Jakarta, Aktual.co —Kucuran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dianggap wajar, meski keuntungan BUMD DKI minim. Alasannya, kucuran PMP tak selalu berkolerasi dengan keuntungan BUMD. 
Pendapat itu disampaikan mantan Direktur Usaha PD Dharma Jaya, Basuki Ranto. Kata dia, ada dua jenis BUMD. Yakni yang berorientasi pada keuntungan dan yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat atau public service obligation (PSO). 
Lagipula, menurutnya sebuah BUMD didirikan dengan banyak tujuan. Misal, memanfaatkan aset yang belum optimal, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerja, serta sebagai pelaku ekonomi daerah.
“Jadi BUMD bukan hanya PAD. Tapi perannya dalam pengendalian, pemanfaatan, kesejahteraan rakyat, pajak, pekerja, dan sebagainya,” ujarnya, dalam diskusi yang membahas kucuran PMP ke BUMD, di Jakarta, Selasa (30/12).
Basuki berpendapat BUMD punya prospek cerah karena pesaingnya tak banyak, dan bisa melakukan monopoli. “Jadi aset pemda pasti memang bisa diberdayakan.”
Selain itu, prospek tiap BUMD tak bisa disamaratakan. Mengingat potensinya yang berbeda-beda tiap BUMD. Dia mencontohkan PT Mass Rapid Transport (MRT) Jakarta yang bergerak di bidang transportasi, di mana manfaatnya belum bisa dirasakan saat ini.
“Kalau Jakarta Propertindo, kan tergolong dalam pengembangan properti, ini pemanfaatan secara ekonomi. Pasar Jaya juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas,” bebernya. 
Lanjut dia, “nah mana yang harus dibantu? Ketika berpeluang, tentu harus dikaitkan dengan fungsi-fungsi BUMD itu sendiri.” 
Belum digaetnya pihak investor swasta oleh PT MRT, membuat wajar jika Pemprov masih kucurkan PMP. Dia yakin manfaat MRT akan dirasakan sekitar 10 tahun mendatang. 
“Makanya, PMP kalau dikaitkan dengan value of money, ya enggak ketemu,” ucap dia.
Meski demikian, Basuki berpendapat, sebelum memberikan PMP ke BUMD, DPRD harus mempertanyakan terlebih dahulu, peruntukan suntikan dana tersebut, gambaran PAD, dan proyeksi laporan keuangan. “Selama sepanjang itu, maka itu yang harus dijaga.”
Di sisi lain, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengungkapkan, BUMD milik Pemprov DKI lebih baik dibandingkan di daerah lain. Sebab, pada 2006-2007, mampu menyumbang PAD di atas lima persen.
“Untuk BUMD yang bagus ada yang nyetor hingga lima besar, seperti Ancol, Jakarta Propertindo, Bank DKI, Pasar Jaya, dan Askrida,” paparnya.
Dia juga menyarankan BUMD diberi keleluasaan untuk mengelola dan meminimalisir pemilik modal mengintervensi. Serta tak membiarkan mantan pejabat duduk sebagai direksi di perusahaan pelat merah tersebut.
Kemudian, BUMD harus memandang positif adanya persaingan, lantaran hal wajar dalam berbisnis.
“Makanya, harus punya keunggulan, bukan ditunggu. Untuk itu, harus ada keunikan, keberbedaan. Untuk melihat keunggulan, harus lihat kelemahan pesaing,” pungkasnya. 
Dia pun menambahkan harus ada ‘master plan’ pengembangan BUMD dengan membuat ‘holding’ sesuai fokusnya masing-masing. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Tak terima bangunan miliknya di Karet Tengsin Jakarta Pusat dibongkar,  M. Ali Ahmad ancam gugat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bukan hanya Ahok, dia juga akan menggugat Plt Walikota Jakarta Pusat, Rustam Effendi dan Camat Tanah Abang, Hidayatullah.
Masalahnya, Ali merasa pihak pemprov seperti tak menghargai proses pengadilan yang sedang dijalankannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) terkait sengketa tanah miliknya.
Alih-alih menunggu proses hukum selesai, bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah miliknya keburu diratakan dengan tanah dan dikosongkan paksa oleh petugas Satpol PP dari Pemkot Jakarta Pusat dalam pembongkaran, Rabu (30/12) kemarin.
“Ini kan negara hukum, tapi mereka tidak mengindahkan gugatan yang telah kami daftarkan di PN Pusat,” ujarnya, usai pembongkaran, di Jakarta, Rabu (30/12).
Ali mengaku heran. Awalnya dia bersengketa di kepemilikan tanah. Tapi saat pembongkaran bangunan, pihak pemprov beralasan ini soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Sementara objek tanah berupa tanah dan bangunan yang luasnya lebih dari 3.200 meter persegi itu diakui Ali, secara hukum sah merupakan miliknya. Yakni berdasar surat pelepasan hak tertanggal 3 Desember 1996. 
Namun Ali tak sendirian mengaku sebagai pemilik tanah. Pemprov DKI juga punya pengakuan yang sama. Tanah bekas SDN 03 dan SDN 04 Karet Tengsin  seluas 1.675 meter persegi yang berada di atas tanah tersebut diakui sebagai aset Pemda DKI dengan sertifikat Hak Pakai (HP) No.806.
Sama-sama saling mengklaim kepemilikan, Ali pun mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat, 24 Desember 2014 dengan nomor perkara 611/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
Ali menduga, setelah kepemilikan objek tanah tersebut diketahui Pemda DKI adalah miliknya, pembongkaran dan pengosongan tanah kemudian dialihkan ke alasan lain. Yakni dianggap tak mengantongi IMB.
Padahal, ujar Ali, kalau alasan dilakukan pembongkaran adalah soal IMB, itu bisa dibicarakan lebih dulu dan tidak asal bongkar. “Lagipula kendalanya selama ini kami tidak bisa mengurus IMB. Karena Pemda DKI mengaku tanah tersebut aset mereka,” kata dia.
Kepala Suku Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) Elisabet Ratu mengakui di kawasan itu memang ada dua persoalan. Pertama masalah kepemilikan tanah yang wewenangnya ada di Kecamatan. Masalah kedua, bangunan seluas 500 meter persegi itu tidak mengantongi IMB.
Ratu mengaku pihaknya sudah memberi surat pemberitahuan, dan surat peringatan. Namun tak diindahkan si pemilik bangunan. 
“Jadi bangunan ini tanpa izin dan kita sudah berikan surat peringatan, segel dan bongkar sejak bulan November dan sekarang sudah jatuh tempo,” kata dia.
Ratu membantah pernyataan Ali bahwa sudah mencoba mengurus IMB dan dipersulit sehingga surat IMB tidak terbit.
“Itu tidak benar, mereka (Ali) tidak pernah mengurus surat IMB. Dan syarat utama mengurus surat IMB adalah sertifikat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI pertanyakan efektifitas dari rencana Pemprov DKI untuk merombak ribuan pegawai di awal Januari 2015.
Lantaran hingga kini pelayanan birokrasi di jajaran Pemprov DKI dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan melayani masyarakat, dianggap belum efektif.
“Kalau dari segi anggaran ya mungkin iya efisien. Namun belum tentu meningkatkan kinerja unit-unit terkait,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad,  saat dihubungi Aktual.co, Selasa (30/12).
Dia mencontohkan rencana penghapusan jabatan wakil lurah. Politisi PPP ini berpendapat Pemprov harus memperhatikan jumlah penduduk di tiap wilayah. 
Karena menurutnya yang saat ini kelurahan dipimpin dua orang saja pelayanannya belum memadai. Apalagi kalau salah satu pimpinan dihilangkan. “Perlu diperhatikan,” ujar dia. 
Meski mengaku setuju saja dengan rencana Pemprov, namun dia tetap akan menanyakan hasil dari perombakan setelah berjalan enam bulan atau satu tahun ke depan. 
“Ada rapat kordinasi komisi, mungkin kita bisa pertanyakan nanti, apa perlu dievaluasi, kita lihat hasilnya. Paling tidak setelah enam bulan lah.” 

Artikel ini ditulis oleh: