Jakarta, Aktual.co — Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru melayani perizinan kelistrikan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani mengatakan, perizinan terkait minyak dan gas (migas) masih ada di Kementerian ESDM dan lembaga terkait.

“ESDM baru listrik saja, ada sekitar 30 perizinan,” ujar Franky di kantor BKPM Jakarta, Kamis (15/1).

Lebih lanjut Franky menjelaskan, ada beberapa kendala yang dialami investor saat melakukan perizinan di sektor kelistrikan. Oleh karena itu, dengan adanya PTSP diharapkan permasalahan tersebut bisa terselesaikan.

“Pertama pasti soal tanah, yang kedua dari sisi perizinan terkait kebijakan ESDM dan PLN selama ini prosesnya di luar pemerintah itu sampai 4-5 tahun,” kata dia.

Namun, Franky belum dapat menargetkan berapa lama waktu penyederhanaan perizinan tersebut. Selain itu, dia juga tidak menjelaskan berapa peningkatan investasi yang didapat dengan adanya PTSP.

“‘Kita harus lihat dulu jalannya PTSP ini selama setahun. Saya belum tahu besarannya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) akan dilaksanakan siang ini. Dalam RDG tersebut, akan dibahas dan ditetapkan suku bunga acuan BI (BI rate) dan perkembangan ekonomi Indonesia selama Januari 2015.

Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI), Reza Priyambada memprediksikan BI rate tetap berada di level 7,75 persen. Menurutnya, selama ini BI rate dinilai tak cukup ampuh menahan pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS.

“Selama ini laju inflasi juga masih cenderung tinggi yang disebabkan kurangnya pasokan, terutama dari sisi bahan makanan dan barang-barang konsumsi pokok,” ujar Reza dalam risetnya, Kamis (15/1).

Selain itu, permasalahan inflasi karena kurangnya ketersediaan barang-barang konsumsi pokok menurutnya harus diatasi dengan menambah pasokan, bukan menambah suku bunga acuan.

Kenaikan BI rate juga membuat perbankan melakukan penyesuaian terhadap suku bunganya menjadi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kredit melambat dan membuat konsumsi masyarakat semakin berkurang, akibatnya GDP menurun.

“Diperkirakan hingga akhir 2014 pertumbuhan kredit hanya akan bertumbuh 10,2 persen, dibandingkan akhir 2013 yang mampu meningkat 21,8 persen.” kata dia.

Kenaikan BI rate juga hanya berpengaruh kecil terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dan melambatnya ekonomi global, terutama Tiongkok membuat nilai ekspor Indonesia melambat pada tahun 2014.

“Tidak dapat secara signfikan diatasi dengan kenaikan suku bunga acuan. Semoga kali ini Bank Indonesia tidak terlalu reaktif dalam memutuskan level BI rate dan mempertahankan level BI rate saat ini,” pungkas Reza.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka