Jakarta, Aktual.co — Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari memandang muyawarah nasional (munas) rekonsiliasi antarkedua kubu di Partai Golkar sulit untuk digelar tanpa ada kesungguhan memikirkan masa depan partai. “Munas rekonsiliasi susah digelar, karena kedua kubu sama-sama tidak sungguh-sungguh mau islah. Keduanya tidak mau islah karena keduanya tidak sungguh-sungguh memikirkan masa depan dan nasib partainya, itu lah sesungguhnya yang terjadi,” kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (12/1).

Hajriyanto menekankan munas rekonsiliasi hanya bisa digelar jika beberapa kondisi terpenuhi, antara lain kedua kubu bersepakat islah, bersepakat menggelar munas rekonsiliasi, dan bersepakat membentuk kepanitian munas yang netral serta imparsial. “Kepanitian seperti itu bisa merupakan kepanitiaan gabungan dari kedua kubu, dan bisa juga dari figur-figur netral yang selama ini tidak terlibat dalam konflik perpecahan,” papar dia.

Terkait calon Ketua Umum Golkar dalam munas rekonsiliasi, menurut Hajriyanto, hal itu menjadi kewenangan sepenuhnya peserta munas, karena kedaulatan tertinggi partai ada di peserta munas. “Kata kuncinya kedua kubu sepakat islah dan kedua kubu sepakat munas gabungan. Jika salah satu kubu atau apalagi kalau kedua kubu yang berseteru itu tidak menyetujuinya maka sampai ‘lebaran kucing’ pun tidak akan ada munas rekonsiliasi,” kata dia berseloroh.

Hajriyanto yang sejauh ini memilih tidak terlibat dalam kedua kubu yang berselisih di internal Golkar menegaskan bahwa kesepakatan antara kedua kubu adalah “qonditio sine qua non” atau prasyarat yang harus ada bagi munas rekonsiliasi. Jika kedua kubu tidak sepakat, maka tidak relevan berbicara munas rekonsiliasi, termasuk membicarakan calon ketua umum dalam munas tersebut. “Walhasil, tidak ada manfaatnya bicara islah. Biarkan saja kedua kubu terus berjalan dan keduanya berkelahi terus sampai lelah,” jelas dia.

Sejauh ini juru runding kedua kubu yang berselisih di internal Golkar telah melakukan dua kali perundingan. Kedua kubu sepakat memposisikan Golkar sebagai mitra strategis, kritis dan konstruktif terhadap pemerintah, serta sepakat menjamin keberlangsungan pemerintahan yang sah selama lima tahun ke depan. Di sisi lain kedua kubu juga menempuh jalur hukum di pengadilan untuk mencari pengakuan atas kepengurusannya masing-masing. Sementara itu perundingan selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (14/1) pekan ini.

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompol meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk segera mengeksekusi para terpidana mati perkara narkoba.
“Saya akan keras meminta Jaksa Agung segera mengeksekusi terpidana narkoba,” kata Ruhut di Jakarta, Senin (12/1).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan terpidana kejahatan besar narkoba patut diberi hukuman yang berat, termasuk terhadap mereka yang mengajukan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali.
“Eksekusi itu tidak menghalangi PK kok, jadi kalau sudah berapa tahun apalagi, ya sudah (eksekusi),” kata dia, mengenai terpidana mati kasus narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap bertahun-tahun, tetaoi beklum dieksekusi.
Bandar-bandar narkotiba ini bertahun-tahun tidak ada jera. “Bahkan lihat kalau ngomong di televisiesumbar, bahkan bikin pabrik ekstasi lagi dia kendalikan dari dalam, bagaimana coba?” kata dia.
Ia mengkhawatirkan apabila terpidana tersebut melakukan tindak pidana baru akan memperlambat eksekusi karena proses hukum yang berlanjut.
Ruhut mengatakan agar Jaksa Agung Prasetyo segera mengeksekusi terpidana mati dalam enam bulan pertama masa jabatannya.
“Dulu saya katakan, siapapun yang jadi Jaksa Agung saya dukung, selama enam bulan menjabat sudah ada yang dieksekusi, kalau ‘nggak’ lempar handuk, mundur,” kata Ruhut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menilai produk-produk yang dihasilkan oleh PT Pindad tidak kalah berkualitas dengan produk dari luar. Namun, Jokowi menginginkan agar perusahaan plat merah itu bisa menambah kapasitas produksinya. Pemerintah berencana menyuntikan dana ke Pindad sebesar Rp 700 miliar. “Suntikan sebesar Rp 700 miliar. Dengan suntikan seperti itu, memberikan dampak apa? Ke ekonomi atau negara. Jadi ke depan, jangan sampai beli ke luar karena akan ganggu neraca perdagangan kita juga,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi PT Pindad di Bandung, Senin (12/1).

Di Pindad, Jokowi melihat sejumlah ruang produksi. Dari situ, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa alur produksi yang ada di Pindad sudah sangat bagus. Namun, Jokowi mengaku yang masih kurang digarap adalah dari sisi marketing untuk meningkatkan produksi. “Alur mulai dari raw material, produksi di mesin, assembling kelihatan. Tapi menurut saya, yang perlu didorong adalah kapasitas produksinya berlipat, dua kali atau tiga kali. Itu bergantung pada marketing,” ucap dia.

Pindad saat ini membuat panser Anoa, senjata api laras panjang, hingga amunisi untuk pesawat tempur Sukhoi dan F-16. Hasil produksi Pindad selama ini sebanyak 95 persen dipasarkan ke dalam negeri, dan 5 persennya untuk pasar luar negeri. Dari 95 persen yang dipasarkan ke dalam negeri, sebanyak 20 persen diperuntukkan untuk komersil.

Jokowi berharap agar pendekatan penjualan yang dilakukan Pindad tak hanya ke TNI dan juga Polri, tetapi juga ke pasar di luar negeri. Apabila marketing sudah dilakukan dengan baik, Jokowi yakin produk-produk yang dimiliki Pindad akan diminati pasar yang lebih luas.

“Saya sudah sampaikan ke menteri BUMN kalau marketing bagus, produksi punya kemampuan, akan kita suntik BUMN baik untuk investasi dan modal kerja. Jangan sampai alat pertahanan kita banyak beli di luar,” ucap dia. Setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad, Jokowi melanjutkan kegiatan blusukan ke PT LEN dan Universitas Telkom. Kunjungan kerja Presiden hari ini akan diakhiri dengan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia serta rumah H Ma’soem di Rancaekek.