Jakarta, Aktual.co —  Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri akan menyatukan seluruh layanan ketenagakerjaan di bawah satu atap sehingga memudahkan masyarakat.

“Pelayanan tenaga kerja asing dan semuanya akan kita lakukan di satu tempat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/1).

Namun karena gedung Unit Pelayanan Perizinan Penggunaan TKA itu kecil dan tidak akan sanggup menampung layanan ketenagakerjaan lainnya, Hanif mengatakan kemungkinan harus dicarikan tempat lain yang cukup luas. “Kita akan buat di ruangan yang lebih luas,” katanya.

Selain menyatukan lokasi layanan, Menaker juga menyatakan bahwa semua pelayanan telah memiliki fasilitas daring (online) sehingga meminimalisasi kemungkinan pungli.

“Semua pelayanan kita sudah online, masyarakat cukup buka internet mendaftarkan, lalu tinggal memonitor di layar yang kami sediakan untuk memantau apakah berkas yang diurus sudah selesai atau belum,” ujarnya.

Sementara itu, dalam melakukan sidak, Menaker sempat berdialog dengan beberapa perwakilan perusahaan yang sedang mengurus izin TKA.

Salah satu pertanyaan yang diajukan Menaker adalah mengenai jumlah biaya pendaftaran yang dibayarkan, apakah masih ada praktek pungli.

Namun para perwakilan perusahaan itu mengatakan bahwa mereka hanya datang memantau berkas pendaftaran saja karena proses pendaftarannya dilakukan secara daring.

Selain melakukan layanan secara daring, Menaker juga mengatakan akan memangkas waktu layanan bagi rekomendasi persetujuan kawat visa kerja ke Imigrasi dari dua hari menjadi satu hari.

“Saya ingin pelayanan benar-benar ditingkatkan dan proses layanannya benar-benar dipercepat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pangkalan Bun, Aktual.co — Panglima Komando RI Armada Wilayah Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Widodo mengatakan TNI akan mengikuti komando pemerintah untuk melaksanakan operasi pencarian dan evakuasi korban dan pesawat Air Asia QZ8501.

“Untuk operasi SAR kami akan mengikuti komando pemerintah. Yang jelas sebelum dinyatakan selesai TNI dengan segala aset yang ada tetap mencari badan utama pesawat agar korban dapat ditemukan,” kata Pangarmabar di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (13/1).

Sejauh ini, ia mengatakan TNI belum mendapatkan aba-aba dari pemerintah. Karena itu, pencarian dan evakuasi masih dilakukan, ada 11 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), dua kapal Amerika Serikat (AS), dua kapal Malaysia, dua kapal Singapura, dan beberapa kapal negara masih berada di sektor-sektor pencarian.

“Untuk masalah operasi selesai atau tidak kami menunggu perintah Presiden melalui Basarnas,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur Operasional Badan SAR Nasional (Basarnas) SB Supriyadi mengatakan tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban yang diduga masih berada di dalamnya.

“Jika badan pesawat ditemukan, korban yang mungkin masih ada di dalamnya bisa segera dievakuasi juga,” kata Supriyadi.

Hingga saat ini, ia mengatakan belum mendapat laporan penemuan korban lagi dari jatuhnya pesawat AirAsia di selatan perairan Teluk Kumai, Kalteng, Minggu (28/12). “Belum ada laporan, harapannya di objek lain bisa ditemukan jasad para korban,” katanya.

Saat ini operasi pencarian difokuskan di dalam air. Sebanyak 81 penyelam TNI AL menyisir sektor prioritas kedua, dengan harapan menemukan korban yang diduga ada di dalam badan pesawat.

Tim penyelam berada di lima kapal dan dibuat tiga gelombang penyelaman untuk menyisir bawah laut. “Biasanya 30 menit mereka (penyelam) naik, turun tim berikutnya, bergantian. Sehingga saat kondisi cuaca baik ini bisa dimaksimalkan evakuasinya.” Berdasarkan laporan, ia mengatakan kebanyakan serpihan pesawat yang sudah berhasil ditemukan terendam lumpur atau pasir di dasar laut. Dan berdasarkan hasil deteksi kapal-kapal yang membawa sonar dan berhasil mendeteksi objek metal para tim penyelam dari TNI AL mencoba menyisir radius 500 meter dari objek yang ditemukan.

“Itu bergantian, jadi mereka bergerak 10 meter terus naik ke permukaan. Untuk ukuran 10 meter di bawah air itu cukup jauh, terutama saat visibility-nya buruk,” ujar Supriyadi.

Akan dilihat apa yang dapat dilakukan tim SAR gabungan mengingat titik badan pesawat sudah jelas. Yang jelas, ia mengatakan kekuatan tim gabungan sudah mulai dikurangi digantikan dengan kapal-kapal yang bisa mengambil serpihan pesawat saja.

Jika operasi SAR gabungan ditutup, menurut Supriyadi, operasi harian Basarnas tetap akan dilakukan untuk mencari korban dari pesawat AirAsia. Sebelumnya disebutkan bahwa badan pesawat telah ditemukan berjarak 1.7 mil dari penemuan ekor pesawat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, mengatakan dana desa sebesar Rp1,4 miliar diberikan secara bertahap selama tiga hingga empat tahun.

“Kalau targetnya Rp1,4 miliar per desa, tapi dikasihnya bertahap, bukan sekarang langsung. Anggaran di tahun berikutnya masih ada,” kata Marwan setelah rapat koordiansi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/1).

Ia mengatakan untuk 2015, dana yang diberikan per desa sekitar Rp240 juta hingga Rp270 juta. Sedangkan desa yang akan menerima dana tersebut sejumlah 73 ribu desa.

Terkait besaran dana per desa, ia mengatakan hal tersebut tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah serta tingkat kemiskinan desa tersebut.

Ia menegaskan desa yang akan menerima dana tersebut harus menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) lebih dulu.

“Dana tidak bisa keluar kalau desa tidak mempersiapkan RPJMDes dan RKPDes. RPJMDes dan RKPDes harus tegas dan jelas peruntukannya untuk apa baru dana keluar,” tutur dia.

RPJMDes dan RKPDes, kata dia, harus disesuaikan dengan RPJMKota/Kabupaten dan RKPKota/Kabupaten agar semua pembangunan berjalan selaras.

Sementara itu, untuk pembangunan, ia mengatakan hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing seperti yang tertera dalam RPJMDes dan RKPDes.

Untuk 2015, dana pembangunan desa ditetapkan sebesar Rp20 triliun, naik Rp11 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9 triliun pada 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid