Jakarta, Aktual.co — Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) mengaku geram dengan pernyataan Staf Khusus Menteri ESDM Widyawan Prawiraatmaja yang menyatakan bahwa Pemerintah berharap Pertamina menggandeng kembali Total sebagai bentuk keadilan, sebab selama ini Total sudah berinvestasi mengelola Blok Mahakam. Hal tersebut dianggap sebagai sikap meragukan potensi anak bangsa.

Menurut Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat, Pertamina sudah menegaskan kesiapan mengelola Blok Mahakam sebagaimana isi dalam surat resmi Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 27 November 2014.

“Surat tersebut adalah penegasan kembali minat Pertamina untuk siap mengelola Blok Mahakam yang telah disampaikan kepada Pemerintah sejak tahun 2008,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (25/12).
 
Binsar menjelaskan, Pertamina telah memiliki kemampuan secara teknis dan finansial untuk mengelola Blok Mahakam. Pertamina terbukti sukses meningkatkan produksi secara signifikan di Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang saat diakuisisi Pertamina dari British Petroleum (BP) pada tahun 2009, produksinya hanya 21.000 barel per hari (bph) dan saat ini menjadi 46.000 bph. Menyusul Blok West Madura Offshore (WMO) yang saat dikelola Kodeco produksinya tinggal 13.000 bph, tapi kini oleh Pertamina pasca pengambilalihan, sudah berproduksi dan mencapai 22.000 bph.

“Apa hasil anak bangsa sendiri ini yang terus menerus diragukan oleh Widyawan,” ungkapnya geram.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) menuntut kepada Pemerintah untuk mencopot jabatan Widyawan Prawiraatmaja sebagai Stat Khusus Menteri ESDM. Hal ini terkait langkah Widyawan yang dinilai cenderung mempersulit Pertamina untuk segera mendapat kepastian hak mengelola Blok Mahakam.

“Seperti yang dikatakan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soejipto di Kantor Pusat Pertamina pada 10 Desember 2014, bahwa izin mengelola Blok Mahakam itu berdasarkan persetujuan Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja,” ujar Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dalam siarannya persnya, ditulis (25/12).

Dikatakan Binsar, Widyawan juga pernah melontarkan sebuah pernyataan bahwa Pemerintah berharap Pertamina menggandeng kembali Total sebagai bentuk keadilan, sebab selama ini Total sudah berinvestasi mengelola Blok Mahakam.
 
“Nama Widyawan diduga sebagai salah satu pejabat yang terkait kasus suap Ketua SKK Migas. Dia diduga mengetahui dan ikut ambil andil di sejumlah skandal migas.  Dia pernah diperiksa KPK pada 11 September 2013 terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kegiatan hulu migas yang menjerat Rudi serta dihadirkan oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor dalam sidang terdakwa Simon Gunawan, Komisaris  PT Kernel Oil pada 25 November 2013, dan saat bersaksi untuk Artha Meris, Presiden Direktur PT Kaltim Parna pada 13 Oktober 2014.  Sehingga KPK berniat akan menyeret sejumlah pejabat SKK Migas, termasuk Widyawan,” paparnya.

Padahal Pertamina menurut Binsar Effendi, sudah menegaskan kesiapan mengelola Blok Mahakam sebagaimana isi dalam surat resmi Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 27 November 2014.

“Maka skema Widyawan untuk Pertamina tetap menggandeng Total E&P di Blok Mahakam pasca 2017, tentu wajib diwaspadai,” pungkasnya.

Selain menuntur mundur Widhyawan, eSPeKaPe mendesak pemerintah memberikan hak partisipasi saham (Participating Interest) pengelolaan Blok Mahakam kepada Provinsi Kalimantan Timur minimal sebesar 10%. Impementasi PI harus dikordinasikan dan dijamin oleh Pemerintah bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta yang berpotensi merugikan daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka