Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui putusan pleno komisi III yang menunda pemilihan pimpinan calon Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK) hingga akhir tahun 2015 bersama dengan empat pimpinan yang lain.
“Apakah anggota dewan menyepakati hasil putusan pleno komisi III terkait penundaan pemilihan calon pimpinan KPK?,” tanya ketua pimpinan sidang Paripurna, Taufik Kurniawan yang disambut persetujuan dari anggota dewan yang hadir, di ruang sidang paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1).
Namun demikian, pengambilan keputusan itu tetap mendapat instruksi  dari fraksi Partai Demokrat, yang menyampaikan pandangannya terkait pengambilan putusan tersebut.
Melalui Juru Bicara Fraksi Demokrat, Benny K Harman hanya ingin mengingatkan jika pimpinan KPK harus tetap diisi oleh lima orang pimpinan.
Sebab, bila pimpinan itu tidak diisi secara lengkap, maka akan membuat rusaknya hukum yang dilakukan oleh pimpinan Abraham Samad tersebut.
“Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat komisi kami ajukan keberatan, ajukan pendapat supaya dilakukan pemilihan satu dari dua.”
“Menurut pandangan partai demokrat ketentuan dalam UU KPK lima pimpinan  wajib hukumnya untuk dipenuhi dalam bahasa kami mandatory rules. Dengan sengaja pembuat UU KPK tegaskan lima itu wajib dipenuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak lima maka tidak boleh diambil keputusan apapun punya konsekuensi hukum. Akibatnya keputusan KPK yang tidak dilakukan lima pimpinan puya akibat hukum tidak sahnya putusan itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — DPR menyetujui dan mengesahkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan segera dikirimkan surat ke Presiden untuk segera dilantik, Kamis (15/1). 
Dari 10 Fraksi yang ada di parlemen, 8 Fraksi dengan bulat mendukung calon Kapolri Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Sedangkan dua Fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PAN.
“Fraksi PAN beralasan sebelum diambil keputusan sebaiknya pimpinan DPR konsultasi dengan pemerintah,” demikian disampaikan Alimin juru bicara Fraksi PAN.
Hari ini, DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI akan mengesahkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan selanjutnya akan menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peringatan 41 tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) inginkan demokrasi Indonesia yang egaliter. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Rinjani, anggota Indemo (Indonesia Demokrasi), Jakarta, Kamis (15/1).
Peringatan ini juga untuk menyegarkan kembali demokrasi yang dicederai oleh institusi pemerintahan. Salah satunya, kasus calon Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka KPK.
“Dengan adanya kasus calon kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka, berarti demokrasi kita sudah carut-marut. Maka itu kita perlu menyegarkan kembali demokrasi saat ini”, ujar Rinjani, Jakarta, Kamis (15/1).
Rinjani juga menjelaskan peringatan peristiwa Malari kali ini dilaksanakan di Sukabumi, Jawa Barat.
“Di sana kita akan membedah krisis kenegaraan dan krisis demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012.
“Airin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dadang Prijatna,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (15/1).
Airin yang sudah tiba di KPK, sekitar pukul 10.00 WIB tidak berkomentar mengenai kasus tersebut. “Nanti ya. Saya maunya juga menjenguk bapak dulu baru diperiksa,” kata Airin.
Bapak yang dimaksud adalah suaminya, pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Wawan ditahan di rumah tahanan KPK sejak ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 terkait pemberian suap kepada bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochar dalam pengurusan pemilihan kepala daerah kabupaten Lebak sebesar Rp 1 miliar. Wawan juga sudah divonis bersalah selama 5 tahun penjara dalam kasus tersebut.
Sedangkan dalam perkara korupsi Alkes Tangsel, KPK menetapkan tiga tersangka yaitu dari PT MAP Mikindo Adiguna Pratama Dadang Prijatna, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Tangerang Selatan Mamak Jamaksari dan Komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
KPK menyangkakan ketiganya berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP kepada ketiganya.
Nilai proyek adalah sebesar Rp 23 miliar dan diduga ada penggelembungan dalam pengerjaan proyek tersebut. PT Bali Pacific Pragama sendiri diketahui menjadi kontraktor sejumlah proyek infrastruktur di Banten.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu