Zaman Es.

Kontraktor, Daniel Lapoint Jr bersama Eric Witzke dari Bellevue, Michigan, terkejut melihat halaman rumahnya muncul tulang rusuk raksasa begitu tanah digali, berdasarkan laporan Lansing State Journal. Selama empat hari di bulan November 2014 lalu, dua orang tersebut saling membantu untuk menarik 42 tulang dari dalam tanah.

Pada awalnya,  mereka pikir telah menemukan Dinosaurus. Namun ternyata, mereka telah menemukan sebuah Mastodon – hewan memiliki berat 5 ton- yang merupakan kerabat sedikit lebih kecil dari Mammoth berbulu dan menyerupai mirip satwa gajah modern.

Keduanya berencana untuk menjaga beberapa tulang tersebut, dan menyumbangkan sisanya ke Museum of Paleontology, Universitas Michigan.

Seorang ahli sudah memeriksa tulang itu dan percaya mereka mungkin sisa-sisa makanan kuno bagi sejarah awal benua Amerika.

“Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa hewan mungkin telah dibantai oleh manusia,” kata Paleontolog Daniel Fisher, University of Michigan, mengatakan kepada MLive.com.

“Harta ilmiah benar-benar membawa kita terhadap perspektif baru dan informasi baru,”.

Fisher mengatakan, kepada Associated Press (AP), bahwa tulang Mastadon berjenis kelamin jantan berusia 37 tahun hidup antara 10.000-14.000 tahun yang lalu.

Kejadian tersebut,  pertama kali dikenal sebagai waktu manusia bermukim di wilayah itu, dari Paleo-India yang tiba sekitar 12.000 tahun yang lalu.

Sementara itu, Fisher juga telah memeriksa tulang, tapi tidak di Museum. Lapoint dan Witzke pertama membawa tulang untuk sekolah menengah setempat untuk beberapa acara ‘tell and touch’.

“Setelah tulang-tulang ini dikirim ke Museum dan dikemas secara tertutup, Anda tidak akan bisa menyentuh mereka lagi. Saya dan anak-anak hanya bisa menyentuh tulang itu melalui kaca,” tulis Lapoint Journal.

Untuk diketahui, ratusan tulang mastodon, dan bahkan beberapa jejak kakinya telah ditemukan di Michigan. Pada tahun 2002 lalu, Mastodon raksasa yang berhasil ditemukan menjadi hak milik Negara Bagian setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Melantik Budi Gunawan, Menjaga Wibawa Pemerintah

 Setelah DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kapolri sebagaimana yang diusulkan Presiden, maka pilihan Jokowi adalah menerima konsekuensi politik untuk melantik Kepala Lemdiklat Polri tersebut menjadi Kapolri Definitif.
Desakan publik untuk mengganti nama Calon Kapolri harus dilihat sebagai masukan, namun proses pengajuan nama dan pada akhirnya harus dilantik agar wibawa lembaga kepresidenan tidak terdikte karena proses pengajuan Budi Gunawan sebagai calon kapolri telah berjalan. 
Langkah KPK tersebut menjadi preseden politik yang tidak boleh terjadi lagi di masa datang karena membuat proses tersebut terinterupsi. KPK bisa melakukan sebelum pengajuan atau saat tengah menjabat apabila dirasakan figur tersebut tidak bersih.
Ada empat alasan mengapa Presiden Jokowi harus melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri definitif setelah proses politik telah selesai di DPR demi menjaga kewibawaan lembaga kepresidenan, yakni: 
Pertama, secara politik presiden Jokowi telah mengajukan nama Budi Gunawan sebelum diinterupsi dengan penetapan tersangka oleh KPK. Artinya proses ini coba digagalkan dengan menggunakan pendekatan hukum yang dipolitisasi. Jikapun kemudian KPK ingin terus memproses kasus ini, maka dapat dilakukan saat Budi Gunawan telah definitif menjadi Kapolri dengan syarat ada alat bukti yang sahih,
Kedua, presiden Jokowi harus teguh dalam menentukan pilihan atas kebijakan yang dibuatnya. Artinya proses pengayaan agar tidak memgajukan nama harusnya dilakukan saat presiden belum mengajukan nama ke DPR. Sebab bila presiden tidak meneruskan hasil paripurna DPR, maka akan menjadi preseden bagi Presiden dinilai tidak memiliki keajegan pilihan atas kebijakan yang dipilihnya.
Ketiga, sebagai pemimpin Jokowi harus secara ksatria mengambil tanggung jawab atas pilihan2 yang tidak sekehendak dengan publik. Artinya harus siap tidak populer. Namun sebaliknya bisa menjadi kuat karakter kepemimpinannya manakala pilihannya dianggap bagus
Keempat, secara legitimasi politik, pilihan Budi Gunawan sangat kuat selain diusulkan eksekutif, disokong oleh DPR, Kompolnas serta internal Polri Solid, membuat Jokowi tidak ada pilihan utk melantik dan mendefinitifkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sedangkan masalah hukumnya bisa dilanjutkan manakala KPK memiliki alat bukti yang memperkuat sangkaan tersebut.
Dengan begitu, langkah ini dapat memberikan stimulasi politik yang terstruktur dan sistematis tanpa mengurangi ataupun menghilangkan pendekatan penegakan hukum yang disematkan KPK pada calon kapolri pilihan Presiden Jokowi tersebut.
Oleh: Muradi, Pengajar Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung.

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD Minta Pelayanan Kesehatan di DKI Membaik dalam Setahun

Jakarta, Aktual.co —Kesabaran Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik sepertinya sudah menipis menyikapi persoalan pelayanan kesehatan di Ibu Kota. Karena hingga saat ini pelayanan kesehatan di DKI ternyata masih jadi masalah serius. 
Hal itu terungkap saat rapat koordinasi antara Komisi E DPRD dengan Pemprov DKI yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan DKI, Koesmedi di DPRD DKI, Kamis (15/1).
Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik desak Dinas Kesehatan DKI lebih serius melayani pelayanan kesehatan dalam setahun ke depan. “Ini harus terwujud secara betul jangan separuh-separuh. Saya nggak mau nanti ada pembahasan pengulangan lagi,” kata politisi Gerindra itu dalam rapat.
Taufik mengaku masih banyak temui keluhan mengenai belum memuaskannya pelayanan kesehatan di DKI. Misal, di puskesmas daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang sebagian besar wilayahnya dihuni masyarakat miskin. 
“Harus dikaji ulang. Kenapa minta dievaluasi karena sudah nggak efektif. Keluhan soal pelayanan kesehatan masih terus terjadi. Minimal dalam satu tahun sudah ada perubahan. Saya nggak mau ada diskusi yang berulang,” ujar dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain