Jakarta, Aktual.co — Ahli Hukum Konstitusi/Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin menilai, pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya sekali seperti yang disampaikan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak bisa dibenarkan.
MA mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No 7 /2014 yang intinya menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali (PK) untuk perkara pidana  dibatasi hanya sekali.
“Keluarnya kebijakan pembatasan PK hanya sekali oleh MA tentunya tidak dapat dibenarkan karena konstitusi sudah menempatkan bahwa MA sebagai kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945),” kata Irman di Jakarta, Jumat (2/1).
Pencarian keadilan setiap warga negara bahkan umat manusia adalah hak konstitusional yang paling esensil untuk memperjuangkan kebabasan dan hak hidupnya.
“Negara, cq MA tidak boleh menutup upaya setiap umat manusia untuk memperjuangkan keadilan akan kebebasan dan kehidupannya. Negara tidak boleh “malas” untuk melayani pencarian keadilan untuk kehidupan dan kebebasan setiap umat manusia  selama terdapat adanya keadaan baru yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa terpidana tersebut tidak bersalah,” katanya.
Katanya, dengan dasar-dasar  inilah kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menyatakan bahwa ketentuan pembatasan PK dalam hukum acara pidana kita adalah inkonstitusiopnal (Putusan MK 34/PUU-XI/2013).
Oleh karenanya Putusan MK ini sudah menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh MA yang perlakuannya sama dengan kepatuhan terhadap UUD 1945 produk MPR. Oleh karenanya surat edaran tentang pembatasan PK tersebut adalah inkonstitusional,
“DPR RI sebaiknya menjalankan fungsi pengawasannya atas tindakan legislatoris MA seperti ini, termasuk Komisi Yudisial harus proaktif karena bagaimanapun setiap sumpah jabatan MA pasti tercantum untuk mematuhi UUD 1945 . Apabila SEMA ini kemudian tetap berlaku dan dijadikan dasar untuk menolak pengajuan PK , maka Putusan MA atas perkara pidana tersebut akan bisa inkonstitusional sehingga lembaga eksekutor kehilangan basis konstitusional untuk akan atau terus mengeksekusinya,” pungkas Irman.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polda Papua mengamankan satu orang Warga Utikini atas nama Pam Waker dalam keadaan mabuk miras yang diduga salah satu orang tak dikenal yang membacok dua anggota satgas Amole dari Brimob Polda Sumatera Selatan dan satu karyawan PT Freeport.
Dua anggota brimob itu meninggal dunia karena disabet senjata tajam yang dibawa pelaku, serta senpi Stayer dibawa kabur pelaku dan satu orang Security PT FI juga meninggal dunia saat itu tengah bertugas di wilayah Tembagapura Kampung Utikini.
Sementara ketiga korban yang tewas ditempat itu dibawa ke RS Tembagapura. Kepolisian sampai saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. 
Berikut identitas ketiga korban yang tewas, Bripda M Andriadi, Bripda Rian Adriyansa, tewas karena lengan kanan putus. scerity Suko Miyartono. 
Beradasarkan informasi yang diperoleh, Jumat (2/1) awal kejadian bermula Kamis, 1 Januari 2015, sekitar pukul 21.15 Wit, kedua anggota brimob Palembang BKO Satgaspam PT Freeport Indonesia dan satu orang Security PT FI yang akan menuju ke Kampung Utikini dengan kendaraan LWB dihadang oleh orang tak dikenal.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu