Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan akan mengadakan pembahasan dalam rapat pleno internal komisi terlebih dahulu terkait calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada tanggal 19 Januari 2015. Hal itu berdasarkan atas hasil rapat pleno komisi pembukaan masa sidang ke II tahun ini.

“Dalam rapat pleno Komisi III diputuskan beberapa agenda, salah satunya tentang Kapolri. Ada usulan dari anggota dan disepakati bahwa pleno pada 19 Januari 2015,” kata Aziz,  di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (12/1).

Pasalnya, sambung politikus Golkar itu,  kepastian pleno masih harus menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa (13/1) pukul 10.00 WIB nanti. Masih katanya, Komisi III DPR RI juga meminta masing-masing fraksi masuk dalam tim kecil untuk menentukan mekanisme dan pertanyaan uji kelayakan dan kepatutan.

“Kami minta fraksi masuk tim kecil untuk mempersiapkan mekanisme dan pertanyaan meskipun pimpinan serta sekretariat sudah menyiapkannya. Kami ingin melibatkan fraksi-fraksi untuk ikut ‘urun rembug’,” ungkap dia. Pun demikian, Aziz berharap kapolri yang baru nanti bisa membawa perubahaan pada institusi polri. Berbagai masalah yang kerap timbul antara anggota masyarakat dan polri harus diminimalisir.

“Semua hal yang bersentuhan dengan masayrakat langsung harus dibenahi.Polri tidak bisa hanya melakukan tindakan-tindakan besar, sementara yang kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilupakan.” Ia pun sempat mencontohkan betapa masyarakat menginginkan polisi hadir dalam mengatur lalu lintas di Jakarta yang semakin parah.

“Masyarakat maunya polisi hadir untuk mengatur lalu lintas yang semakin kacau, tanpa mengenal hujan dan panas untuk mengatur lalu lintas Jakarta. Ini memang seperti hal sepele, tapi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, ini harus menjadi perhatian,” pungkas dia.

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim Chaniago menegaskan, pendiri PAN, Amien Rais dipastikan tidak akan pensiun dari partai politik.
“Pak Amien akan pensiun, tidak akan jadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP). Pak Amien hanya menghantarkan proses regenerasi di PAN. Pak Amien dorong Hatta Rajasa sebagai Ketua MPP PAN,” kata Taslim di Jakarta, Senin (12/1).
Suksesi ketua umum PAN, kata Taslim, bila Zulkifli Hasan menjadi ketum, dipastikan tidak ada oligarki partai.
“Sebaliknya bila Hatta Rajasa jadi ketum, maka oligarki partai akan terjadi. Misalnya, Hafiz Tohir, Anna Gayatri jadi anggota DPR RI. Ketua DPW PAN Sumsel juga saudara jadi pengurus juga,” kata Taslim.
Oleh karena itu, kader PAN bisa melihat adanya oligarki partai dan preseden buruk bagi partai PAN.
“Masyarakat sangat menentang dinasti partai. Kader PAN bisa merespon aspirasi masyarakat kepada PAN,” kata Taslim.
Selain itu, kata Taslim, bila Hatta menjadi Ketua Umum, PAN mengikuti Partai Demokrat. “Hatta akan tiru posisi PD, maka PAN akan dibawah ketiak PD,” ujarnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Untuk itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.
Salah satu pihak yang dipanggil berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) bernama Rudi Satwiko. Vice President Management Representative BP Indonesia SKK Migas ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonio Bambang Djatmiko.
“Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ABD,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (12/1).
Rudi akan ditelisik seputar kontrak jual beli gas yang melibatkan sejumlah pihak. Termasuk Pertamina EP, PD Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa.
Direktur Utama PD Sumber Daya, Moch Soetikno dan Bendahara PD Sumber Daya Mariatul Kiptiyah ikut dipanggil penyidik KPK. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi.
“Untuk tersangka ABD juga,”  ujar Priharsa.
Dari pihak PT MKS, penyidik KPK menggagendakan pmeriksaan terhadap direktur keuangan yang bernama Peni Utami. Sementara itu, dua karyawan swsta bernama Andi Adhiani Rinsi dan Budi Indianto juga akan diperiksa sebagai saksi.
Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Antonio Bambang Djatmiko. Direktur PT MKS itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron.
KPK sebelumnya resmi menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan.
Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap. Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementara Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap. Dia disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby