Jakarta, Aktual.co — Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, meminta kepada Kapolri Jenderal Sutarman, untuk melakukan pembenahan lembaga karir di Mabes Polri. Ini dimintakan agar, lembaga Polri tidak semakin buruk.

“Sistem yang rusak ini perlu segera dibenahi oleh Kapolri,” kata Bambang di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu (14/1).

Bambang meminta hal itu karena, dirinya menilai lembaga tersebut, menjadi tempat dilakukannya negosiasi dalam menaikkan dan menurunkan jabatan anggota Polri.

“Ini (bimbingan karir) sudah menjadi sarang untuk melakukan negosiasi,” ungkapnya.

Bambang yakin, di lembaga tersebut, negosiasi untuk menaikkan dan menurunkan jabatan tersebut banyak dilakukan anggota Polri.

“‎Terlalu banyak yang rusak dan karut marut pada bagian ini (Binkar Polri), banyak sekali oknum yang bermain di sini,” tandasnya.

Bambang menduga, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, karena dirinya pernah bermain pada lembaga tersebut ketika menjabat sebagai Karobinkar SSDM di Mabes Polri tahun 2004-2006.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Masa bakti Jenderal Sutarman sebagai Kapolri akan berakhir pada Oktober 2015. Namun pergantian orang nomor satu di Kepolisian Indonesia itu sedang dilakukan. Memilih Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. 
Apa alasan dilakukan percepatan pergantian? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen Pol (Purn), Logan Siagian mengungkap alasan tersebut. “Beliau (Presiden Joko Widodo) ingin reformasi total di kepolisian. Kepolisian dinilai harus transparan di dalam penerimaan anggota dan pembinaan karier. 
Makanya presiden ingin secepatnya pergantian kapolri,” tutur Irjen Pol (Purn), Logan Siagian di kantor Kompolnas, Jakarta, Rabu (14/1/2015). Presiden Joko Widodo telah mengajukan satu nama sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Budi merupakan satu satunya jenderal berbintang tiga yang dipilih Jokowi untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang bakal pensiun Oktober 2015.
Komisi III DPR akhirnya secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin setelah menggelar rapat pleno yang diikuti 9 fraksi tanpa Demokrat.

Jakarta, Aktual.co —Gubernur Gorontalo Rusli Habibie batal diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Alasannya, sang gubernur tengah sibuk mempersiapkan HUT Gorontalo. “Tadi ada surat dari pihak saksi yang meminta penundaan pemeriksaan minggu depan. Hal ini diungkapkan Kasubdit IV Dit Tipidkor Bareskrim, Kombes Yudhiawan, di Jakarta, Rabu (14/1).
Karenanya, penyidik akan menjadwal ulang rencana pemanggilan Rusli dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di RS Rumah Sakit Zainal Umar Sadiki, Gorontalo Utara, tahun anggaran 2011. “Kita reschedule untuk pemeriksaan di tanggal 27 (Januari),” jelas Yudhi.
Direktur Tipidkor Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan, Rusli diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,9 milyar. Kasus ini juga menjerat Kadis Kesehatan Triyamto Bialangi yang sudah ditahan sejak September 2014. Penyidik menemukan adanya dugaan penggelembungan harga dari proyek tersebut. Dalam pengadaan alkes tersebut juga ditemukan markup sebesar Rp1,9 miliar.