Jakarta, Aktual.co — Umat Hindu Dharma di Bali, Sabtu (27/12), merayakan Hari Suci Kuningan, serangkaian Hari Raya Galungan yang bermakna memperingati kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (keburukan).

Pada hari raya yang jatuh sepuluh hari setelah hari Galungan, umat Hindu menghaturkan sesaji (sesajen) di pura, tempat suci umat Hindu maupun di merajan, tempat suci milik masing-masing keluarga.

Umat Hindu di kota Denpasar dan sekitarnya setelah melakukan persembahyangan di tempat suci keluarga melakukan kegiatan yang sama di Pura Jagatnatha di jantung Kota Denpasar.

Seusai melakukan persembahyangan di Pura Jagatnatha mereka juga melakukan hal yang sama ke Pura Sakenan, Kelurahan Serangan, 12 kilometer arah selatan kota Denpasar.

Mengenakan busana adat Bali, umat berduyun-duyun ke Pura Sakenan, tempat suci yang sebelumnya terpisah dengan daratan Pulau Dewata, sehingga umat Hindu yang bersembahyang ke sana sebelum tahun 2000, harus menggunakan jasa perahu motor atau jukung.

Namun sekarang lokasi tersebut menyatu dengan daratan Pulau Bali, berkat adanya pengerukan dan perluasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta nasional, sehingga daerah itu kini menyatu dengan daratan Bali.

Masyarakat kini dengan mudah dapat menjangkau lokasi pura dengan kendaraan bermotor. Hari Raya Kuningan yang jatuh bertepatan dengan upacara besar (piodalan) di Pura Sakenan. Persembahyangan berlangsung sejak pagi hingga sore hari, bahkan akan berlangsung selama tiga hari yakni sehari sebelum dan sesudah Hari Suci Kuningan.

Pihak panitia dan bendesa adat Serangan dalam mengantisipasi membeludaknya umat bersembahyang ke Pura Sakenan menerapkan antrean masuk ke mandala utama (areal utama) pura guna mengikuti persembahyangan secara tertib dan khusyuk.

Selain itu menyediakan areal parkir yang cukup luas untuk sepeda motor dan kendaraan serta berkoordinasi dengan pecalang atau petugas keamanan desa adat setempat.

Pura Sakenan, salah satu Pura “Sad Kahyangan” (pura besar) memiliki keunikan dan keistimewaan dibanding tempat suci lainnya di Pulau Dewata, yakni terdapat “Persada” berupa bangunan yang bertingkat-tingkat seperti limas.

Menurut sejarah Pura Sakenan dibangun oleh Asthapaka, seorang pendeta Buddha. Hal itu dilakukan karena pendeta itu kagum akan keindahan laut yang berpadu dengan keindahan daratan.

Pendeta merasakan bahwa di tempat itu ada suatu kekuatan suci, sangat baik untuk memuja Tuhan demi keselamatan dan kesejahteraan umat manausia.

Jalan-jalan di kota Denpasar dan sekitarnya pada Hari Suci Kuningan agak lengang dibanding hari-hari kerja biasa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan intensifkan pembenahan sejumlah aset berupa tanah kas desa mulai 2015.

“Tanah kas desa kita saat ini totalnya seluas 3.000 hektare lebih yang tersebar di 23 kecamatan dan 182 desa,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Abdul Karim, di Cikarang, Sabtu (27/12).

Menurutnya, dari 23 kecamatan tersebut, Pemkab Bekasi baru melakukan sertifikasi terhadap tanah kas desa di tujuh kecamatan hingga 2014. “Dari seluruhnya, baru di tujuh kecamatan saja yang sudah tersertifikat,” katanya.

Dikatakan Karim, upaya membenahi aset tanah itu mendesak dilakukan menyusul semakin menyusutnya tanah kas desa di Kabupaten Bekasi akibat penyerobotan oleh oknum masyarakat. “Seluruh tanah kas desa tersebut sudah mulai menyusut. Penyebabnya, banyak warga yang membuat bangunan liar di atas lahan tersebut,” katanya.

Menurut Karim, tanah kas desa sebenarnya hanya untuk kesejahteraan aparatur desa, dan tidak bisa dikomersialkan atas dasar apa pun. “Pada 2015 nanti, kita akan gusur apabila terdapat bangunan yang berdiri di atas lahan negara,” katanya.

Ada pun dasar dari penggusuran itu adalah bukti kepemilikan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi mengenai tanah kas desa.

Dia mengaku sulit untuk menarik kembali tanah kas desa yang terlanjur hilang akibat diklaim pihak lain. “Biasanya, tanah kas desa yang hilang itu dihibahkan ke masyarakat dari aparatur desa sebelumnya,” ujarnya.

Kesulitan pihaknya menarik kembali hibah tanah itu dikarenakan tidak adanya surat-surat hibah yang otentik. “Dulu, hibah hanya melalui lisan saja sudah cukup,” kata Karim.

Dengan begitu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bekasi kerap kalah ketika digugat oleh ahli waris. Soalnya, pihak ahli waris memiliki buki kepemilikan meskipun berupa sertifikat girik. “Kalau tanah kas desa hasil hibah, kami sering kalah, karena kami tak memiliki bukti cukup,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: