Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan mendadak soal penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan pada Selasa (13/1).
“Sejumlah pertemuan sudah digelar malam ini. Hari ini sudah ada beberapa penugasan dari presiden ke beberapa Menteri,” ujarnya kepada wartawan. 
Dikatakan Andi meski pertemuannya dengan segala pihak digelar malam ini, namun keputusannya akan disampaikan pada Rabu (14/1) pagi.
“Setelah itu baru kami bisa menyampaikan apa yang diputuskan Presiden tentang proses pencalonan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri,” paparnya.
Untuk diketahui Presiden Jokowi dan JK kembali akan menggelar rapat terbatas pada Rabu (14/1) dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno selaku Ketua Kompolnas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, mempertanyakan siakap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadikan dirinya tersangka, jelang proses fit and proper test, Rabu (14/1).

Kalemdikpol ini ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga pimpinan Abraham Samad itu, dengan dugaan rekening gendut Polri pada Selasa (13/1).

“Ada satu hal yang kami pun baru tahu, kalaupun ini sebuah pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti, kenapa baru sekarang diproses saat ada pencalonan Kapolri. Ada apa?,” kata Budi, usai menerima kunjungan dari Komisi III DPR, di kediamannya.

Budi Gunawan menduga bahwa, dengan penetapannya sebagai tersangka, ada kepentingan yang dilakukan oleh KPK.

“Saya tidak ingin mengakhiri karir seperti itu, kami juga tidak ingin ada yang sewenang-wenang oleh orang lain,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penetapan tersangka terhadap Komjen Polisi Budi Gunawan atas kasus rekening gendut Polri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat PDI Perjuangan terkejut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan dengan penetapan tersangka tersebut harus disikapi secara hati-hati.
“Jangan sampai unsur politiknya lebih dominan sehingga ada kesan mempermalukan institusi Presiden dan Polri,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/1).
Dikatakan Hasto bahwa PDI Perjuangan dengan adanya kasus ini, maka pihaknya akan bersikap lebih berhati-hati. Hasto menambahkan PDI Perjuangan juga akan mencermati segala sesuatunya sehingga menjadi lebih jelas.
“Kami berharap agar azas praduga tidak bersalah tetap dihormati dan jangan ada proses yang mengabaikan fakta-fakta hukum sehingga secara mendadak muncul perubahan status tersebut dengan mengalahkan beberapa kasus kakap seperti mafia migas dan korupsi besar yang sudah ditangani begitu lama oleh KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan bahwa PDI Perjuangan mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK untuk memberantas korupsi. Bahkan kata Hasto PDI Perjuangan juga mengedepankan hukum yang berkeadilan, tanpa kepentingan politik dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk penetapan status tersebut.
“Marilah kita menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa tendensi kepentingan politik orang per orang‎,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid