Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin menilai, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang intinya menyebutkan bahwa peninjauan kembali (PK) untuk perkara pidana dibatasi hanya sekali inkonstitusioal.
“SEMA pembatasan PK tersebut adalah inkonstitusional, DPR RI sebaiknya menjalankan fungsi pengawasnya atas tindakan lagislatoris MA seperti ini, termasuk Komisi Yudisial harus proaktif karena bagaimana pun setiap sumpah jabatan MA pasti tercantum untuk mematuhi UUD 1945,” kata Irman di Jakarta, Jumat (2/1). 
Menurut Irman, jika SEMA tetap berlaku dan dijadikan dasar untuk menolak pengajuan PK, maka putusan MA atas perkara pidana tersebut akan inkonstitusional sehingga lembaga eksekutor kehilangan basis konstitusional untuk, akan, atau terus mengeksekusinya. 
Ia juga mengatakan bahwa kebijakan pembatasan PK hanya sekali oleh MA tidak dapat dibenarkan karena konstitusi sudah menempatkan bahwa MA sebagai kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkkan hukum dan keadilan {Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. “Pencarian keadilan setiap warga negara, bahkan umat manusia, adalah hak konstitusional yang paling esensial untuk meperjuangkan kebabasan dan hak hidupnya,” katanya. 
Menurut dia, negara atau MA tidak boleh menutup upaya setiap umat manusia untuk meperjuangkan keadilan akan kebebasan dan kehidupannya. “Negara tidak boleh ‘malas’ untuk melayani pencarian keadilan untuk kehidupan dan kebebasan setiap umat manusia selama terdapat adanya keadaan baru yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa terpidana tersebut tidak bersalah,” katanya.
Karenanya, lanjut Irman, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana adalah inkonstitusiopnal (Putusan MK 34/PUU-XI/2013). “Oleh karena itu, putusan MK ini sudah menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh MA yang perlakuannya sama dengan kepatuhan terhadap UUD 1945 produk MPR,” kata Irman.
Editor: Fahad Hasan

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah perlu mengembangkan strategi persuasif melalui pendidikan untuk menangkal penyusupan berbagai doktrin radikalisme yang cenderung bermuara pada terorisme. Demikian dsampaikan sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito.
“Strategi pembasmian terorisme dengan mengandalkan kekuatan Densus 88 Antiteror hanya menjadi penghambat sesaat regenerasi teroris,” kata Arie di Yogyakarta, Jumat (2/1).
Pemerintah, kata dia, perlu segera mempersiapkan strategi pendekatan persuasif yang dapat ditempuh melalui penguatan karakter sosial dalam pendidikan di sekolah. Pendekatan tersebut memuat nilai-nilai misalnya tentang memperkuat keharmonisan antarwarga serta menghargai perbedaan.
“Dengan penguatan karakter sosial tersebut remaja akan terbentengi untuk menerima doktrin-doktrin yang mengarah pada radikalisme,” kata dia.
Menurut Arie, penyebaran paham radikalisme akan selalu ada jika pemerintah masih mengandalkan metode yang sama dalam memberantas radikalisme.
Apabila dicermati, menurut dia, berbagai gerakan transnasional di Indonesia hingga saat ini masih bebas menyebarkan ideologi mereka termasuk radikalisme terhadap generasi muda.
“Mereka akan terus melakukan regenerasi dengan penyebaran ideologi-ideologi mereka bagi generasi muda,” kata dia.
Selain itu, ketegasan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakan hukum juga diperlukan karena kerusakan sistem hukum secara tidak langsung akan membuka peluang paham terorisme terus bermunculan.
Meski demikian, Arie menilai bahwa munculnya gejolak aksi kekerasan termasuk terorisme juga dapat didorong oleh kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian yang terjadi di tengah masyarakat.
“Dengan kemiskinan atau kesenjangan sosial juga dapat membangkitkan gerakan radikalisme yang menjadi bibit terosrisme,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: