Jakarta, Aktual.co — Orang dekat Akil Mochtar, Muhtar Ependy berkelit soal uang penanganan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi, yang dititipkan di kantor BPD Kalimantan Barat. 
Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini menyebut uang dari Masyito, istri Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton, merupakan pembayaran atribut kampanye pada Pilkada.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/1), Muhtar membantah keterangan Masyito, yang menyebut uang Rp 7,5 miliar yang dititipkan di BPD Kalbar Cabang Jakarta digunakan untuk mengurus sengketa Pilkada di MK lantaran Romi Herton kalah di Pilkada.
“Itu urusan beliau (Masyito). Kalau saya mengatakan itu untuk pembayaran atribut kampanye,” kata Muhtar.
Lantas, Jaksa KPK Pulung Rinandoro mencecar Muhtar atas keterangan yang berbeda saat menjadi saksi pada perkara suap dengan terdakwa Akil Mochtar. Pada sidang tersebut, Muhtar menyebut tidak pernah bertemu dengan Masyito di BPD Kalbar pada 13 Mei 2013.
Namun hari ini, Muhtar mengaku bertemu Masyito di BPD Kalbar terkait penyerahan uang sebagai pembayaran atribut pesanan Romi kalau maju dalam Pilkada. 
“Pada saat (persidangan Akil_red) menerangkan di BPD Kalbar pada saat itu siapa yang datang, saudara mengatakan itu adalah pegawai asuransi. Nah sekarang saudara mengatakan itu adalah terdakwa. Saudara pada waktu di sidang Akil itu disumpah, saudara mengatakan itu petugas asuransi. Sekarang disini saudara disumpah pun mengatakan yang berbeda, itu adalah saudara Masyito. Dua sumpah ini Pak?” kata Jaksa Pulung.
Muhtar menyebut keterangan hari ini merupakan keterangan yang benar. “Saya mengatakan itu karena saya ingin menjadi orang yang jujur. Saya takut dilaknat Allah dan saya tidak ingin memfitnah orang. Makanya saya katakan Lillahi Ta’ala,” kata Muhtar.
Kemudian, jaksa kembali menanggapi jawaban Muhtar yang dianggap tidak konsisten. “Pada saat persidangan dulu, saudara juga mengatakan Lillahi Ta’ala, sekarang pun saudara mengatakan Lillahi Ta’ala ini persidangan yang jujur?” kata Jaksa.
Pada akhirnya Muhtar tetap menyangkal duit dari Masyito yang dititipkandi BPD Kalbar terkait penanganan sengketa Pilkada di MK.  “Saya jujur apa adanya,” timpalnya.
Pada persidangan dengan terdakwa Muhtar Ependy pada 27 November 2014, Masyito mengakui memberi duit miliaran ke Muhtar. Duit ini diminta Muhtar untuk mengurus sengketa Pilkada Palembang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan kedatangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto hanya untuk mengundang Kalla ke acara Musyawarah Nasional Hanura yang akan diadakan di Solo, Jawa Tengah. Kalla membantah pertemuannya dengan Wiranto ini terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Akbar Tandjung dan Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono. “Pak Wiranto kan teman baik mengundang ke acara Munas di Hanura di Solo,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1).

Sebagai teman, lanjut Kalla, dia dan Wiranto saling bertukar informasi mengenai politik bangsa. “Ya biasa lah kan teman-teman, tentu saling tukar informasi dan hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentu juga politik tentang bagaimana ke depan bangsa ini,” sambung dia. Kalla juga membantah pertemuannya dengan Wiranto dalam rangka menawarkan Wiranto posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mengenai pertemuan Jokowi dengan Akbar dan Agung, Kalla menyampaikan tidak ada hal spesial yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Kalla menilai pertemuan itu dilakukan dalam rangka menjaga komunikasi politik.

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses kasus dugaan suap yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis.
“Memang diduga Kajari Bengkalis ketemu dengan terlapor (CV SPM-red) di Singapura,” kata Jasman usai pelantikan Satgssus P3TPK di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).
Dalam hal ini, Muhklis diduga menerima suap dari CV Surya Perdana Motor (SPM). Diketahui PT BLJ dengan CV SPM tengah berkasus terkait dugaan wanprestasi terkait penyertaan modal sebesar Rp 300 miliar dimana Direktur BLJ, Yusrizal sudah ditetapkan tersangka.
Tim Jamwas, sambung Jasman, hari ini sudah memanggil tim kuasa hukum Direktur BLJ Yusirzal, yakni dari Ihza dan Ihza Law Firm yang dinahkodai Mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra untuk dimintai klarifikasi guna menambahkan bukti dugaan suap.
“Dimintai keterangan terkait laporanya soal dugaan suap Kajari Bengkalis.”
Sementara itu salah satu kuasa hukum PT BLJ, Arfa Gunawan di gedung Jamwas Kejagung mengaku tim pengawas meminta klairifkasi soal laporan dugaan suap tersebut. 
“Jadi diduga Kajari ini menerima dana dari PT CV SPM di Singapur, dan klien kami diperiksa. Itu masih dalam penelitian di Jamwas,” kata Arfa.
Selain diduga menerima uang tunai senilai Rp 250 juta dan cek Rp 5 miliar dari CV SPM, dalam perkembangannya, Mukhlis juga diduga menerima honor ‘gelap’ setiap bulannya dari PDAM Bengkalis senilai Rp 7 juta. Honor gelap itu dibuktikan dengan adanya SK Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis No. 25/PDAM-Kab/IX/2012/a. Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Hukum PDAM Kabupaten Bengkalis
“Hari ini kita juga memberikan data tambahan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum Kajari Bengkalis, dengan menerima honor tiap bulan dari PDAM di bengkalis.”
Diharapkan, sambung Arfa data tambahan yang diberikannya itu dapat menguak lebih lanjut pelanggaran-pelanggaran lain yang melibatkan Mukhlis. “Kita percaya Jamwas sudah menindaklanjuti ini. Kini tim Jamwas sedang mengumpulkan hasil dari tindaklanjut itu. Kita hanya memberi tambahan informasi saja,” kata Arfa.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu