Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI dipastikan akan menyetujui calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan saat uji kepatutan dan kelayakan, pada pekan depan.

“Menoleh kebelakang sejarah uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri maupun Panglima TNI di DPR, ujung-ujungnya DPR menerima juga usulan presiden itu,” kata anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, kepada Aktual.co, di Jakarta, Sabtu (10/1).

Fraksi Golkar sendiri, kata ia, tidak ada masalah dengan penunjukkan Budi Gunawan, dan akan mendukung.

“Fraksi Golkar sendiri mendukung pencalonan Konjen Pol Budi Gunawan yang diajukan presiden sebagai Kapolri mengantikan Jenderal Pol Sutarman,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, Budi Gunawan yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Jenderal Pol Sutarman sudah memenuhi kualifikasi.

“Paling tidak dia pernah memimpin wilayah menjadi Kapolda sebanyak dua kali,” ujar Bambang.

Di kesempatan yang sama, ia menegaskan, soal rekening gendut yang dihembuskan kepada Budi Gunawan, sudah tidak ada masalah lagi.

“Komisi III DPR RI periode lalu sebenarnya sudah mendapat klarifikasi dari Bambang Hendarso Danuri (BHD), Yang bersangkutan sudah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear,” tandasnya.  (Laporan: Adi Adrian)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen Pol Budi Gunawan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Sutarman.

Penunjukkan tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra. Pasalnya, dipilihnya Budi disebut-sebut karena adanya campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Mabes Polri tak banyak berbicara terkait rencana pergantian Kapolri tersebut. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengungkapkan, bila pergantian Kapolri merupakan kewenangan dan hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden.

“Bapak Kapolri sudah menjelaskan bahwa pergantian Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Bapak Presiden RI,” jelas Ronny melalui pesan singkatnya, kepada Aktual.co,  Sabtu (10/1).

Menurut Ronny, pergantian Kapolri sangat diperlukan guna memperbaiki kinerja Polri agar lebih baik lagi di masa mendatang.

“Hal tersebut berkaitan dengan tujuan untuk kebaikan Polri di masa depan,” katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, penunjukkan calon Kapolri mencuat setelah beredarnya surat penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan kepada Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut Presiden Jokowi mengusulkan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu untuk disetujui oleh DPR menjadi Kapolri yang baru.

Dalam surat tersebut, Budi Gunawan diakui Presiden Jokowi mampu dan cakap, serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kapolri. Oleh karenanya, Presiden meminta persetujuan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polemik permohonan pengajuan peninjauan kembali (PK) berulang kali, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), telah disepakati perlu adanya regulasi baru guna menjawab keputusan final. Regulasi itu akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie menyebutkan, tidak adanya putusan MK berkali-kali, merupakan persepsi yang keliru. Putusan MK, kata dia, hanya memberi ruang pada orang (terpidana) untuk dapat novum yang belum pernah dikeluarkan di pengadilan.

Jimly menjelaskan, pengertian novum (bukti baru), pembatasan waktu, dan tata cara pengajuan PK, dianggap belum dapat dipahami secara jelas. Sehingga, dalam masalah ini yang perlu diluruskan adalah teknis dari keputusan MK tersebut.

“Karena itu, ini kewajiban kita untuk memberi tahu. Putusan MK memberi ruang jika ada novum atau perspektif baru. Jadi itu jangan ditutup,” kata Jimly, kepada Aktual.co, di Jakarta, Sabtu (10/1).

Menurut Jimly, di negara luar tidak ada upaya PK bagi terpidana. Namun, dasarnya semua aspek keterangan fakta tidak ada yang ketinggalan. Sebab itu, tambahnya, tidak akan ada yang mengajukan PK.

“Keadilan harus dibuka secara jelas, apalagi menyangkut nyawa. Keadilan itu di atas segalanya. Roh-nya PK itu keadilan,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama terkait dengan eksekusi mati, kata dia, tidak perlu dikaitkan dengan putusan MK. Tersendatnya eksekusi mati beberapa tahun ini, lantaran diduga ada semacam relaktensi di antara penegak hukum.

“Ada semacam relaktensi di antara penegak hukum untuk melaksanakn eksekusi. Menurut saya, kalau mau hapus pidana mati jangan takut. Tapi, kalau dirasa masih perlu ya lakukan dengan tegas,” katanya lagi.

Perbedaan pendapat antara MK dan Mahkamah Agung (MA), tidak perlu diperpanjang. Dia menuturkan, putusan MK soal PK lebih dari satu kali itu sejak lama tidak ada masalah. Sementara itu, SEMA merupakan surat internal MA ke jajaran Hakim.

“Niatnya memperketat agar PK jangan disalahgunakan untuk menghindar dari eksekusi. Fungsinya SEMA harus dibaca seperti itu. Jadi khusus kasus pidana, kalau ada novum bisa dijadikan alasan pengajuan biarpun sudah satu kali,” demikian kata mantan Ketua MK itu.

Artikel ini ditulis oleh: