Jakarta, Aktual.co — Berkas 2 tersangka Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan penulisnya Dharmawan Sepriyosa telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung.
‎”Sudah P21 (berkas dinyatakan lengkap) pada Senin (12/1),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T Spontana saat dikonfirmasi, Rabu (14/1).
Tony menuturkan, pelimpahan tahap II yaitu berkas dan tersangka belum diserahkan. “Tinggal menunggu penyerahan tahap II oleh penyidik Bareskrim yang belum ditetapkan tanggalnya,” sambung Tony.
Kasus ini sempat maju mundur di Bareskrim Polri dikarenakan kesibukan Jokowi saat mengikuti tahapan Pemilu Presiden 2014. Berhubung kasus Obor Rakyat masuk delik aduan, mau tak mau penyidik membutuhkan keterangan dari Jokowi saat itu.
Kedua tersangka kasus tersebut dijerat Pasal 310, Pasal 311, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP. Segera setelah ini, penyidik Bareskrim akan menyerahkan tahap II ke jaksa untuk segera ditentukan kapan sidang keduanya digelar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Dua kubu di internal Partai Golkar menyatakan sepakat membuka peluang merger atau penggabungan kepengurusan, yang diambil melalui perundingan ketiga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. “Kita sudah buat prakiraan islah kepemimpinan. Kita sepakat untuk islah, syukur-syukur kalau kita bisa islah dalam bentuk merger struktur kepemimpinan pusat dari atas sampai ke bawah,” kata juru runding kubu Agung Laksono, Andi Mattalatta seusai melakukan perundingan dengan kubu Aburizal Bakrie, di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (14/1) petang.
Andi menjelaskan, dari tiga kali pertemuan antarjuru runding, yang berlangsung 23 Desember 2014, 8 Januari 2015 dan hari Rabu 14 Januari 2015, banyak hal yang telah dicapai, antara lain terkait penyatuan visi kedua kubu. “Penyatuan visi ini ada lima poin. Yang telah disepakati empat poin yaitu soal pilkada langsung, pemilihan presiden langsung, pemilu legislatif, serta posisi Golkar sebagai mitra kritis yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintah,” kata dia.
Satu hal terkait penyatuan visi yang belum juga mencapai titik temu adalah terkait permintaan kubu Agung Laksono agar kubu Aburizal Bakrie melepaskan diri dari pusaran Koalisi Merah Putih (KMP), dan berdiri secara independen. “Sambil mencari titik temu terkait Golkar keluar dari KMP), maka kita buat prakiraan islah kepemimpinan ini,” ujar dia.
Dalam islah berbentuk merger kepemimpinan yang bakal diupayakan, kedua kubu mengaku belum berbicara detail, termasuk siapa yang nantinya akan menjadi ketua umum. Tetapi Andi menegaskan bahwa kesepakatan merger ini merupakan instruksi kedua Ketua Umum Golkar baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. “Ketua Umum bukannya sudah tahu atau belum tahu, tapi kami sebagai juru runding memang diperintahkan untuk itu,” kata Andi.
Bicarakan Sementara itu juru runding dari kubu Aburizal Bakrie, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan kedua kubu akan membicarakan proses penyatuan kepengurusan pada pertemuan selanjutnya pekan depan. Kedua kubu akan membawa usulannya masing-masing, termasuk apabila ada kesediaan antara dua ketua umum untuk menanggalkan jabatan serta melakukan munas rekonsiliasi. “Seperti apa yang disampaikan pak Andi Mattalatta, kemajuan perundingan ini sudah jauh. Kita akan melakukan ini sampai titik tertentu di mana kita bisa bersatu,” ujar Cicip.
Namun demikian seiring upaya penyatuan kepengurusan, kedua kubu bersepakat tetap membiarkan proses hukum tetap berjalan. Kedua kubu akan menunggu mana proses yang lebih dulu dicapai. “Peradilan bukan tabu atau dosa, karena peradilan bisa memberi kepastian hukum bagi kita, sehingga kita tahu tafsiran mana yang benar,” jelas Cicip. Hingga saat ini internal Golkar masih terbagi menjadi dua kubu, yakni kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan kepengurusan hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta pembahasan anggaran di alat kelengkapan dewan berlangsung transparan dan terbuka. “Saya meminta, pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Sehingga, rakyat bisa mengetahui rincian dan proses pembahasan anggaran di Banggar DPR RI,” katanya, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (14/1).
Jika diperlukan, pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banggar DPR RI, menurut dia ingin pembahasan itu dilakukan secara terbuka dan publik bisa mengakses semua pembahasananggaran, baik langsung atau tidak langsung. “Saya upayakan agar tidak ada kesempatan untuk lobi-lobi,” ujarnya. Selain itu, dia mengatakan, dirinya akan mengupayakan agar Banggar DPR RI lakukan rapat pembahasan anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel, sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan.