Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar paripurna menunda penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.
Juru Bicara fraksi Demokrat, Benny K Harman mengatakan penundaan itu untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Komjen Pol Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi, baik kepada presiden, KPK, kapolri, Kompolnas maupun Komjen Budi Gunawan sendoiri.
“Kapolri yang tengah menjabat sekarang, Jenderal Sutarman masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen pol Budi Gunawan selesai,” ucap Benny ketika menyampaikan pandangannya, di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (15/1).
“Dikaitkan pula dengan UU No 2 tahaun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, khususnya Bab II Pasal 11 beserta penjelasannyaa, masa jabatan Jenderal Pol Sutarman belum berakhir,” imbuhnya.
Ia pun mengatakan bahwa jika presiden RI dan/atau DPR RI mengabaikan apa yang menjadi ketetapkan KPK, akan memiliki akibat yang buruk karena kedua lembaga utama di negeri ini oleh rakyat dinilai tidak serius mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah, Fraksi Partai Demokrat berpendapat Komjen Pol Budi Gunawan justru bisa menggunakan haknyaa untuk melakukan klarifikasi dana pembelaan apabila nyata-nyata tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan oleh KPK,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mempertanyakan inkonsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan atau tidak menetapkan seseorang menjadi tersangka. 
“KPK bisa menjegal siapapun yang tidak mereka sukai, melindungi siapapun yang mereka sukai. Mereka bisa membuat seseorang seperti monster yang menakutkan tapi juga bisa membuat seseorang seperti malaikat yang tidak punya salah. Inkonsistensi sikap KPK inilah yang menurut saya membahayakan proses penegakan hukum di Indonesia,” kata Asep ketika dihubungi wartawan, Kamis (15/1).
Dia pun mencontohkan seperti nama anak bontot Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang kerap disebut-sebut dalam berbagai kasus korupsi oleh beberapa saksi dalam beberapa persidangan.
“Meski ada keterangan saksi di persidangan, KPK tidak pernah sekalipun memanggil dan memeriksa Ibas. Sebaliknya hal ini terjadi pada calon Kapolri Budi Gunawan. Meski belum pernah memeriksa dan memanggilnya, KPK langsung menetapkan jadi tersangkat. Ada apa? Kalau seperti ini kan terlihat KPK lah yang menjadi penentu seseorang itu baik atau jahat. Ini jadi berbahaya karena KPK sudah mengambil alih peran tuhan.”
Dia pun mempertanyakan waktu penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka yang begitu singkat. Kalau memang Budi Gunawan memiliki rekening gendut menurut Asep, mengapa KPK tidak langsung menetapkannya jadi tersangka ketika kasus ini mencuat. 
Namun malah sebaliknya, ketika Budi Gunawan mau diangkat menjadi jendral, KPK baru menetapkannya menjadi tersangka.”Aneh kan kok baru ketika Budi Gunawan mau menjadi jendral mereka ributkan? Dan kenapa hanya Budi Gunawan yang ditetapkan menjadi tersangka? Kan perwira polisi yang memiliki rekening gendut bukan hanya Budi Gunawan, tapi ada beberapa nama lainnya. Mengapa mereka tidak ditetapkan juga menjadi tersangka? Apa menunggu mereka jadi calon kapolri baru ditetapkan lagi jadi tersangka?”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar mengklaim, telah dimanfaatkan oleh Muhtar Ependy dalam kasus suap Pemilihan Kepala Daerah Palembang di MK.
“Ini orang (Muhtar Ependy) memanfaatkan nama saya,” kata Akil seusai bersaksi di persidangan Muhtar Ependy sebagai terdakwa perantara suap Romi Herton dan istrinya Masyitoh kepada mantan ketua MK Akil Muhtar, Kamis (15/1).
Akil menuding, Muhtar Effendy sengaja memanfaatkan situasi dan menjual namanya sebagai ketua MK pada saat itu. “Ini yang jadi terdakwa sekarang (Muhtar Effendy). Dia manfaatkan situasi kan,” kata Akil.
Menurut Akil, Muhtar Effendy telah mencatut namanya pada orang-orang yang berperkara dan meminta uang agar dimenangkan pada persidangan. “Dia memanfaatkan perkara Palembang ini, jual nama saya,” kata dia.
Akil menyebut, perkara sengketa pilkada Palembang memang akan dimenangkan oleh Romi Herton tanpa perlu ada suap. Dia mengatakan kemenangan Romi Herton dihitung berdasarkan surat suara. “Saya sudah katakan dihitung kok (surat suara), petugas MK sudah lihat, gimana saya minta duit? Orang udah pasti menang kok.”
Akil Muhtar divonis pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap sengketa pilkada di MK dan dugaan TPPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu