Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, proses penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka seakan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi ketakutan terhadap jabatan kapolri yang akan diemban Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. 
“Memangnya kalau Budi Gunawan jadi kapolri, KPK tidak berani menetapkannya jadi tersangka kalau buktinya cukup? Memangnya kalau Budi Gunawan masih brigjen, KPK tidak perlu serius menanggapi rekening gendut yang dimilikinya? Ini kan jadi pertanyaan,” kata dia ketika dihubungi, Kamis (15/1).
Namun demikian, dia pun mengingatkan agar KPK tidak seharusnya takut dengan siapapun termasuk dengan kapolri, sehingga KPK tidak perlu terburu-buru menjadikan Budi Gunawan menjadi tersangka. 
KPK menurut dia, dibentuk dengan tujuan untuk memberantas korupsi termasuk di lingkungan Polri, kalau untuk proses itu, KPK memang perlu menjadikan seorang kapolri menjadi tersangka, maka KPK tidak harus takut.
“Kalau KPK takut sama Kapolri, bagaimana masyarakat bisa berharap pemberantasan korupsi bisa berjalan. Kalau sama kapolri saja takut, bagaimana dengan yang diatasnya. Mungkin ini yang menjadikan kasus yang menyangkut pejabat tinggi negara tidak pernah tuntas,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan pemerintah dan DPR harus segera membentuk dewan etik independen untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Dia menilaibanyak kejanggalan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
“Perlu ada dewan etik independen dan ini harus dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, karena banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka. Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi  dan tidak ada saksi lain maupun dua alat bukti yang ditunjukkan oleh KPK,”  ujar Neta kepada wartawan Kamis (15/1).
Dalam setiap  kasus gratifikasi, seperti yang dituduhkan pada Budi Gunawan dalam kasus rekening gendutnya, seharusnya KPK memiliki dua tersangka yaitu penerima dan pemberi gratifikasi.”Keanehan ini yang harus disidik dewan etik. Jadi KPK tidak bisa semena-mena melakukan apa saja yang mereka mau lakukan,” tegasnya. Selain itu Dewan Etik juga perlu dibentuk terkait dengan foto orang yang mirip dengan Ketua KPK, Abraham Samad dengan Putri Indonesia.
Hal ini menurutnya adalah persoalan serius terkait moral pimpinan KPK. Samad tentunya harus mundur jika foto ini memang benar karena moralitasnya tentunya sangat dipertanyakan. “Dewan etik ini perlu, foto-foto itu harus dibuktikan keasliannya. Samad jangan hanya dibiarkan membantah saja. Kalau memang ada pencemaran nama baik, lapor dong ke polisi, minta polisi tangkap penyebar foto yang menurut Samad rekayasa. Kalau tidak yah ini harus diselidiki dewan etik, kalau terbukti, maka Samad harus mundur,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terpidana seumur hidup kasus penerimaan suap M Akil Muhtar mengatakan Muhtar Effendy memanfaatkan dirinya pada kasus suap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Palembang Romi Herton.
“Ini orang memanfaatkan nama saya,” kata Akil seusai bersaksi di persidangan Muhtar Ependy sebagai terdakwa perantara suap Romi Herton dan istrinya Masyitoh kepada mantan ketua MK Akil Muhtar, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/1).
Akil menegaskan Muhtar Effendy memanfaatkan situasi dan menjual namanya sebagai ketua MK pada saat itu.
“Ini yang jadi terdakwa sekarang (Muhtar Effendy). Dia manfaatkan situasi kan,” kata Akil.
Menurut Akil, Muhtar Effendy menjual nama dirinya pada orang-orang yang berperkara dan meminta uang agar dimenangkan pada persidangan.
“Dia memanfaatkan perkara Palembang ini, jual nama saya,” ujar dia.
Akil mengakui bahwa perkara sengketa pilkada Palembang memang akan dimenangkan oleh Romi Herton tanpa perlu ada suap kepada dirinya.
Ia mengatakan kemenangan Romi Herton dihitung berdasarkan surat suara.
“Saya sudah katakan dihitung kok (surat suara), petugas MK sudah lihat, gimana saya minta duit? Orang udah pasti menang kok,” ujar dia.
Akil Muhtar divonis pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap sengketa pilkada di MK dan dugaan TPPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby