5 April 2026
Beranda blog Halaman 39999

Tidak Cocok dengan Wali Kota Surabaya, Dirut KBS Mundur

Surabaya, Aktual.co —Dianggap tidak jelas dalam mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS), Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Ratna Achjuningrum dikabarkan akan mengundurkan diri.
Namun kabar itu belum ditanggapi Pemerintah Kota Surabaya. Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser mengatakan pihaknya belum terima surat pengunduran Ratna. Sehingga pihaknya pun belum bisa tentukan langkah selanjutnya.
“Kami belum tahu, tunggu sajalah nanti,” kata dia, di Surabaya, Minggu (11/1).
Kendati demikian, kata Fikser, pihaknya tak akan menghalangi upaya mundur Ratna. Tapi untuk keputusannya diserahkan ke  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
“Sebenarnya Bu Wali sudah tahu dari media. Cuma yang pasti belum ada surat resmi yang masuk ke Pemkot Surabaya atas pengunduran dirut KBS,” kata dia.
Kabar pengunduran diri Ratna mencuat saat rapat dengar pendapat membahas aset KBS beberapa hari lalu. Adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat yang menyampaikan kabar itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Kontras: Kasus HAM Dicampur dengan Politik, ‘No Way’

Jakarta, Aktual.co — Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan, jangan dicampur aduk dengan konflik politik yang ada, kata Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Hariz Azhar. “Kasus HAM masih tebang pilih, tidak semua terproses dengan baik, jangan ada pengaruh politik,” kata Hariz Azhar di Jakarta, Minggu( 11/1).

Menurut dia ketika kasus tersebut tidak menguntungkan beberapa tokoh atau golongan maka tidak akan kunjung selesai. “Kasus yang tidak terselesaikan sebagian besar terkait dengan golongan tertentu, bahkan pejabat negara atau partai politik,” ujarnya.

Kasus Munir, tragedi Semanggi 1998 dan kasus aktivis lainnya dianggap sudah tertutup dengan kekuasaan politik, kata Hariz. “Isu HAM sekarang hanya menjadi permainan yang menguntungkan secara bisnis atau politik, terutama yang menyangkut penggusuran lahan,” katanya.

Beberapa hal yang akan muncul kembali pada pemerintahan ini menurut pengamatannya adalah pendekatan isu pengadilan HAM dan program pembangunan yang tidak mempunyai perlindungan hukum, terhadap dampak buruknya bagi masyarakat sebagai korban. Ia berpendapat sebaiknya 2015 ini, pemerintah tetap perhatian terhadap isu kemanusiaan. Karena sektor ini berdampak pada kepercayaan masyarakat. “Tahun ini akan ada beberapa pertarungan antara isu HAM, pebisnis, politis dan kelompok pendukung,” tambah Hariz.

Akhirnya, Pengusaha Roti Beralih ke Elpiji 3 Kg

Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (Apebi) Chris Hardijaya mengatakan banyak anggotanya yang kini beralih ke elpiji 3 kilogram menyusul kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kilogram. “Banyak pengusaha roti, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) itu pindah ke elpiji 3 kilogram karena kenaikan harga elpiji 12 kilogram menambah biaya produksi sekitar 1-2 persen,” kata Chris di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia menuturkan, mayoritas pengusaha roti menggunakan elpiji sebagai bahan bahar untuk memanggang roti dengan oven. Oleh karenanya, kenaikan elpiji 12 kg sebesar Rp18.000 per tabung itu tentu berpengaruh siginifikan terhadap bisnis para pengusaha roti. “Dampaknya berbeda-beda tergantung kelompok pelaku usaha. Kalau yang harga jual makanannya sekitar Rp6.000-Rp7.000, mereka tidak beralih ke 3 kg karena tidak kena dampak besar. Yang kasihan justru (pengusaha) yang kecil, yang menjual produknya Rp1.000-Rp2.000,” katanya menjelaskan.

Menurut Chris, pengusaha roti yang menjual produk dengan harga murah mengalami dilema karena mereka tidak mungkin mengurangi ukuran produk atau menaikkan harga jual. “Mereka sebelumnya sudah memperkecil ukuran roti untuk penghematan kenaikan elpiji sebelumnya. Kalau mau menaikkan harga, rasanya tidak mungkin. Akhirnya cara terakhir migrasi ke gas 3 kg,” katanya.

Dengan menggunakan elpiji 3 kg, pengusaha roti bisa berhemat karena bisa menggunakan bahan bakar gas dengan harga yang lebih murah. “Pakai empat tabung elpiji 3 kg hanya menghabiskan paling mahal Rp80.000 sementara dengan muatan yang sama kalau pakai yang 12 kg habis Rp150.000,” katanya.

Menurut Chris yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Makanan Tradisional Kadin Indonesia, migrasi penggunaan elpiji 12 kg ke 3 kg juga dilakukan oleh para pengusaha katering dan makanan tradisional. Ia berharap, fenomena banyaknya pengusaha makanan beralih ke elpiji subsidi 3 kg bisa mendorong pemerintah untuk memperbaiki stabilitas harga dan ketersediaan elpiji nonsubsidi 12 kg.

“Distribusi gas harus ‘continue’, stabil harganya sehingga pengusaha juga punya hitung-hitungan. Bagi kami, naik tidak apa asal ada kemudahan bagi kami,” katanya. Menurut Chris, banyak anggotanya yang mengeluhkan harga eceran gas yang bervariasi sehingga memengaruhi biaya produksi. “Imbasnya, pengusaha sulit maju karena harus menutup biaya produksi yang terus naik,” ujarnya.

Polres Aceh Barat Gagalkan Penyelundupan Landak

Jakarta, Aktual.co —Polres Aceh Barat, berhasil gagalkan upaya penyelundupan 20 satwa dilindungi jenis Landak (Porcupine), Minggu (11/1) dinihari. Landak-landak itu diselundupkan dengan menggunakan mobil.
Tiga orang ditangkap di Desa Mesjid, Kecamatan Kawai XVI, dan jadi tersangka dalam kasus ini.
Tak merasa bersalah, salah seorang tersangka berinisial RZ, mengatakan landak di daerahnya dianggap sebagai hama di perkebunan warga. 
“Landak-landak ini merusak perkebunan sawit warga. Setelah ditangkap dari pada dibunuh warga ya dijual. Jadi saya tampunglah sehingga ada orang dari luar minta beli ya kita kasih,” ujar dia, di Aceh Barat, Minggu (11/1).
RZ yang yang ternyata merupakan tokoh masyarakat setempat, mengatakan kalau dirinya membuat perangkap hanya untuk menampung penjualan landak dari masyarakat.
Bisnis jual beli landak, diakui pria berusia lanjut ini, sudah menjadi sumber pendapatannya dalam setahun terakhir, selain bekerja di bengkel las membuat kandang landak.
Untuk satu ekor landak, RZ biasa membeli seharga Rp200 ribu dari masyarakat. Untuk biaya penyediaan satu perangkap/kandang dihargai Rp300 ribu.
Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai melalui Kasat Reskrim AKP Haris Kurniawan mengatakan landak yang akan diselundupkan lebih dulu dikumpulkan selama satu minggu.
“Baru selanjutnya jalan untuk dijual. Hasil keterangan masyarakat kita selidiki dan mereka tertangkap saat semua satwa ini di dalam mobil dalam perjalanan,” ujar dia, di Meulaboh, Aceh Barat, Minggu (11/1).
Landak-landak itu rencananya diselundupkan ke luar dan dijual seharga Rp5 juta untuk 20 ekor. “Per ekor sekitar Rp450 ribu,” katanya.
Kata Haris, bisnis jual beli satwa dilindungi undang-undang itu sudah berlangsung satu tahun terakhir di kawasan perkebunan Desa Meutulang Kecamatan Panton Reu. 
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka RZ, RM, SP dikenakan pasal 21 Ayat 2 huruf (a), Memperniagakan Satwa Dilindungi dalam kondisi hidup, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau denda Rp100 juta sesuai Undang-Undang RI Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Legislatif Diminta Menunda Pemilihan Pimpinan KPK

Jakarta, Aktual.co — DPR diminta menunda pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertengahan Januari ini, DPR akan menggelar sidang pleno yang menentukan satu dari dua calon pimpinan KPK. Dua calon yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di DPR itu adalah mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata.

“Dalam kaitan ini kita melihat DPR sudah sepatutnya menunda proses seleksi calon pimpinan KPK karena ada tiga alasan utama,” kata peneliti ICW Laola Ester di Jakarta, Minggu (11/1). ICW meminta proses seleksi Busyro dan Robby di DPR ditunda hingga masa jabatan empat pimpinan KPK yang ada saat ini berakhir pada Desember mendatang. Menurut ICW, proses seleksi Busyro dan Robby sebaiknya disatukan dengan proses seleksi pengganti empat pimpinan KPK lainnya.

Jangan sampai, kata Laola, proses seleksi calon pimpinan KPK di DPR ini hanya seremonial belaka tanpa memperhatikan kebutuhan KPK. “Proses pemilihan yang mendasarkan pada kebutuhan mengharuskan DPR memilih sekaligus lima calon pimpinan KPK sehingga porsi komisioner yang ideal didapatkan,” kata Laola.

Di samping itu, ICW khawatir jika berdebatan antara dua koalisi yang masih terjadi di parlemen akan mendeligitimasi sosok pimpinan KPK yang terpilih nantinya. Hal ini dikarenakan pemilihan bukan dilakukan DPR secara kelembagaan tetapi koalisi partai di DPR. “Karenanya DPR tak perlu terburu-buru dalam memilih calon komisioner KPK karena pada akhirnya KPK akan menjadi korban perpecahan di parlemen,” ucap Laola.

Selain itu, menurut Laola, pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa lembaga antikorupsi itu bisa tetap bekerja hanya dengan empat pimpinan sehingga DPR dinilainya tidak perlu terburu-buru menambah satu lagi pimpinan KPK. Saat ini, posisi satu pimpinan KPK kosong setelah Busyro selesai menjalani satu periode jabatannya. Busyro pun kembali mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berhadapan dengan Robby. Desember tahun lalu, keduanya mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Turunnya BBM Tak Diikuti Harga Bahan Pokok di Jayapura

Jakarta, Aktual.co —Tidak ada perubahan berarti dengan harga bahan pokok di Kota Jayapura, meski harga BBM turun awal tahun ini.
Di tiga pasar tradisional Jayapura, yakni Pasar Youtefa, Pasar Hamadi, Pasar Mama Papua, harga beras misalnya masih tetap bertahan di harga Rp13 ribu/ kilogramnya.
Menurut penuturan Agus (35), seorang pedagang bahan pokok di Pasar Hamadi, harga bertahan sejak kenaikan BBM bersubsidi pada 29 November 2014 lalu.
“Harga beras masih Rp13 ribu per kilogram, belum diturunkan meskipun harga BBM sudah turun,” ujar dia, Minggu (11/1).
Keadaan serupa terjadi di Pasar Youtefa dan Pasar Mama Papua. Harga telur tetap Rp55 ribu per rak.
“Harganya masih tetap tidak ada penurunan, ya masih tetap harganya seperti itu,” kata Anto (35) pedagang telur di Pasar Hamadi.
Bertahannya harga juga terjadi pada cabai keriting, yang masih Rp35 ribu per kilogram, dan cabai rawit Rp45 ribu per kilogram, bawang merah Rp14 ribu per kilogram, bawang putih kating Rp15 ribu per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada bawang merah dan harga daging ayam lokal yang masih Rp45 ribu per ekor.
“Kami masih menjual dengan harga seperti biasa, kalaupun ada kenaikan atau turunnya BBM” kata Yudi salah satu pedagang daging di Pasar Hamadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain