Jakarta, Aktual.co — Ketua Presideum Indonesian Police Watch Neta S Pane mengatakan, pemerintah dan DPR harus segera membentuk dewan etik independen untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus yang menyerat Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. 
“Pelu ada dewan etik independen dan ini harus dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, karena banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka Budi Gunawan,” kata Neta melalui pesan singkatnya, Kamis (15/1).
Apalagi, sambung Neta, Budi Gunawan belum pernah diperiksa dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. “Ini kan tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak ada saksi lain maupun dua alat bukti yang ditunjukkan oleh KPK,” kata dia.
Dia mengatakan, kasus gratifikasi yang dituduhkan ke Budi Gunawan itu, seharusnya KPK memiliki dua tersangka yaitu penerima dan pemberi gratifikasi. 
“Keanehan ini yang harus disidik dewan etik. Jadi KPK tidak bisa semena-mena melakukan apa saja yang mereka mau lakukan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Vokalis grup musik Debu, Mustafa, bersama salah seorang adiknya yang juga personel grup musik yang sama, Ibrahim, silahturahmi ke Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Darul Mukhlisin Padanglampe, Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

“Kegiatan ini merupakan agenda wajib, setiap ada agenda ke Makassar, selain silaturahim dengan pimpinan, dosen serta mahasiswa UMI, juga ziarah,” kata Mustafa dalam siaran pers-nya, Kamis (15/1).

Salah seorang adik Mustafa dimakamkan di Padanglampe, beberapa tahun lalu saat Mustafa dan keluarga masih berada di Ponpes Padanglampe sebagai pembina.

Hadir menerima Mustafa, Wakil Rektor IV, Bidang Dakwah dan Kampus Islami Drs KH Zain Irwanto, MA beserta jajaran pimpinan pondok pesantren, dosen dan mahasiswa UMI yang sedang mengikuti program pencerahan qalbu selama satu bulan.

Mustafa menambahkan bahwa dalam kunjungan kali ini dia bersama salah satu stasiun TV Malaysia yang mengambil biografi perjalanan Mustafa sekeluarga yang mengawali karirnya di Pondok Pesantren Mahasiswa UMI Darul Mukhlisin Padanglampe.

Pada waktu itu kedatangan Mustafa dan ayahandanya Syekh Fatah di pondok pesantren diundang oleh almarhum Prof Dr H Rahman A Basalamah, yang waktu itu sebagai ketua Yayasan UMI.

Mereka diundang untuk melakukan pembinaan khususnya memimpin zikir agar peserta yang mengikuti program tersebut dapat dicerahkan qalbunya dan lebih dekat dengan Allah sang pencipta.

“Alhamdulillah, setiap saya datang di Pondok Pesantren Mahasiswa UMI Darul Mukhlisin Padanglampe selalu ada perkembangan yang pesat, selain sarana dan prasarana juga mahasiswa yang masuk di UMI setiap tahun semakin banyak, ujar Mustafa.

Pada kesempatan tersebut Mustafa menyanyikan tiga buah lagu dihadapan mahasiswa UMI yang berjumlah 700 orang yang sedang mengikuti program pencerahan qalbu.

Sementara itu, KH Zain Irwanto dihadapan mahasiswa tak lupa mengenalkan profil Mustafa dan Syekh Fatah. Mustafa saat ini lebih dikenal sebagai pemusik nasyid religi yang telah dikenal dikalangan masyarakat bukan hanya Indonesia tapi juga luar negeri termasuk Malaysia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka secara mendadak, dinilai sebagai pelecehan terhadap lembaga tinggi negara, yakni Presiden dan DPR RI.
Demikian disampaikan Ketua Presidium  Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (15/1).
“Iya, jadi apa yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan dengan menjadikan dia sebagai tersangka, itu kan proses hukumnya cacat, karena banyaknya prosedur yang dilanggar dan nuansa politiknya kental, sama saja artinya KPK melecehkan presiden,” ucap dia.
Menurut dia, menjadi wajar DPR RI sebagai lembaga tinggi negara melindungi kebijakan yang sudah menjadi keputusan presiden dengan menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“DPR melihat harus melindungi kebijkan presiden, ketika presiden dilecehkan kemudian DPR melakukan dukungan terhadap prsedian dengan cara menyetujui calon kapolri pilihan presiden,” ucapnya.
Oleh karena itu, sambung dia, presiden harus segera melantik Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Sutarman. Setelah itu, kata dia, kita berharap jenderal bintang tiga itu melakukan perlawanan hukum kepada KPK.
“Salah satunya melakukan pra peradilan kepada KPK, karena kita lihat bukti-bukti yg dimiliki Budi Gunawan cukup kuat, sedangkan KPK melakukan pelanggaraan prosedur hukum. Saya yakin majelis pra peradilaan memenangkan Budi Gunawan, kalau  menang berarti kasus itu dihentikan namanya bersih,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang