Jakarta, Aktual.co — Malam pergantian tahun kerap menjadi malam yang dinanti oleh setiap warga. Terlebih warga Ibukota yang ini menikmati malam pergantian tahun merupakan acara wajib untuk dirayakan. Jakarta, sebagai ibu kota negara tentunya tidak dapat melupakan untuk merayaan acara tersebut. 
Beberapa titik tempat di Jakarta pun banyak yang mengadakan acara perayaan tahun baru, baik itu di pusat perbelanjaan, hotel, atau pun tempat wisata. Pergerakan masyarakat pada malam ini pun akan meningkat. 
Untuk itu, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) akan meningkatkan pengoperasian KRL Jabodetabek dimana akan beroperasi selama 24 jam. PT KAI akan menambahkan 14 perjalanan KRL setelah jadwal kereta terakhir di lintas Bogor-Jakarta Kota PP, Bogor-Jatinegara PP, Bekasi-Jakarta Kota PP, dan Parung Panjang-Tanah Abang PP. Kereta tambahan akan beroperasi dimulai dari Stasiun Bogor pada pukul 22.00, Rabu (31/12). Kereta terakhir akan tiba di Stasiun Bogor pada pukul 03.26, Kamis (1/1). Total perjalanan pada pergantian tahun baru sebanyak 753 perjalanan. Biasanya, KRL Jabodetabek melayani 739 perjalanan untuk mengangkut 750.000 penumpang.
Berikut jadwal KRL tambahan pada malam tahun baru:
#Lintas Bogor Jatinegara PP1. Berangkat Bogor 22:00 WIB2. Berangkat Bogor 22:40 WIB3. Berangkat Jatinegara 00:30 WIB4. Berangkat Jatinegara 01:05 WIB
#Lintas Bogor Jakarta Kota PP5. Berangkat Bogor 23:40 WIB6. Berangkat Bogor 00:10 WIB7. Berangkat Jakarta Kota 01:30 WIB8. Berangkat Jakarta Kota 02:00 WIB
#Lintas Bekasi Jakarta Kota PP9. Berangkat Bekasi 23:50 WIB10. Berangkat Bekasi 00:30 WIB11. Berangkat Jakarta Kota 01:15 WIB12. Berangkat Jakarta Kota 01:45 WIB
#Lintas Parung Panjang Tanah Abang PP13. Berangkat Parung Panjang 00:30 WIB14. Berangkat Tanah Abang 02:00 WIB

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Sepanjang tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI telah merencanakan beberapa beberapa kebijakan publik dan juga program penataan kota. Namun, hingga di penghujung tahun ini rencana-rencana tersebut tidak seluruhnya dapat terealisasi. 
Di bawah kepemimpinan Ahok, Jakarta menjadi perhatian karena dalam pemerintahannya ia tak hanya menarik perhatian publik karena kebijakannya namun juga karena gaya komunikasinya yang kerap mengundang sorotan bahkan kritikan. 
Gaya komunikasinya itu ia terapkan pula di masa pemerintahannya beberapa bulan ini. Ia kerap mengatakan janji-janji yang akan dilakukannya selama memerintah. Namun, akankah semua janji yang diucapkan Ahok akan terwujud? Berikut adalah janji-janji Ahok yang diucapkannya.
Pertama, Ahok mengatakan akan menaikkan gaji Lurah di seluruh wilayah Jakarta menjadi Rp 25 juta setiap bulannya. Janji itu diucapkannya pada pertengahan Desember tahun ini. Dasar pemikiran Ahok adalah Jakarta perlu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawainya karena Jakarta notabene merupakan daerah dengan pendapatan daerah terbesar di Indonesia. Selain itu, faktor lainnya adalah untuk mencegah pungutan liar yang kerap dilakukan pejabat pemerintah.
“Jadi, penghasilan totalnya kira-kira sebesar itu (Rp25 juta). Tetapi, dia nggak boleh nilep, enggak boleh pungli,” ujar Ahok, di Balai Kota, Jumat, (29/11).
Namun, pernyataannya itu ternyata menimbulkan kritikan dan juga kecemburuan sosial. Beberapa pihak mengatakan janji tersebut terlalu berlebihan dan tidak adil.
Kedua, Ahok mengatakan akan menerapkan parkir murah di jalan-jalan protokol. Hal itu dikatakannya sebagai kompensasi bagi kebijakan pelarangan sepeda motor di kawasan tersebut. Pasalnya, jika sepeda motor memakirkan kendaraannya di pinggir jalan atau trotoar maka akan menimbulkan masalah baru. Untuk itu, ia mengatakan akan menetapkan tarif parkir murah di gedung-gedung yang menjadi kantung parkir.
Namun, sepertinya pernyataannya itu justru akan menimbulkan masalah baru. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Pehubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga, ia pun pesimis hal itu bisa terwujud. Sunardi beralasan, selama ini pengelola parkir swasta diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan ke Pemprov DKI dan melakukan bagi hasil keuntungan dengan pemilik gedung.
“Kita tidak bisa menekan mereka, karena jangan sampai para pengelola parkir di gedung itu malah memprotes kebijakan kita,” ujar Sunardi di Balai Kota, Rabu, (24/12).
Ketiga, Ahok mengatakan akan langsung memindahkan warga yang digusur ke rumah susun yang disediakan Pemprov DKI. Nyatanya, ada juga warga yang nasib tempat tinggalnya menjadi tidak jelas setelah digusur. Seperti yang terjadi pada tanggal 22 Desember, sejumlah ibu-ibu dari wilayah Kebon Jeruk mendatangi Balai Kota untuk meminta kejelasan mengenai tempat tinggal mereka pasca digusur kepada Ahok. Pemprov DKI sebelumnya menjanjikan akan memfasilitasi seluruh warga korban gusuran yang berjumlah sekitar 195 kepala keluarga untuk ditempatkan di rusunawa. Namun, pada kenyataannya, hanya 50 kepala keluarga saja yang dipindahkan ke rusunawa.
“Kami ke sini, ingin minta kejelasan dari pemerintah bagaimana dengan nasib kami setelah digusur,” ujar Jamilah, koordinator warga.
Keempat, Ahok mengatakan akan membangun 500 blok atau 50.000 unit rumah susun di Jakarta pada tahun 2015 mendatang. Rumah susun itu akan digunakan untuk menampung warga gusuran.
“Kita lagi mau razia. Bangun rusun itu tidak cepat seperti Aladin. Sejam mereka tinggal di sana, pintu kita gedor. Kalau kita tanya mereka tidak ada surat, kita usir. Nah, kita dapat satu unit (kosong),” ujar Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Upaya pemerintah dalam mengendalikan banjir selama satu abad dapat dikelompokkan dalam dua periode, yaitu pada masa kolonial dan masa kemerdekaan. Pada masa kolonial, puncak pengendalian banjir di Jakarta adalah pada periode 1913-1930. 
Hasil dari periode itu adalah kanal banjir Kali Malang, pintu air Matraman, pintu air Karet, dan perbaikan drainase di perkampungan. Kelebihan dari periode ini adalah lebih bersifat preventif. Selain itu, antara perencanaan dan pelaksanaan proyek tidak berlarut-larut. Sedangkan kelemahannya adalah dana yang terbatas sehingga semua rencana yang sudah ditetapkan tidak dapat diselesaikan.
Tahap kedua pengendalian banjir adalah periode 1965 hingga saat ini. Dalam kurun waktu itu, pemangku kepentingan berhasil membangun waduk dalam kota dan saluran baru, yaitu Cengkareng dan Cakung, serta memperbaiki saluran dan kanal. Kopro Banjir juga melakukan kerjasama dengan konsultan luar negeri seperti Belanda, Perancis, dan Jepang. Berdasarkan rencana, tahun 2006 dibangun Kanal Banjir Timur
Namun, kenyataannya hingga saat ini banjir terus menggenangi Jakarta. Pada tahun 2002, 2007, 2013, dan juga tahun ini.  Meskipun Jakarta telah mengalami banjir sejak dulu, namun kini intensitasnya semakin tinggi dan wilayah yang tergenang juga semakin luas. 
Dengan demikian kerugian serta dampaknya semakin buruk dari tahun ke tahun. Banjir besar yang terjadi pada tahun 2007, menggenangi 89 kelurahan yang ada di Jakarta dengan luas wilayah yang tergenang sekitar 454,8 km2, atau lebih dari 60% wilayah Jakarta. 
Banjir ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Jakarta dan mengakibatkan kerugian hingga mencapai 5,2 triliun, menelan korban 80 jiwa, dan memaksa sekitar 320 ribu orang warga Jakarta mengungsi karena rumahnya tergenang atau bahkan tenggelam oleh banjir. Tahun 2014 pada banjir di awal tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, setidaknya sebanyak 2.466 orang mengungsi, dan 4 di antaranya meninggal. 
Para pengungsi itu berasal dari 175 rukun warga di 33 kelurahan. Sementara data Polda Metro Jaya menyebut jumlah pengungsi lebih besar lagi, mencapai 10.523. Bencana banjir Jakarta pada Januari 2014, ini tentu tak separah tahun sebelumnya, 2013 lalu. Waktu itu, BPBD menyatakan banjir merendam 54 kelurahan, dengan jumlah resmi korban tewas akibat banjir mencapai 20 orang dan sebanyak 33.502 orang terpaksa mengungsi.
Kelemahannya adalah masalah dana yang terbatas sehingga hal-hal yang sudah direncanakan harus ditunda pengerjaannya. Dalam pembebasan tanah, dari rencana 1.680 ha yang dapat dibebaskan hanya 495 ha. Dari rencana pembangunan 7 waduk, yang dapat dibangun hanya 2 buah. 9 pompa yang direncanakan, hanya dapat dibangun 4 gedung pompa. Masalah pembebasan tanah rupanya masih menjadi permasalahan rumit dan rawan konflik sehingga banyak pembebasan tanah yang tertunda.
Secara struktural, pelaksanaan pengendalian banjir dari dua periode itu terjadi perbedaan. Pada masa kolonial, terkait masalah pembangunan sarana pengairan, dari perencanaan sampai pelaksanaan proyek dikerjakan oleh kota praja dengan bantuan dana dari provinsi. Pada masa pemerintah Indonesia, pelaksanaan proyek banjir ditangani oleh suatu badan tersebdiri karena dianggap sebagai pekerjaan vital. Badan tersebut berada dibawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum sehingga proyeknya berada di bawah pemerintah pusat sedangkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta hanya berwenang untuk melakukan penggusuran dan pengerukan sedimentasi. Meski begitu, nyatanya banjir pun belum dapat ditangani dengan baik.
Ada dua cara yang ditempuh untuk mengendalikan banjir yaitu sistem makro dan sistem mikro. Sistem makro seperti pembangunan kanal dan sistem polder serta waduk penampungan. Namun ketiga sistem itu tidak mampu membebaskan Jakarta dari banjir. Sistem kanal tidak berhasil karena topografi Jakarta yang datar sehingga air tidak bisa mengalir secara gravitasi. Sedimentasi lumpur dan sampah juga menyebabkan aliran air tidak lancar.
Dalam kaitannya dengan sistem polder, daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah polder ternyata sudah dipenuhi pemukiman penduduk. Karena itu, ketika terjadi banjir, air tidak bisa mengalir ke daerah polder. Selain itu, waduk dengan pembuangan sistem pompa sering mengalami gangguan akibat sampah yang menumpuk di pintu air.
Mencermati kegagalan demi kegagalan dalam pengendalian banjir, upaya pengendalian banjir oleh pemerintah harus dilakukan lebih konseptual dengan mengatasi akar penyebabnya, yaitu menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid