12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40016

Menteri Yosanna Belum Puas dengan Kinerja Lapas

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Hamonangan Laoly mengaku belum puas dengan kinerja lembaga pemasyarakatan (lapas) sepanjang 2014.
“Kita belum puas, masalah paling utama adalah ‘over'(kelebihan,red) kapasitas. Di beberapa daerah, misalnya di Riau kemarin dari 300 orang kapasitasnya, ada 1.300 orang di dalam,” kata Yasonna seusai acara Refleksi Akhir Tahun 2014 di gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (31/12).
Menurut Yasonna, tidak ada keseimbangan perbandingan antara sipir lapas dengan warga binaan. “Kondisinya sangat mengerikan sekali, ini yang menjadi tugas kami. Di samping itu pengawasnya yang sangat sedikit, yang menjaga 9 orang mengawasi 1.300 orang di dalam di Balikpapan termasuk yang melarikan diri kemarin karena personil kita kurang.”
Untuk mengatasi kekurangan personil sipir, Yasonna mengaku akan merekrut anggota Tentara Nasional Indonesia yang akan pensiun untuk bertugas di KPK.
“Sudah sampaikan di rapat kabinet, kita mau mengalihkan teman- teman TNI yang bintara, yang pensiun 53 tahun kita alihkan menjadi petugas lapas kita, tentu dengan training sebelumnya. Kalau tidak, setiap petugas LP kita terutama masuk malam selalu berdoa supaya jangan ada yang melarikan diri.”
Namun demikian, Yasonna juga menyampaikan rasa terima kasih kepada petugas sipir karena dapat menggunakan pendekatan psikologis terhadap narapidana yang ditahan dalam kondisi lapas yang panas dan sumpek sehingga berpotensi menyulut keributan.
“Kalau membangun lapas biayanya sangat mahal, sedangkan kalau redistribusi kapasitas maka persoalan di keluarga (narapidana) karena susah untuk menjenguk, jadi banyak persoalan yang harus kita selesaikan.”
Namun dia mengaku masih memegang pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.
“Perkara-perkara ringan yang tidak berbahaya, ya sudahlah kasih kerja sosial untuk mempercepat dalam memberikan kesempatan keluar supaya di dalam (lapas) tidak banyak (orang), jadi banyak strategi.”
Sepanjang 2014 setidaknya ada sejumlah kasus narapidana yang kabur dan kerusuhan dan pembakaran lapas misalnya di Lapas Kelas II A Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam pada 15 Februari 2014 yang mengakibatkan kerusakan gedung perkantoran (ruang Kalapas, tata usaha, Kepegawaian), ruang registrasi dan gudang beras itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kapolri Sebut Terlalu Dini Simpulkan Penyebab Jatuhnya Air Asia

Jakarta, Aktual.co — Penyebab jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 hingga saat ini belum diketahui. Pesawat yang mengangkut 155 penumpang dan tujuh awak itu kemudian ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Selasa (30/12) kemarin.
Terkait hal tersebut, Kapolri Jenderal Sutarman tak ingin berspekulasi mengenai penyebab jatuhnya pesawat milik Malaysia tersebut. Polri pun mendukung pengungkapan penyebab jatuhnya pesawat yang akan dilakukan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Kita dukung KNKT dalam ungkap apa penyebab terjadinya kecelakaan,” kata Sutarman di Mabes Polri, Rabu (31/12).
Dia menegaskan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan penyebab jatuhnya pesawat tersebut. “Belum ada keterangan apakah pesawat jatuh langsung ataukah meledak (kemudian jatuh). Itu terlalu dini,” Demikian Sutarman.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Bangun Lapas, Menteri Yosanna Terkendala Anggaran

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku, selama ini pihaknya terkendala dengan anggaran untuk membangun Lembaga Permasyarakatan (lapas) baru.
“Itu sebabnya kalau bangun lapas itu kan biayanya sangat mahal,” kata Yasnonna di Gedung KemenkumHAM, Jakarta Selatan, Rabu (31/12).
Yasonna selama ini menyadari jika kondisi lapas di Indonesia mayoritas sudah tidak layak, permasalahan yang umum adalah jumlah tahanan yang over capacity.
“Masalah paling utama over kapasitas, Di beberapa daerah di Riau kemarin dari 300 kapasitas, 1300 orang di dalam, jadi bisa kita bayangkan kondisinya yang sangat mngerikan sekali, ini yang menjadi tugas kami,” kata Yasonna.
Untuk mengatasi hal itu, kata Yasonna, sementara pihak lapas mengakali dengan penambahan petugas lapas, serta melakukan pendekatan psikologis dengan para tahanan.
Menurut Yasonna, hal itu dilakukan agar tidak terjadinya tahanan yang kabur serta mencegah adanya keributan antara sesama tahanan di dalam sel.
“Bisa dibayangkan kapasitas 10 orang bisa diisi 30 orang, panas, sumpek, kalo yang tempramen ini bakal berbahaya, jadi kejadian  di dalam sel itu udara panas sekali, manusia padat, emosi meledak, yaudah ribut,” kata kader PDIP itu.
Kedepan, Yasona menegaskan, pihaknya pasti akan membangun lapas untuk mengatasi masalah over capacity tahanan, namun Yasonna mengisyaratkan, pembangunan lapas tidak dilakukan dalam waktu dekat.
“Menambah lapas itu pasti, tapi uang kita terbatas,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jelang Tahun Baru, Polisi: Kontainer Dilarang Lewat Ancol

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Daerah Metro Jaya melarang kendaraan berat melintas di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan menjelang perayaan malam pergantian tahun.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Rabu (31/12).
“Mulai pukul 17.00 WIB tidak ada kendaraan yang masuk ke Ancol, kecuali yang masuk ke hotel,” ujarnya. 
Dikatakan Rikwanto kendaraan besar dan berat tersebut akan diatur batas waktunya saat melintas di kawasan Ancol, Kelapa Gading dan beberapa wilayah di Jakarta Utara. 
“Nanti akan ditentukan batas waktunya, kita akan lancarnya supaya kalau macet tidak stag,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemerintah Resmi Tetapkan Subsidi Tetap

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Pemerintah resmi menetapkan kebjakan terkait subsidi tetap (fixed subsidy). Kebijakan tersebut diambil pemerintah karena harga minyak dunia yang anjlok, sehingga pemerintah dinilai perlu meninjau harga BBM dalam negeri.

“Kebijakan baru tentang BBM ini berlaku mulai nanti malam pukul 00.00,” ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (31/12).

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan BBM menjadi tiga jenis, yaitu BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum.

Dari ketiga jenis BBM tersebut, hanya BBM Tertentu yang diberikan subsidi. Adapun BBM Tertentu itu seperti solar, tetap disubsidi karena alasan aktivitas ekonomi. Subsidi tetapnya Rp1.000 per liter. Dengan begitu pemerintah akan bisa menghitung beban APBN 2015 nantinya.

Untuk diketahui, BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu, dan tidak diberikan subsidi.

Untuk infromasi, pemerintah telah menetapkan harga baru BBM yang berlaku mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB.

1. BBM Tertentu
Minyak Tanah (Kerosene) menjadi Rp2.500 per liter di seluruh wilayah Indonesia
Minyak Solar (Gas Oil) menjadi Rp7.250 per liter di seluruh wilayah Indonesia

2. BBM Khusus Penugasan
Bensin RON 88 (Premium) menjadi Rp7.600 per liter di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

3. BBM Umum (Non-Subsidi)
Bensin RON 88 (Premium) menjadi Rp7.600 per liter di Jamali.

“Di luar Jamali adalah wilayah penugasan. Ke depannya akan kita lakukan adjustment,” kata Sofyan.

Artikel ini ditulis oleh:

AEPI: RTKM Bagian Skenario Liberalisasi Migas

Jakarta, Aktual.co — Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan bahwa penunjukkan salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Daniel Purba sebagai Vice Presiden (VP) Integrated Supply Chain Pertamina (PTM-ISC) merupakan skenario besar untuk mematikan fungsi Petral-PES.

‎”Ini sudah sesuai dengan skenario, mematikan fungsi Petral, lalu meliberalisasi impor, semua pemasok impor bisa langsung memasok minyak mentah dan produk jadi ke Pertamina,” ujar Salamuddin Daeng kepada Aktual di Jakarta, Rabu (31/12).

Menurutnya, ISC difungsikan kembali untuk menjadikan makelar pembeli minyak mentah baik dari dalam dan luar negeri.

‎”Permasalahan sekarang adalah bergantinya tampuk mafia migas ke Soemarno inc melalui kewenangan Menteri ESDM Sudirman Said dan Daniel Purba,” tegasnya.

Dahulu, Daniel Purba sebagai pemasok/pedagang Migas, tapi sekarang malah jadi eksekutif PTM-ISC. Bahkan, anak perusahan Pertamina sendiri dipaksa untuk bersaing, memasok minyak dan produknya ke Pertamina sebagai pedagang.

“Anehnya, anak perusahaan pertamina sekarang bersaing dengan para trader lainnya untuk memasok minyak ke Pertamina. Itu tentu tidak masuk akal, sama dengan membuat anak perusahaan tersbut tidak efisien lagi,” tambahnya.

‎Lebih lanjut dikatakan, niat awal memperbaiki Petral-PES jadi tidak tercapai, malah berbalik menjadi liberalisasi hilir minyak, seiring dengan penghapusan Ron 88.

‎”Penghilangan premium atau RON88 merupakan paket dari liberalisasi hilir. Hal ini akan membuat Pertamina semakin sulit bersaing dalam pasar produk BBM,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pengangkatan Daniel Purba sebagai VP ISC dilakukan pada Selasa (30/12). Direktur Pemasaran dan Trading Pertamina Achmad Bambang membenarkan hal tersebut. Sayangnya, Bambang enggan berkomentar lebih lanjut dimana pelantikan dan oleh siapa. “Benar… tadi sore,” kata Bambang saat dihubungi Aktual.co, Jakarta, Selasa (30/12).

Menurut beberapa pemberitaan, Daniel Purba diduga adalah bagian dari mafia migas. Waktu Daniel jadi VP Petral dibawah Ari Soemarno sewaktu menjabat Direktur di Petral dan Dirut Pertamina, semua solar impor dibeli dari Hin Leong. Korelasi Hin Leong dengan Petral yang saat itu di bawah pimpinan Ari Soemarno adalah melalui Daniel Purba yang merupakan kolega Hin Leong.

Oleh karena itu, menurut Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy,  seharusnya anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebelum ditunjuk harus mampu dibuktikan kalau mereka bersih. “Sebelum ditunjuk sebagai anggota reformasi migas, sebaiknya Daniel diaudit kekayaannya dulu, baik oleh PPATK ataupun KPK. Buktikan dia bersih terlebih dahulu sebelum membersihkan sektor migas,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain