Jakarta, Aktual.co — Hakim konstitusi Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017. Terpilihnya Arief secara aklamasi untuk menggantikan Ketua MK sebelumnya, Hamdan Zoelva.
“Telah terpilih secara musyawarah mufakat, secara aklamasi, Prof Dr Arif Hidayat telah terpilih secara sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017,” kata Arif Hidayat di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (12/1).
Arif dipilih sebagai Ketua melalui rapat yang dihadiri sembilan Hakim MK. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2003, tentang MK, di mana pemilihan ketua MK dipilih dari dan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang dimusyawarahkan secara tertutup.
Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, masa jabatan Ketua MK terpilih adalah selama dua tahun enam bulan.
Hamdan Zoelva telah mengakhiri masa jabatan sebagai hakim MK pada 7 Januari yang lalu. Setelah Hamdan pensiun, posisi hakim konstitusi diisi I Dewa Gede Palguna, yang merupakan hakim MK dari unsur pemerintah.
Arif mengatakan, pemilihan wakil ketua MK tidak dapat dicapai melalui proses aklamasi. Pasalnya, ada tiga hakim konstitusi yang bersedia dicalonkan sebagai Wakil Ketua MK, yakni Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Aswanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polres Palu tengah menyiapkan tiga tim khusus untuk menangani pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya yang selama ini paling menonjol.
“Tugas-tugas  setiap tim sudah ada, tinggal pelaksanaan di lapangan,” kata Kepala Polres Palu AKBP Basya Radyananda di Palu, Senin (12/1).
Tim yang akan dibentuk itu, bertujuan untuk menekan jumlah kasus pencurian sepeda motor di Kota Palu, namun dia berharap masyarakat tetap waspada ketika memarkir kendaraannya agar tidak dicuri orang.
Pada awal Januari 2015, Polres Palu menangkap seorang pencuri sepeda motor di Kabupaten Parigi Moutong dengan barang bukti sebanyak 10 sepeda motor berbagai jenis. 
Polres Palu mencatat sepanjang 2014 terjadi 776 kasus pencurian sepeda motor. “Ini berarti setiap hari ada dua sepeda motor yang hilang di Kota Palu,” kata mantan Kepala Polres Palu AKBP Trisno Rahmadi pada beberapa waktu lalu.
Kasus pencurian sepeda motor merupakan kasus paling menonjol di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) selama 2014. Polisi menduga jumlah kasus itu bisa lebih banyak karena mungkin ada kasus pencurian motor yang tidak dilaporkan warga ke polisi.
Selama penanganannya, penyidik Polres Palu telah menangkap 32 tersangka kasus tersebut dengan menyita sebanyak 79 barang bukti sepeda motor berbagai jenis.
Modus pencurian sepeda motor di wilayahnya dilakukan secara beragam, misalnya berpura-pura menumpang, kemudian merampas sepeda motor, meniru kunci asli, merampas atau mencuri saat pemiliknya lalai.
Basya meminta masyarakat untuk lebih waspada saat menaruh sepeda motor agar tidak mudah diambil orang lain. “Kalau bisa dikunci ganda agar lebih aman,” kata Basya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, terkait kasus kegiatan sosialisasi sepeda sehat, dan perawatan gedung ESDM.
Adapun sejumlah pihak yang akan diperiksa penyidik lembaga yang dikomandoi Abraham Samad cs itu, Cawa Awatara selaku Kabid Pengamanan dan Pemeliharaan PPBMN Kementerian ESDM, Sesditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Arief Indarto.
Kemudian, Kasubag Rumah Tangga Sekjen Kementerian ESDM Sutejo Sulasmono, Sekretaris Unit Nasional Korpri Kementerian ESDM Usman Yahya dan seorang bernama Sadiyah.
Keempatnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus tersebut yakni bekas Sekjen ESDM Waryono Karno. ” Mereka akan diperiksa untuk tersangka WK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Senin (12/1).
Sebelumnya, pada 18 Desember 2014 Waryono resmi ditahan oleh KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur, Cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur.
Seperti diketahui, kasus ini adalah kasus lanjutan dari kasus yang disangakan kepada Waryono dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Waryono merupakan tersangka dengan dua surat perintah penyidikan yakni penerimaan gratifikasi dan markup anggaran kesetjenan.
Kasus gratifikasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap atas mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. KPK menemukan uang USD200 ribu di ruang kerja Waryono, saat menggeledah Setjen ESDM.
Uang itu rupanya menjadi pintu masuk dari penyidikan kasus ini. Pasalnya, uang itu menjadi bagian pemberian Rudi yang sebelumnya diminta Waryono untuk kepentingan pemberian uang kepada Komisi VII DPR.
Atas kasus tersebut, Waryono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf B dan atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu