12 April 2026
Beranda blog Halaman 39913

Ini yang Membuat YPI yakin Foto Itu Rekayasa

Jakarta, Aktual.co -Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia (YPI), Puteri K. Wardani, ‎menerima banyak kiriman foto adegan mesra antara Puteri Indonesia 2014, Elvira‎ Devinamira dan Ketua KPK Abraham Samad. “Tidak menyangka. Karena saya sering melihat anak saya yang masih kuliah, yang tahu cara merekayasa foto-foto. Kadang foto anjing diganti-ganti kepalanya buat lucu-lucuan,” kata Puteri saat ditemui wartawan di kantornya, Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (14/1). 
Selain itu, menurut Puteri yang mengenal benar sosok Elvira, posisi tubuh dua sosok dalam foto tersebut terlihat aneh. Meskipun diakuinya wajah keduanya memang asli, tapi diduganya foto itu ditempel dengan menggunakan tubuh orang lain. “Saya enggak mudah percaya dengan yang saya lihat di media sosial dan gadget-gadget modern. Saya lihat juga posisi kepalanya dan badannya aneh, tapi memang dua-duanya asli kepalanya (wajahnya),” ujarnya.

Mulai 18 Januari Pelarangan Motor Diberikan Sanksi Tilang

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya sepakat untuk memberlakukan secara efektif sanksi bagi pengendara motor yang melintas di kawasan pelarangan motor mulai 18 Januari 2015.

“Mulai tanggal 18 Januari 2015 kami akan lakukan penertiban pengendara motor yang melintas di sepanjang kawasan pelarangan motor dengan menerapkan sanksi tilang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul usai bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memasang marka jalan di sepanjang kawasan pelarangan motor, yakni mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai Jalan Medan Merdeka Barat.

“Marka jalan itu dimaksudkan agar para pengendara motor yang melintas di kawasan tersebut dapat dikenakan sanksi tilang. Sedangkan untuk rencana perluasan kawasan serupa saat ini masih belum ada,” ujar Martinus.

Lebih lanjut, dia menuturkan penerapan kebijakan larangan sepeda itu sejauh ini terbukti mampu mengurangi kemacetan, sehingga kawasan tesebut menjadi lebih nyaman untuk dilintasi, baik oleh transportasi umum maupun kendaraan pribadi.

“Sejauh ini, kebijakan larangan motor itu bisa mengurangi sekitar 30 sampai 40 persen kemacetan lalu lintas. Sehingga para pengguna jalan merasa nyaman ketika melewati kawasan tersebut,” tutur Martinus.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Risyapudin Nursin mengungkapkan sanksi yang dikenakan kepada pemotor di kawasan itu, yakni berupa tilang sebesar Rp500 ribu atau kurungan selama dua bulan.

“Bahkan, rencananya nanti kita juga akan siapkan semacam terminal justice system, yaitu tempat kecil yang dilengkapi dengan jaksa untuk menggelar sidang bagi pelanggar kebijakan tersebut. Ini sifatnya untuk memudahkan,” ungkap Risyapudin.

Meskipun demikian, dia menambahkan pihaknya akan tetap memperbolehkan apabila pelanggar ingin disidang di wilayahnya masing-masing.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Wow..Demokrat Pasang Badan Untuk KPK

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat siap pasang badan untuk KPK jika ada yang mengganggu langkah KPK dalam penetapan tersangka calon kapolri, Komjen Budi Gunawan. 
Partai Demokrat menengarai sikap tegas KPK ini akan berimbas pada ulah sejumlah pihak yang akan mencoba mengutak-atik bahkan melawan KPK.
“Posisi Partai Demokrat akan terdepan melawan upaya seperti itu”, tegas Amir Syamsuddin Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (14/1).
Amir juga menyatakan manakala upaya penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu oleh KPK kemudian diputarbalikkan dan bahkan telah dijadikan alasan melumpuhkan kpk dengan wacana perubahan UU KPK bahkan pembubaran sungguh sangat tragis. 

Artikel ini ditulis oleh:

Surya Paloh Dukung Keputusan DPR Soal Komjen Budi Gunawan

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati keputusan Komisi III DPR yang telah melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan. 
Budi Gunawan disetujui secara aklamasi menjadi kapolri meski berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.
“Bukan Budi Gunawannya, tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. bukan personal atau pribadi siapapun”, ungkap Surya Paloh, Jakarta, Rabu (14/1).
Paloh menambahkan, dirinya mendukung keputusan itu karena mendukung sistem ketatanegaraan bukan mendukung pribadi.
“Kita hormatilah lembaga negara kita, kalau dimintai pendapat ya harus kita hormati keputusan itu”, katanya.
Mengingat Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan tidak wajar atau rekening gendut, Surya Paloh mengungkapkan bisa saja ada implikasi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR. 
“Bisa jadi menjadi implikasi, Bukan hanya merasa nyaman dengan mendapat dukungan terus-menerus pada pemikiran yang mendukung popularitas, tapi itulah tugas pemerintah”, ungkap Surya Paloh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Gusti Randa: Tim Sinergi Lebih Mengurusi Hal Teknis

Jakarta, Aktual.co — Anggota Tim Sinergi PSSI, Gusti Randa mengungkapkan, tim tersebut berbeda dengan Tim Sembilan bentukan Kemenpora. Karena, kata Gusti Randa, tim tersebut hanya mengurusi hal teknis sepakbola Indonesia.

“Kami lebih mengurusi hal-hal teknis, seperti ‘protection’. Perlu ada sinergitas dari pihak imigrasi masalah proteksi pemain. Masalah asuransi pemain juga perlu dipikirkan,” kata Gusti Randa di Jakarta, Rabu (14/1).

Berbeda dengan Tim Sembilan yang meminta masukan dari pihak terkait, seperti Badan Intelijen Keamanan (Intelkam) Mabes Polri, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), serta Direktorat Jenderal Imigrasi, Tim Sinergi PSSI lebih mengutamakan hal-hal teknis untuk membenahi sepak bola nasional.

Terkait masalah proteksi pada pemain asing, Tim Sembilan telah mengundang Dirjen Imigrasi untuk membenahi kepatuhan pemain asing dalam mengurus sistem keimigrasiannya.

Selain itu, Dirjen Imigrasi juga akan mengawasi seandainya pemain asing tersebut melanggar peraturan keimigrasian.

Perbedaan lain dari dua tim bentukan ini adalah masa kerja. Jika masa kerja Tim Sinergi membutuhkan waktu setahun, Tim Sembilan hanya memiliki masa kerja tiga bulan, yakni hingga Maret 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Wapres JK: Pemerintah Akan Terus Lanjutkan Seleksi Kapolri Budi Gunawan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan proses seleksi calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. 
Akan tetapi menurut pria yang akrab disapa JK ini mengatakan bahwa hingga kini pemerintah masih mempelajari soal penetapan status yang dijeratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Budi. 
“Tentu proses itu akan berlangsung sampai pemerintah mempelajari kasus tersebut. Tentu pemerintah akan mempertimbangkan dan mengkaji kasusnya,” katanya, Rabu (14/1).
Dikatakan JK bahwa pemerintah belum bisa memastikan kapan akan mengambil keputusan mengenai kasus yang saat ini menimpa Kalemdikpol tersebut. JK menambahkan bahwa pemerintah belum bisa menyusun nama pengganti Budi.  
“Sekiranya masuk pengadilan, tentu ada aturannya sendiri. Kan masih tersangka, kalau sudah (berketetapan hukum), ya tentu ada proses hukumnya” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain