Jakarta, Aktual.co — Musibah AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata hari Minggu pagi (28/12/2014), mengundang perhatian semua pihak. Khususnya para jurnalis. Terutama sejak ditemuakn sejumlah petunjuk serpihan pesawat nahas Airbus 320-200 itu  Untuk itu empat buah foto berjudul “Pantauan Heli TNI AU” telah diunggah dalam kanal Lensa Aktual hari  Jumat (2/1/2015) oleh Tino Oktaviano, Redaktur Foto www.aktual.co.

Namun sangat disesalkan sempat terjadi kesalahan teknis dalam mengunduh foto oleh pengunggah  terkait seri foto “Pantauan Heli TNI AU” pada 2 Jan 2015 Pukul 18:48:50. Dengan ini redaktur foto Aktual.co, selaku penanggung jawab kanal Lensa Aktual, meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan atas kesalahan tersebut, sekaligus . menjelaskan duduk perkara asal muasal kesalahan teknis tersebut

Kesalahan dalam kanal Lensa Aktual itu sesuai dengan isi protes yang termaktub dalam status Facebook yang diposting Dwi Prasetya, pewarta foto Bisnis Indonesia dalam akun FB miliknya. Posting dimaksud Dwi itu memprotes ihwal kesalahan penulisan credit foto karya jurrnalistik Dwi yang dalam kanal Lensa Aktual disebut sebagai karya Munzir pewarta foto Aktual.co.

Adapun caption foto yang salah menyebut credit foto di Lensa Aktual itu berbunyi sebagai berikut: “Anggota TNI AU memantau di atas Helikopter SA 330 Puma saat pencarian korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Kawasan Selat Karimata, Jumat (2/1/2015). Pencarian dilakukan di Kawasan Selat Karimata dengan jarak 90 nautical mile arah Barat Daya dari Pangkalan Bun. Petugas melaporkan temuan benda yang diduga berupa kotak hitam, namun benda tersebut merupakan koper salah satu korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. AKTUAL/MUNZIR. 

Atas kesalahan itu. Redaktur Foto Aktual pun segera menghapus seri foto tersebut berikut link yang dimaksud pada pukul. 19.08 WIB. Setelah itu Tino selaku penanggung jawab kanal Lensa Aktual bergegas menghubungi Redaktur Foto Bisnis Indonesia, Yayus Yuswoprihanto melalui telepon dan meminta waktu bertemu guna menjelaskan duduk perkara kesalahan pemuatan foto tersebut. Pada pertemuan dengan Yayus Yuswoprihanto hari Sabtu (3/1/2015), www.aktual.co mengakui kelalaian petugas uploader Lensa Aktual dan meminta maaf kepada pihak Bisnis Indonesia dan Dwi Prasetyo.  

Melalui pemberitaan ini, Redaktur Foto  www.aktual.co meralat kesalahan caption foto Lensa Aktual yang telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pewarta Foto Dwi Prasetya dari Bisnis Indonesia. 

Redaktur Foto 

Aktual

Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.co — Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.000 pemilik angkot di kota tersebut belum berbadan hukum. Padahal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pemilik angkot harus memiliki badan hukum.

“Total jumlah pemiliki angkot di Kota Bogor ada 2.000 pemilik, semuanya masih perorangan dan belum berbadan hukum,” kata Wakil Sekretaris Organda Yadi Indra Mulyadi, kepada wartawan di Bogor, Sabtu (3/1).

Ia mengatakan, kewajiban pemilik angkot untuk berbadan hukum sudah tertuang surat edaran Sekretaris Daerah Kota Bogor, dimana masa batas waktu akhir pendaftaran sampai 14 Agustus 2015 mendatang.

“Lewat dari batas waktu tersebut, angkot yang belum berbadan hukum tidak boleh beroperasi,” katanya.

Dikatakannya, Organda sudah melakukan upaya sosialisasi agar pemilik angkot segera bergabung dalam badan hukum yang sudah terbentuk. Salah satunya yang sudah didirikan oleh Organda yakni Koperasi Jasa Angkutan Usaha Bersama (KAUBER).

Selain koperasi, ada empat badan usaha lainnya yang boleh digunakan oleh supir angkot untuk bergabung seperti BUMN, BUMD, maupun PT dan CV, seperti yang sudah ada, Perusahaan Daerah Jasa Transportas (PDJT) Trans Pakuan, atau Damri.

“Badan hukum ini merupakan wacana lama, sejak diterbitkannya Undang-Undang No 22/2009 ini, tetapi belum dilaksanakan. Makanya banyak pemilik angkot beranggapan ini hanya wacana saja,” katanya.

Dijelaskannya, kewajiban angkot berbadan hukum bertujuan untuk memudah manajemen angkutan kota yang ada di Kota Bogor. Dimana selama ini banyak persoalan yang dihadapi, diantaranya angkot menjadi salah satu sumber penyebab kemacetan.

Selain itu, belum adanya kesejahteraan yang mencukup bagi para supir angkot, akibat dari buruknya manajemen yang dilakukan oleh perorangan.

“Tujuan dari angkot berbadan hukum ini adalah mempermudah dan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan penghasilan para pengemudi,” katanya.

Menurutnya, dengan berbadan hukum, keberadaan angkot di Kota Bogor akan lebih tertata dan manajemen operasional akan menjadi lebih baik, sehingga kesejahteraan para pengemuda akan tercukupi.

Karena, lanjut dia, dengan berbadan hukum, para pemilik angkot mendapatkan fasilitas seperti perawatan suku cadang kendaraan secara berkala, serta program subsidi lainnya seperti biaya perawatan yang dapat ditanggung oleh koperasi sebagai badan hukum yang menaungi.

Yadi menambahkan, Organda saat ini tengah mengoptimalkan agar 3.412 angkot dari 2.000 pemilik di Kota Bogor segera bergabung dalam badan hukum yang sudah ada. Agar program pemerintah daerah untuk memerger dan “reroadting” atau perpanjangan rute angkot segera terlaksana.

“Karena syarat untuk bisa merger dan “reroadting, angkot sudah berbadan hukum, kalau belum tidak boleh beroperasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka