Jakarta, Aktual.co — Pengamat energi Komaidi Notonegoro meminta pemerintah dan juga PT Pertamina (Persero) mengantisipasi migrasi pengguna elpiji ke tabung 3 kg pascakenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kg.

“Kenaikan harga elpiji memang wewenang Pertamina sebagai badan usaha. Namun, pemerintah dan juga Pertamina mesti melakukan pengawasan lebih ketat agar tidak terjadi migrasi 12 kg ke 3 kg,” katanya di Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu, migrasi pengguna 12 kg ke 3 kg, selain salah sasaran juga meningkatkan subsidi 3 kg.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas, elpiji 3 kg hanya untuk rumah tangga dengan belanja maksimal Rp1,5 juta/bulan dan usaha mikro dengan omset maksimal Rp50 juta/bulan.

Komaidi juga meminta Pertamina memaksimalkan sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kg (simol3k) untuk mencegah migrasi dari 12 ke 3 kg akibat kenaikan harga 12 kg.

Sistem tersebut diyakini mampu memantau penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi hingga ke level pangkalan.

Untuk diketahui, Pertamina secara resmi menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp18.000 per tabung atau Rp1.500 per kg mulai 2 Januari 2015. Dengan kenaikan tersebut, harga elpiji tabung 12 kg di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang sebelumnya sekitar Rp120.000 naik menjadi Rp140.000 per tabung.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, kenaikan tersebut merupakan upaya menekan kerugian bisnis elpiji tersebut. Dengan kenaikan tersebut, harga elpiji 12 kg sudah mencapai keekonomiannya.

Pada 2014, Pertamina menghitung merugi sekitar Rp5 triliun dari penjualan elpiji 12 kg.

Selanjutnya, Pertamina berencana mengevaluasi harga elpiji secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan memperhatikan indikator pasar seperti harga kontrak (contract price) Aramco.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah memberantas mafia migas. Atas alasan tersebut, dua bulan pasca pelantikan Jokowi-JK membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang dikoordinir oleh ekonom Faisal Basri. Dalam berbagai pernyataan Tim RTKM tegas menyatakan akan mengurangi peran Petral yang selama ini dicurigai sebagai area penampungan mafia migas.

Indonesia Energy Watch menilai rekomendasi Tim RTKM terkait eksistensi Petral yaitu pengalihan peran impor crude oli dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) ke Integrated Supply Chain (ISC) perlu dianalisis secara komprehensif.

“Pertama, pengalihan kewenangan dari Petral ke ISC bukan sesuatu yang lumrah tapi sebuah isyarat bahwa penilalian publik terhadap Petral yang menjadi basis bermain mafia migas itu terkonfirmasi dengan sendirinya,” ujar Koordinator Indonesia Energy Watch, Syarief Rahman Wenno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/1).

Kedua, lanjutnya, pemangkasan kewenangan Petral dan tidak jadinya dibubarkan Petral bukanlah cara untuk memutus mata rantai mafia migas karena pasti ISC dalam melakukan tender impor minyak masih tergantung terhadap Petral.

“Ketiga, PTM-ISC dan Petral-PES hanya bertukar peran,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan sebelum Pertamina dipimpin oleh Karen Agustiawan, ISC mengendalikan kewenangan sebagai Kebijakan pengadaan minyak dan sebagainya di zaman Sudirman Said langsung berada di bawah kendali Dirut Pertamina. ISC ini yang menentukan pembiayaan dan sebagainya. Petral hanya menjadi pelaksana. ISC dibekukan setelah Karen Agustiawan menjadi Direktur Utama Pertamina. Setelah itu kewenangan penuh ada pada Petral.

“Olehnya itu, Petral dan ISC harus dibekukan karena fungsinya hanya memperpanjang jalur distribusi sehingga impor BBM dan crude oli menjadi lebih mahal,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka