Jakarta, Aktual.co — Liga Mahasiswa Nasionalis Demokrat (LMND) menilai bahwa saah ini ada upaya pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada mekanisme pasar bebas.
Ketua Umum LMND, Lamen Hendra Saputra pun mengatakan pemerintah harus tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 28 Ayat (2) UU Migas 2001.
“Artinya, dengan di batalkannya pasal tersebut dalam UU Migas, maka secara praktis aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan jika ada upaya-upaya pemerintah tetap menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar bebas, maka pemerintah sudah tidak lagi mengindahkan keputusan MK tersebut,” ucap dia, di Jakarta, Rabu (31/12).
Hal itu menyusul beredar kabar  berkembang bahwa kemungkinan besar malam nanti (31/12), ikhwal pemerintah akan mengumumkan turunnya harga BBM bersubsidi, dan akan menerapkan skema subsidi tetap. Dimana, dalam skema subsidi tetap ini pula pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu, sementara sisanya mengikuti harga pasar.
Lamen pun mengatakan, dengan ada skemaa tetap menjadi salah satu faktor akan terjadinya kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat, meski harga bbm bersubsidi diturunkan.
“Pasalnya, jika harga minyak dunia kembali naik, harganya akan ikut naik juga bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih tinggi dari harga BBM hari ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — ‘Loetoeng Kasaroeng’ adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia. Film bisu ini dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai oleh dua orang Belanda, G. Kruger dan L. Heuveldorp serta dibintangi oleh aktor-aktris pribumi, pemutaran perdananya di kota Bandung berlangsung dari tanggal 31 Desember 1926 sampai 6 Januari 1927 di dua bioskop terkenal bioskop Metropole dan bioskop Majestic.

Film ‘Lutung Kasarung’ ini tercatat pernah diremake dua kali yaitu tahun 1952 dan 1983. Film tersebut dibuat berdasarkan cerita pantun dengan judul yang sama, yang berarti ‘Si Lutung yang Tersesat’, yang pada masa itu masih populer di masyarakat Sunda, dengan tokoh utama yang menyerupai seekor lutung.

Lutung (atau disebut juga langur) merupakan sejenis monyet berwarna hitam atau kuning keemasan, berekor panjang yang tinggal di kawasan Asia Tenggara.

Kisah ini berisi nasihat, janganlah memandang sesuatu dari kulitnya saja. Purbasari diejek karena punya pacar seekor lutung (Guru Minda). Sedangkan, kakaknya Purbararang membanggakan kekasihnya, Indrajaya yang manusia. Ternyata lutung itu sebetulnya adalah seorang Pangeran tampan, titisan Dewi Sunan Ambu. Guru Minda jauh lebih tampan dari Indrajaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Manokwari melengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka korupsi di Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut sesuai petunjuk dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari. Kasat Reskrim Polres Manokwari Iptu Tommy Pontororing mengatakan, berkas BAP dua tersangka telah diajukan ke Kejari Manokwari beberapa waktu lalu, namun dikembalikan lagi ke penyidik dengan sejumlah petunjuk untuk dilengkapi.
“Kami sedang melengkapi petunjuk jaksa penuntut umum dan pada Januari 2015 akan kami limpahkan lagi BAP tersangka ke Kejari Manokwari,” kata dia, Rabu (31/12).
Dia mengatakan, kedua tersangka yakni Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat berinisial AY dan Ketua Himpunan Peternak Kabupaten Manokwari SW diduga menyeleweng dana APBN 2012 pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat senilai 40 miliar.
“Dari tangan kedua tersangka penyidik menyita enam unit mobil dan tiga unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana korupsi dana APBN 2012 pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat.”
Enam mobil dan tiga sepeda motor tersebut,lanjut dia, saat ini diamankan di Mapolres Manokwari sebagai barang bukti guna proses hukum lebih lanjut sampai di pengadilan.
Lebih jauh lag dia mengatakan, selain kedua tersangka masih ada satu tersangka berinisial RJR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat.
“Namun berkas perkara tersangka pejabat pembuat komitmen pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat itu masih dalam proses,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu