Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman yang akan berakhir pada Januari nanti terus menimbul pro-kontra. Lantaran, calon kapolri yang juga merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu, diduga terlibat kasus rekening gendut dalam institusi korps Bhayangkara tersebut.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan jika  isu kepemilikan rekening gendut merupakan isu lama yang mendera institusi kepolisian. “Enggak ada permasalahan soal rekening gendut, kalau ada  pasti sudah diproses lebih dulu dilingkungan internal Polri. KPK dan PPATK juga tidak pernah menyebut Komjen Budi Gunawan bermasalah atas kepemilikan rening gendut, semua sudah clear and clean,” kata dia kepada aktual.co, di Jakarta, Minggu (11/1).

Lebih lanjut, sambung Ronny, terkait dengan Laporan Harta Kekayaan pejabat Negara (LHKPN) para petinggi Polri sudah menjadi kewajiban mereka untuk melaporkan harta kekayaan masing-masing. “Kewajiban dari masing-masing perwira tinggi, apalagi dengan promosi jabatan, ketika menjabat kapolda atau kapolri itu kan wajib Lapor rutin, laporannya ke KPK,” ujar dia.

Menurut Ronny, pada 2010 PPATK merilis informasi bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu dari beberapa jenderal yang diduga memiliki rekening gendut. Daftar nama itu diberikan ke Polri untuk selanjutnya ditelusuri oleh institusi seragam coklat itu. Namun, setelah ditelusuri, ungkap Ronny, hasilnya diserahkan kembali ke PPATK. “Saat itu hasilnya tidak bermasalah. Kalau ada hasil yang mencurigakan, pasti sudah ditindaklanjuti saat itu juga,” tandasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan aktual.co,  Ketua Presideum Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane mengatakan, sikap KPK dan ICW yang meributkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah sikap murahan dan tidak akan mendapat simpati masyarakat. KPK sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan dengan mengkriminalisasi perwira-perwiranya.

“Selalu saja ketika mau ada pemilihan Kapolri, isu rekening gendut ini diungkapkan lagi oleh KPK maupun ICW. Apa maksud? Mereka tidak paham. KPK seharusnya berkoordinasi dengan Polri untuk pemberantasan korupsi dan bukan malah menjadikan Polri seperti musuh abadi KPK, dengan selalu melontarkan isu-isu yang tidak jelas dan menuding pihak-pihak di kepolisian dengan isu tersebut,” ujar Neta kepada wartawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sebuah pesawat milik Trigana Air Service mengalami kecelakaan di Bandara Enarotali, Papua, Minggu (11/1). Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Patrige Renwarin, pesawat itu tergelincir saat hendak mendarat.

Peristiwa ini terjadi pada pukul 13.30 WIT. Saat itu, pesawat Twin Otter DHC-6 bernomor PK-YRU akan mendarat setelah menempuh penerbangan dari Timika. “Tidak ada korban jiwa dalam kasus ini,” katanya. Patrige mengatakan pesawat ini lepas landas atau take off dengan tidak membawa penumpang dari Timika, Kabupaten Mimika. Pesawat ini hendak menjemput karyawan PT Freeport Indonesia yang sedang berlibur di Paniai. Tapi saat tiba di landasan Bandara Enarotali, pesawat itu hilang kendali. “Akibat angin kencang sehingga pesawat itu tergelincir ke luar landasan,” ujarnya.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Kabupaten Mimika, John Rettob, mengatakan ada tiga orang dalam pesawat itu yakni Pilot Kapten Robert Runtu, Co-Pilot Jihan, dan Mekanik Aris. Pesawat ini terbang dengan rute Timika-Paniai dan baru akan menjemput penumpang di Bandara Enarotali. Akibat kejadian ini, pesawat itu mengalami kerusakan di bagian depan. Roda pesawat patah dan baling-balingnya rusak. “Saat itu cuaca cerah, hanya saja dari laporan yang diterima, ada angin kencang di sekitar bandara,” kata John.

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto mengatakan Kabinet Kerja di periode Presiden Joko Widodo sebaiknya fokus pada permasalahan strategis. “Sudah saatnya fokus pada hal strategis jangan hanya masalah teknis yang diperhatikan,” kata Arif Susanto di Jakarta, Minggu (11/1).

Menurutnya beberapa menteri terlalu dominan pada hal teknis, sehingga akar permasalah kurang dibenahi. “Seperti peledakan kapal pencuri ikan hanya akan menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi tidak pada sumber mafia perikanan,” tuturnya.

Ia berpendapat Presiden Joko Widodo harus lebih tegas untuk masalah ini, agar kerugian negara tidak bertambah. “Strategis dimaksudkan pada pencegahan masalah, bukan hanya penanganannya,” ujar Arif. Arif menyatakan, waktu para menteri untuk ‘blusukan’ sudah cukup, yang dibutuhkan lagi adalah perencanaan penanganan masalah.

“Jangan sampai metode ‘blusukan’ justru menjadi ‘boomerang’ untuk pemerintah, karena akar permasalahan tidak ditangani,” ucapnya. Ia berharap, 2015 menjadi momentum dimana kabinet bisa bersinergi memberantas masalah-masalah yang terjadi bertahun-tahun, dengan begitu kinerja para menteri tidak berjalan sendiri-sendiri.

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik, Ray Rangkuti, menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK untuk melakukan penelusuran rekam jejak saat memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menurut Ray, pemilihan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden ke DPR mengabaikan asas transparansi dan partisipasi dalam rekrutmen setiap pejabat pada jabatan-jabatan pemerintah.

Ini kali kedua Jokowi melakukan hal yang sama mengabaikan KPK dan PPATK, setelah sebelumnya Jaksa Agung. Ray mengatakan pengabaian dua prinsip ini akan melahirkan pejabat-pejabat publik yang akan mengandalkan kedekatan-kedekatan personal dari pada aksebtabilitas, kapasitas dan semangat menjunjung kepentingan bangsa, di Jakrta, (10/1). “Pejabat yang dipilih karena kedekatan personal akan melahirkan kompetisi asal bapak senang,” kritiknya atas pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Karena dua prinsip itu diabaikan, kata dia pula, maka peran KPK dan PPATK pun terpinggirkan. Khususnya terkait dengan upaya menelisik sumber kekayaan calon pejabat negara. Dan menurutnya, hal ini menjadi tidak konsisten. Karena Jokowi meminta KPK melakukan penelisikan kekayaan calon menteri tapi tidak melakukan hal yang sama untuk jaksa agung dan calon kapolri.

“Padahal, salah satu isu besar yang menimpa jajaran kepolisian di akhir-akhir ini adalah adanya dugaan kepemilikan rekening gendut beberapa petinggi polisi. Dan hingga sekarang, penyelesaian isu ini kurang transparan,” tuturnya. Selain itu kata Ray, Pengajuan tunggal dan secara diam-diam ini juga meluputkan kita semua dari kerangka program yang akan dibuat –setidaknya dalam 5 tahun ke depan.

Padahal, seperti diketahui, institusi kepolisian adalah salah satu institusi yang paling lambat beradaptasi dengan kultur demokrasi. Alih-alih ikut serta membangun sebuah iklim demokrasi dan reformasi yang kuat, polri malah menjadi seperti lembaga yang angkuh dan menjadi institusi yang seperti tidak tersentuh. “Inilah tantangan utama kapolri baru. Tapi dengan pengajuan tunggal apakah tantangan-tantangan ini akan menjadi fokus perbaikan calon kapolri,” demikian tanya Ray.