Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai tersangka kasus rekening gendut. 
Penetapan tersangka itu diklaim KPK sudah menemukan dua alat bukti. KPK menjerat Budi dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. “Dijerat pasal 12 a kecil,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di KPK, Selasa (13/1).
Penetapan tersangka terhadap Budi itu dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan selama setengah tahun sejak Juli 2014 lalu. 
Menurut Samad, Budi dikenai pidana karena menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
“Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro, kepala pembinaan karir,” kata Samad.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae menilai Menhub Jonan tidak mengerti hirarki perundang-undangan, dimana seharusnya sebagai regulator menghadiri panggilan DPR RI.
Sedangkan, lanjut dia, yang menyangkut proses evakuasi atau kemanusian lainnya itu, sudah ditangani oleh pihak-pihak terkait.
“Saya tidak mengerti mengapa menteri ini tidak hadir, tidak tahu atau apa yang mengundangnya itu badan legislatif,” katanya.
Ridwan mengatakan jika ke depannya menteri kembali absen dari undangan raker Komisi V DPR, pihaknya akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.
“Kalau tidak bisa koordinasi ke Pak Menteri, kita langsung saja ke Presiden,” katanya.
Karena ketidakhadiran Menhub Jonan, sifat rapat tersebut diubah yang awalnya merupakan rapat kerja menjadi rapat dengar pendapat.
Kepala Basarnas Bambang Soelistyo turut hadir dalam rapat tersebut, termasuk Presiden Direktur AirAsia Sunu Widyatmoko, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya, dan pemangku kepentingan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI, Bahrum Daido mengatakan kecewa dengan ketidakhadiran Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat kerja (Raker) yang digelar oleh Komisi V DPR RI pada hari ini.
Pasalnya, kehadiran menteri Jonan sangat penting dalam rangka mengkonfirmasi sejumlah kelemahan yang terjadi di internal kementerian perhubungan sebagai regulator penerbangan.
“Jadi kami dari komisi V DPR cukup kecewa dengan ketidakhadiran menteri. Karena banyak yang harus dijelaskan dan dikonfirmasi, bahwa banyak peraturan perundang-undangan antara satu dan lain, sehingga terjadi seperti ini. Semacam manuver-manuver yang dilakukan Kemenhub di bandara yang bertentangan UU itu juga yang ingin kita kofirmasi,” kata Bahrum kepada wartawan disela-sela acara Raker Komisi V DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1).
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah sejumlah manuver kebijakan Jonan yang dinilai kontroversial dan memperkeruh suasana. Seperti, pembekuan rute penerbangan hingga penghapusan LCC itu, bentuk ketidakmampuan mantan Dirut PT KAI itu dalam mengemban jabatan sebagai menteri? Ia enggan berkesimpulan terlalu dini.
“Untuk sementara kami masih bisa pahami melakukan seperti itu. Karena dia berasal dari spesialis kereta api, tentunya harus belajar. Tapi saya lihat orang-orang disekitarnya nggak mampu beri masukan. Makanya dalam RDP ini datang untuk mendapatkan informasi dan koordinasi yang konferhensip dalam evakuasi dan pemberian ijin penerbangan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kapolri menggantikan Jenderaal Sutarman, terus mendapatkan dukungan, terutama dari kalangan politisi.
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan dirinya mendukung keputusan presiden dalam pemilihan pimpinan bhayangkara tersebut.
“Kami dukung karena Jokowi sudah mempertimbangkan semua aspek yang diperlukan untuk menunjuk Budi Gunawan sebagai kapolri. Kami mendukung,” kata ARB kepada wartawan disela-sela acara pengarahan fraksi Golkar, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1).
Sebelumnya sempat diberitakan, berdasarkan rekomendasi dari Kompolnas dan sudah melalui proses penelusuran rekam jejak, Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang masa jabatannya akan habis pada Oktober 2015 mendatang. Surat penunjukan mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tersebut juga sudah diserahkan ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Isi surat Jokowi tersebut adalah sebagai berikut:
Dengan hormat, dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan proses regenerasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana kami untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H, M.Si menjadi Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Polisi Sutarman yang telah menduduki jabatan tersebu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan SH, M.S- saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan, bersama ini kami lampirkan kutipan riwayat hidup Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Gunawan, S.H. MSi. Kami berharap Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatian Saudara Ketua, kami ucapkan terima kasih.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin mengatakan tidak mungkin maskapai terbang, dalam hal ini, AirAsia, tanpa sepengetahuan regulator, Airnav, Angkasa Pura I dan Kemenhub.
“Enggak mungkin tanpa sepengetahuan regulator, yang perlu investigasi adalah ada apa dengan penerbangan ini, urgensi menteri ke Pangkalan Bun ini apa saat ini,” katanya saat .
Pasalnya, berdasarkan laporan Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Menhub Jonan tengah terbang ke PangkalanBun.
Muhidin menambahkan pihaknya juga menyayangkan Menhub Jonan tidak muncul ketika awal-awal terjadi kecelakaan pesawat AirAsia, namun justru menimbulkan polemik baru terkait aksi memarahi direktur AirAsia dan penaikkan tarif batas bawah menjadi 40 persen yang dinilai untuk meningkatkan keselamatan.
Seperti diketahui, Menhub Jonan berkilah surat bernomor AU.008/30/6/Orju-DHU-2014 itu bukanlah izin rute penerbangan dari pesawat yang bernasib nahas itu. Surat itu disebutnya sebagai izin slot untuk AirAsia.
“Jadi itu bukan izin, kan enggak disebutkan itu izin. Itu harus diajukan ke sini (Kemenhub) izinnya. Maskapai yang harus ajukan. Karena izin rute diberikan ke maskapai,” kilahnya.
Jonan menegaskan izin slot berbeda dengan izin rute penerbangan. “Jadi slot itu anggotanya banyak, ada bandara keberangkatan, bandara kedatangan, navigasi udara, koordinator slotnya, juga ada UPKS dari otoritas bandara di bawah Kemenhub. Setelah itu didapat, lalu diajukan untuk peroleh izin rute,” dalihnya.

Artikel ini ditulis oleh: