Jakarta, Aktual.co — Terpidana mati, Kamis (15/1) akan dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Salah seorang ulama asal Cilacap Hasan Makarim menjadi pendamping terpidana mati yang akan menjalani eksekusi mati tersebut.
“Saya baru saja ditelepon supaya ke Besi,” kata dia saat ditemui di Dermaga Wijayapura, Cilacap, sekitar pukul 09.55 WIB.
Dia pun mengiyakan kedatangnya ke lapas Besi untuk mendampingi terpidana mati yang akan dieksekusi. Namun setelah berada di Pos Penjagaan Dermaga Wijayapura selama 15 menit, Hasan Makarim keluar dan meninggalkan tempat itu.
“Saya akan lewat Dermaga Holcim karena di sini tidak ada kapal,” kata dia yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cilacap.
Saat ditanya mengenai jumlah terpidana mati yang akan didampingi, dia mengatakan hanya ada dua orang yang beragama Islam. “Hanya dua yang Muslim,” kata dia.
Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui identitas dua terpidana mati yang akan didampingi itu. “Informasinya, salah satunya adalah wanita,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Pendeta Titus AS mengatakan pihaknya mendapat pemberitahuan secara lisan untuk tidak memberikan pembinaan rohani agama Kristen hingga hari Minggu (18/1) karena akan ada kegiatan di lapas se-Nusakambangan.
Menurut dia, pemberitahuan tersebut disampaikan pihak lapas melalui Pendeta Yani. “Jadi mulai hari ini (Kamis), kegiatan pembinaan kerohanian untuk sementara ‘off’ hingga pekan depan dan kami tidak bisa masuk ke Nusakambangan seperti biasanya, hanya orang-orang tertentu yang punya izin khusus yang bisa masuk. Padahal, hari Sabtu ada pembinaan di tiga lapas,” kata dia.
Saat ditanya apakah ada permintaan untuk mendampingi terpidana mati beragama Nasrani dalam menghadapi eksekusi, Titus mengatakan bahwa permintaan itu belum ada. “Tidak ada yang Kristen, Daniel dan Marco itu Katolik. Mungkin Kejaksaan Agung akan meminta Romo di Cilacap atau dari pusat untuk mendampingi mereka,” kata dia.
Dari pantauan, penjagaan di Dermaga Wijayapura masih berlangsung normal, belum terlihat adanya peningkatan pengamanan. Informasi yang dihimpun, lima terpidana mati kasus narkoba akan menjalani eksekusi di Pulau Nusakambangan dan saat ini mereka telah berada di ruang isolasi.
Lima terpidana mati tersebut, yakni Namaona Denis dalam kasus kepemilikan 1 kilogram heroin dan Rani Andriani alias Mellisa Aprillia dalam kasus penyelundupan 3,5 kg menempati ruang isolasi di Lapas Besi, Nusakambangan (kedua orang itu baru dipindah dari Tangerang ke Nusakambangan pada hari Rabu, 14 Januari 2014).
Selain itu, Marco Archer Cardoso Moreira yang terlibat penyelundupan 13,4 kg kokain dan Ang Kim Soei dalam kasus kepemilikan dua pabrik ekstasi diisolasi di Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, serta Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou dalam kasus penyelundupan 1,15 kg heroin diisolasi di Lapas Batu, Nusakambangan. Akan tetapi hingga saat ini, belum diketahui secara pasti kapan eksekusi mati akan dilaksanakan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seorang advokat terkait pengembangan kasus suap alih fungsi lahan hutan di Bogor, dengan tersangka bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala alias Swee Teng.
Terkait materi pemeriksaan kali ini, KPK tengah fokus mendalami adanya dugaan Cahyadi Kumala yang mengatur proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jawa Barat.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan, seorang advokat yang akan diperiksa terkait kasus tersebut yakni Denny Kailimang dari kantor Advokat Kailimang & Ponto.
“Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka KCK,” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Kamis (15/1).
Sekitar pukul 11.00 WIB, Denny pun memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan guna melengkapi proses pemberkasan. Namun, tak ada keterangan yang disampaikan Denny terkait materi pemeriksaannya.
Dalam kasus ini, KPK tengah mendalami keterlibatan bos Sentul City yang diduga mencoba memainkan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jawa Barat. Proses peradilan yang dimaksud adalah persidangan Rachmat Yasin dan Yohan Yapp. Keduanya merupakan terdakwa untuk perkara suap alih fungsi lahan hutan di Bogor, Jawa Barat.
Dugaan itu menguat saat KPK mendapati bahwa Cahyadi Kumala ternyata bisa mendapatkan salinan putusan setelah Yohan Yapp dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jabar.
Selain itu, saat berkas perkara Rachmat Yasin dilimpahkan ke pengadilan. Saat itu, Ketua PN Bandung, Nur Hakim, memaksakan diri untuk menjadi ketua majelis hakim yang menyidangkan Rachmat Yasin. Padahal, saat itu sudah ada SK yang menyatakan bahwa Nur Hakim dipindahkan menjadi Ketua PN Surabaya.
KPK pun sudah memeriksa Nur Hakim kemarin. Bahkan, untuk mendalami dugaan permainan di proses persidangan yang dimainkan bos Sentul City itu, KPK juga telah memeriksa Ketua Muda MA bidang Pengawasan, Timur Manurung.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepolisian Resor Supiori, Papua, AKBP Riyatan Anny mengatakan pencarian lima orang warga yang diduga hilang pada Rabu (7/1) melibatkan 20 kapal.
“Kami bersama Tim SAR gabungan melibatkan 20 kapal untuk mencari lima warga yang dikabarkan hilang,” kata Kapolres Supiori AKBP Riyatan Anny saat berada di Kota Jayapura, Papua, Kamis (15/1).
Dia mengatakan, pencarian itu masih terus dilakukan dengan Tim SAR dan Angkatan Laut dari Biak dengan menyisir dari arah Biak Utara ke Biak Timur.
“Kami terus siaga, mencari di berbagai titik yang diduga sebagai tempat mereka terbawah arus, tetapi cuaca kurang bersahabat, selain ombak yang tinggi, curah hujan juga menghalangi pencarian,” kata dia.
Riyatan Anny membenarkan soal perahu yang berkekuatan 15 PK yang ditumpangi oleh lima warga itu memuat sejumlah material yang diduga melebihi dari kapasitas angkut.
“Dugaan kami didalam perahu itu ada semen 10 sak dan gerobak yang diangkut, selain lima orang itu. Kemungkinan kelebihan muatan dan terjadi cuaca buruk di laut,” kata dia.
Sebelumnya, Badan SAR Biak memperluas rute pencarian lima warga yang hilang di Perairan Pulau Meosbepondi Distrik Supiori Barat, sejak Sabtu malam (10/1). “Kini kami meluaskan wilayah pencarian hingga 78 meter dari rute awal kapal berangkat yang dimulai sejak pukul 07.00 WIT,” kata Kepala SAR Biak, Marsudi.
Dia menuturkan, pencarian yang dilakukan pada hari ini belum membuahkan hasil namun, pihaknya memastikan akan terus menyisir rute perahu yang ditumpangi oleh kelima warga tersebut meskipun cuaca tidak mendukung dalam upaya pencarian.
“Kelima warga tersebut hilang pada Rabu (7/1), namun baru dilaporkan Jumat (9/1). Sekalipun demikian, kami langsung merespon dengan segera melakukan pencarian.”
Kelima warga yang dilaporkan hilang itu, yakni Vince Kapitarau dan Melkias Kafiar yang berprofesi sebagai guru, Frans Kafiar (10) Mika Sawor dan Fredrik Kafiar sebagai motoris.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai seperti main sulap dalam menetapkan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. KPK menetepkan Budi Gunawan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan.
“Ini kan tiba-tiba. Kenapa tidak ada pemeriksaan? Kita lihat biasanya KPK memanggil terlebih dulu, ini kan tak ada,” kata Pakar hukum pidana Prof Romly Kartasasmita ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (14/1).
Biasanya, kata dia, ketika KPK akan melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang, maka lembaga yang dikomandoi oleh Abraham Samad itu terlebih dulu melakukan pemeriksaan. “Semua orang itu pasti dipanggil dulu, ini kan KPK seperti main sulap, lihat saja tiba-tiba jadi tersangka.”
Dia pun berpendapat, bahwa yang saat ini ditunggu adalah kejelesan dari KPK soal penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan itu. “Jadi yang kita tunggu sekarang adalah dugaan yang betul. Kasus apa, bagaimana dan dimana letak kesalahannya,” kata dia.
Apalagi, lanjut dia, KPK melakukan penyelidikan perkara yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka bermula dari laporan masyarakat. Setelah itu melakukan ekspos terhadap laporan tersebut dilakukan pada Juli 2013. Berbekal resume ekspos perkara dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Budi, akhirnya dibuka penyelidikan terhadap kasus tersebut pada Juli 2014.
“Kita tidak tahu ya, apakah ini terkait dengan status dia yang saat ini dicalonkan jadi Kapolri. Kalau diurut, pada tahun 2010 semua sudah berteriak rekening gendut. Kemana saja selama 3 tahun ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu