Kaleidoskop Jakarta di Tahun 2014
Jakarta, Aktual.co — Banyak peristiwa yang telah terjadi di kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan, baik itu pergantian kepemimpinan, pembangunan, hingga dinamika sosial dan ekonomi. Di penghujung tahun 2014, Aktual telah merangkum peristiwa penting yang telah terjadi di Jakarta sejak awal tahun 2014 hingga Desember ini.
Pada Januari 2014, seusai mengadakan Jakarta Night Festival yang merupakan perayaan tutup tahun dan menyambut tahun baru 2014, Jakarta dihadapkan pada masalah yang akrab di telinga warga Jakarta ketika musim penghujan yaitu banjir. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti normalisasi sungai, saluran, waduk dan program penanganan banjir lainnya namun belum berdampak signifikan dan masih ada wilayah yang terkena banjir. Di bidang transportasi, pada 16 Januari, Pemprov DKI meluncurkan lima bus tingkat gratis yang akan membawa wisatawan ke objek-objek pariwisata di tengah kota Jakarta.
Pada bulan Februari 2014, tepatnya tanggal 5, Jakarta kembali mengalami banjir, kali ini banjir dapat dibilang cukup parah karena kawasan ring 1 seperti Jalan Medan Merdeka tak luput dari genangan hingga membuat kemacetan yang cukup parah. Ruas Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Barat serta Jalan Medan Merdeka Utara yang tak lain merupakan depan Istana Negara pun terkena banjir. Pada tanggal 12 Februari, Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta melantik tujuh pejabat eselon II Pemprov DKI untuk menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ketujuh pejabat eselon II yang masuk dalam tim yakni, Taufik Yudi Mulyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Udar Pristono sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Kian Kelana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Sugiyanta yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Ipih Ruyani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian, Zaenal Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Unu Nurdin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan. Tim tersebut mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan gubernur.
Namun, pada bulan yang sama, terdapat peristiwa dimana ditemukan kerusakan pada bus gandeng Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru didatangkan dari Cina menyeret pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Inspektorat DKI pun telah melakukan pemeriksaan kepada pejabat terkait, dan hasilnya telah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta.
Di bulan Maret 2014, Jokowi mengakui adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan bus Transjakarta namun saat itu ia mau mengumumkan hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat karena masih didalami Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada bulan yang sama, pembangunan rumah susun untuk tempat tinggal warga bantaran kali yang terkena penggusuran terus dilakukan. Pembangunan rusun yang sedang dilakukan adalah Rusunawa Daan Mogot ini, Rusunawa Pulogebang, Cipinang Besar Selatan, dan Jatinegara Kaum.
Pada tanggal 17 Maret, Jokowi mengeluarkan pernyataan maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah dirinya mendapat mandat dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pasca mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, pengawalan pun bertambah dua kali lipat dari biasanya dari biasanya mendapat pengawalan 6 polisi, bertambah jadi 12 polisi.
Memasuki bulan April 2014, Pemprov DKI Jakarta makin intensif membuat program pembangunan mengatasinya. Salah satunya adalah dengan pembuatan waduk-waduk di sejumlah titik lokasi rawan banjir. Pada tahun 2014 ini, DKI membangun 24 waduk yang tersebar di lima wilayah ibukota. Selain itu, 76 waduk lama juga dikeruk agar dapat menampung air lebih banyak. Salah satu waduk yang sedang dibangun adalah Waduk Giri Kencana di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Waduk yang berdiri di atas lahan seluas 6,4 hektare ditargetkan rampung pada enam bulan ke depan. Waduk Giri Kencana dilewati Kali Sunter dan anak Kali Sunter. Waduk ini mampu menampung air sebanyak 320 ribu meter kubik. Dengan demikian diharapkan warga sekitar tak lagi mengeluhkan adanya banjir. Sebab waduk akan mampu menampung air yang biasa meluap dari Kali Sunter.
Tanggal 8, Jokowi meresmikan kampung deret di RT 09/02 Kelurahan Cipinang Besar Selatan (Cibesel), Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pembangunan kampung deret di Cibesel sudah dimulai sejak Januari 2014. Total, terdapat 97 rumah yang direnovasi di wilayah ini. Adapun dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikucurkan kepada warga mencapai Rp 54 juta per rumah, dengan perhitungan Rp 1,5 juta per meter persegi.
Terkait dengan penemuan kerusakan bus Transjakarta berkarat, Jokowi masih enggan berkomentar dan menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Dua pejabat Dinas Perhubungan DKI telah ditetapkan sebagai tersangka yakni DA dan ST, terkait kasus pengadaan bus Transjakarta dan BKTB yang bernilai hingga Rp 1,5 triliun. Bahkan untuk pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, Jokowi juga enggan berkomentar.
16 April, Jokowi meresmikan revitalisasi Terminal Manggarai, Jakarta Selatan. Terminal Manggarai memiliki fasilitas lengkap serta terkoneksi dengan halte Transjakarta akan dijadikan terminal contoh bagi revitalisasi terminal lainnya di ibu kota.
Akhir April, Pasar Senen yang dibangun sejak tahun 1974 mengalami kebakaran. Kebakaran di Pasar Senen menghanguskan sebanyak 2.043 kios dari total 3.096 kios. Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan juga terbakar namun tidak sehebat kebakaran yang terjadi di Pasar Senen.
Pada bulan Mei 2014, Jokowi melakukan evaluasi terkait program Kartu Jakarta Pintar setelah data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan adanya 19,4 persen penerima KJP tidak tepat sasaran. Jokowi juga meresmikan 40 unit kampung deret yang baru diselesaikan pembangunannya di Jalan Rekreasi, RW 04, Cilincing, Jakarta Utara. Program kampung deret di wilayah tersebut dilakukan untuk mengurangi kampung kumuh yang ada di Jakarta. Di mana setiap warga mendapat bantuan dana pembangunan maksimal sebesar Rp 54 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi.
Pada bulan itu, pasar-pasar di Jakarta baik modern maupun tradisional diresmikan, seperti Pasar Tradisional Kelapa Gading di Jalan Cipta Bangun Sarana, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ; Pasar Tradisional Pos Pengumben di Jl Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ; Pasar Jembatan Dua, Kelurahan Angke, Tambrora, Jakarta Barat ; Pasar Gondangdia, Pasar Cikini Gold Centre, dan Pasar Gembrong.
Dari bidang pembangunan, Jokowi pun meresmikan pencanangan pembangunan Stadion Internasional Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) di Jl RE Martadinata, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diperkirakan, proses pengerjaan stadion senilai Rp 1,2 triliun akan rampung tahun 2017 mendatang. Lokasi Stadion Taman BMW ini hampir 50 persennya merupakan danau terbentuk dari tanah campuran tanah liat dan lempung serta berada di daerah rawan banjir. Total luas taman tersebut 66,6 hektare yang terbagi atas 25,7 hektar taman, 30,7 hektar danau dan 7,2 hektar hutan kota.
Dalam bidang transportasi, kelanjutan proses pembangunan moda transportasi massal monorel di ibu kota masih berlanjut. Pemprov DKI belum menandatangani pembahasan PKS dengan PT Jakarta Monorail. Hal tersebut di sebabkan Pemprov DKI lebih berhati-hati, agar pembangunan monorel bisa berjalan sesuai dengan target. Jokowi menyebutkan, PT Jakarta Monorail (JM) belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemprov DKI, seperti masalah depo hingga laba-rugi.
Bulan Juni 2014, tepatnya tanggal 1 Juni, Jokowi resmi cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk fokus kepada pemilihan presiden. Untuk itu, Ahok yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta naik tingkat menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 10, Ahok meresmikan acara PRJ Monas merupakan salah satu kegiatan tahunan yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-487.
Pada bulan itu juga, terdapat permasalah dalam pembangunan Taman BMW dimana sertifikat tanah Taman Bersih, Manusiawi dan ber-Wibawa (BMW) belum diserahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Padahal, sertifikat tersebut dibutuhkan sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi pembangunan Stadion BMW pengganti Lebak Bulus dari Menpora, Roy Suryo. Hal itu sehubungan dengan Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan harus ditutup dan dibongkar berkaitan dengan pembangunan MRT Jakarta yang sedang berlangsung saat ini. Namun, Stadion Lebak Bulus tidak serta merta dapat dibongkar tanpa seizin Kemenpora. Menpora, Roy Suryo mengaku siap memberikan rekomendasi pembongkaran Stadion Lebak Bulus jika Pemprov DKI memperlihatkan sertifikat tanah pengganti di Taman BMW, Jakarta Utara. Permintaan Kemenpora cukup beralasan agar sarana pengganti di Taman BMW siap dibangun.
Pada bulan Juli 2014, kota Jakarta dipengaruhi dengan euphoria pemilihan presiden antara Jokowi dengan Prabowo. Dari hasil pilpres, Jokowi menang suara. Di wilayah Jakarta, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Total perolehan suara untuk Jokowi-Kalla adalah 2.861.417 suara. Adapun pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 2.528.773 suara. Tanggal 23, Jokowi pun kembali bekerja di Balai Kota setelah cuti selama satu setengah bulan.
Terkait dengan monorel, Pemprov DKI memberikan batas waktu hingga Agustus 2014 kepada PT Jakarta Monorail (JM) untuk memberikan desain dan menjawab pertanyaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan ada kerjasama dalam pembangunan moda transportasi massal tersebut. Dalam bidang pembangunan lainnya, Pemprov DKI merencanakan pembangunan 6 ruas jalan tol PT Jakarta Tollroad Development yang dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas 6 tol dalam kota adalah 69,77 kilometer.
Pada bulan Agustus 2014, terdapat wacana penarikan mobil dinas PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan diganti dengan uang transport. Menurut Jokowi, hal ini dinilai mampu menghemat anggaran APBD DKI Jakarta. Selain itu, muncul juga wacana Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setidaknya ada lebih dari 2.000 jabatan akan dirombak dan dilantik secara bersamaan pada September mendatang. Perombakan massal ini merupakan yang pertama kali dilakukan di lingkungan Pemprov DKI.
Dari bidang pengendalian banjir, Jokowi menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (BKT) yang berlokasi di Jl Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur dapat dirampungkan tahun 2015 mendatang. Proyek sodetan sepanjang 1,2 kilometer dengan kedalaman tujuh meter itu sudah mulai dikerjakan sejak awal Mei lalu. Diharapkan proyek ini menjadi salah satu cara penanggulangan banjir di ibu kota.
Pada bulan September 2014, pada tanggal 1 November dilakukan peninjauan terhadap proyek monorel oleh Joko Widodo ditemani mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuo Fukuda. Dari bidang pembangunan, Jokowi melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Rawa Bebek, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Dalam pembangunan rusunawa yang akan memiliki daya tampung 2.100 unit ini, Pemprov DKI bekerjasama dengan Perumnas dan PT Summarecon Agung Tbk. Rencananya di atas lahan seluas 17,8 hektare tersebut akan dibuat 14 blok yang masing-masing terdiri dari enam lantai. Berdasarkan kesepakatan, enam blok akan dibangun oleh Perumnas, empat blok oleh PT Summarecon Agung Tbk. dan empat blok dibangun Pemprov DKI dengan menggunakan APBD. Direncanakan, tahun depan akan dibangun dua blok tambahan. Sehingga total rusunawa ada 16 blok. Jokowi juga meresmikan lokasi binaan (lokbin) Blok B Lorong 103 Koja, Jakarta Utara.
Di bidang transportasi, penetapan Udar Pristono sebagai tersangka kasus bus karatan mengundang Jokowi untuk berkomentar. Jokowi mengatakan ia menyerahkan kasus pembelian bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI itu ke penjara, sesuai hukum yang berlaku. Menurutnya, pembelian bus tersebut sudah benar karena melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas.
Di bidang pemerintahan, Jokowi resmi mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPRD DKI Jakarta. Ia mengaku telah mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta.
Di bulan Oktober 2014, tanggal 2, Jokowi menyatakan pengunduran dirinya di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Terkait dengan pengunduran diri itu, DPRD DKI Jakarta pun menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Selama dua tahun memimpin ibu kota, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku masih memiliki hutang kepada warganya. Meski sejumlah masalah belum terselesaikan, namun secara perlahan upaya penyelesaiannya mulai dijalankan dan hasilnya baru akan dirasakan untuk jangka waktu panjang. Berbagai program untuk menyelesaikan masalah utama di ibu kota seperti macet dan banjir pun terus dikerjakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok. Seperti, pengerukan sejumlah waduk maupun pembuatan waduk baru.
Tanggal 16 Oktober, Keppres Nomor 98/T/2014 tentang persetujuan pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta diterbitkan. Dalam surat yang sama, juga diatur Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menjabat sebagai Plt Gubernur DKI. Keppres tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri ke Pemprov DKI Jakarta. Ada tiga surat yang disampaikan yakni ke Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI tembusan ke DPRD DKI, serta ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.
Status Ahok yang menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta memunculkan kritikan dan penolakan dari berbagai organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam. Penolakan itu dilakukan dengan melakukan aksi massa di depan kantor DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota.
Dalam bidang pembangunan, proyek monorel menjadi mangkrak karena PT. JM lamban dalam mengerjakan proyek tersebut. Ahok pun menolak tawaran dari PT Adhi Karya untuk membangun monorel di ibu kota. Penolakan dilakukan karena pengalaman pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorail dimana pembangunannya sempat mangkrak saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Kemudian saat Joko Widodo menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, proyek tersebut kembali dilanjutkan. Namun lantaran beberapa persyaratan belum bisa dipenuhi oleh PT JM, maka hingga saat ini proyek tersebut kembali terhenti.
Ahok tidak mau PT JM membangun proyek monorel dengan modal hak properti yang didapat dari Pemprov DKI. PT JM meminta hak properti sebanyak 200.000 meter persegi untuk pengembangan usaha. Apabila PT JM menyewakan properti 200.000 meter persegi dengan harga Rp 25 juta per tahun, PT JM akan mendapat Rp 50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara nilai investasi pembangunan monorel hanya Rp 15 triliun.
Sehingga Ahok lebih memilih untuk membiarkan tiang pancang monorel yang telah berdiri di Senayan dan Kuningan kembali mangkrak seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Di bidang pemerintahan, delapan pejabat eselon II dilantik oleh Ahok yaitu Agus Priyono, yang semula menjabat sebgai Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) naik menjadi Kepala Dinas PU menggantikan Manggas Rudi Siahaan. Kemudian Endang Widjayanti yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang telah memasuki masa pensiun diganti oleh Heru Budi Hartono yang semula menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara.
Sementara pejabat yang mendapatkan promosi lainnya yakni I Gede Dewa Soni Ariyawan yang semula masih berstatus eselon IIIa. Namun, setelah mengikuti assessment kemudian dipromosikan menjadi pejabat eselon IIa. Dia pun dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BULP). Kemudian posisi Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) diduduki oleh Noor Syamsu yang pernah menjabat sebagai mantan Walikota Jakarta Pusat.
Ada juga Irvan Amtha yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BPTSP. Sementara jabatan Kepala Biro Kepala Daerah Hubungan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) dijabat oleh Muhammad Mawardi. Sementara itu, ada dua orang pejabat eselon II yang dimasukkan dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Keduanya yakni Sarwo Handayani yang semula menjabat sebagai Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Muhammad Yusuf yang merupakan mantan pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.
Pada bulan November 2014, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI menemukan anggaran siluman hingga miliaran rupiah yang tercatat di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Di kedua dinas tersebut paling banyak ditemukan proyek tidak masuk akal terdapat dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Untuk itu, Pemprov DKI akan melakukan sistem e-budgeting untuk menghindari anggaran siluman dan mark-up dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD.
Pada bulan itu juga, penolakan Ahok menjadi gubernur terus berlanjut. Namun, nyatanya pada DPRD DKI Jakarta akhirnya menggelar rapat paripurna istimewa untuk mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 14 November setelah muncul desakan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tanggal 19, Ahok resmi menjabat sebagai gubernur setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.
Di bidang pembangunan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan mass rapid transit (MRT), sodetan kali ciliwung, hingga pembangunan jalan inspeksi bantaran kali di ibu kota dengan pembayaran sebesar 50 persen kepada pemilik lahan terlebih dahulu sambil menunggu proses ukur, trase, dan administrasi rampung. Di bidang transportasi, Ahok menyetujui penetapan kenaikan tarif angkutan umum sebesar Rp 1.000 pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan oleh pemerintah pusat. Pada bidang transportasi juga, muncul wacana kebijakan pembatasan sepeda motor yang melintas di ruas Jl MH Thamrin – Jl Medan Merdeka Barat yang akan diuji coba pada pertengahan Desember mendatang. Di bidang ekonomi, Pemprov DKI menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp. 2,7 juta setelah sebelumnya terdapat desakan dari pihak buruh untuk UMP di Jakarta sebesar Rp. 3 juta. Untuk penyerapan APBD DKI tahun 2014, baru mencapai 36,07 persen dari total APBD DKI sebesar Rp 76,9 triliun. Padahal, sebelumnya ditargetkan penyerapan anggaran bisa lebih tinggi dari tahun lalu, yakni mencapai 84,5 persen.
Pasca dilantik, posisi untuk wakil gubernur pun menjadi kosong. Ada tiga nama yang menjadi calon wagub yaitu mantan Deputi Gubernur DKI bidangg Tata Ruang Sarwo Handayani, mantan Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat serta mantan Walikota Surabaya Bambang DH.
Dan dibulan terakhir tahun 2014 tepatnya Desember, di tanggal 3 Desember, Ahok memastikan Djarot Saiful Hidayat menjadi calon wakil gubernur setelah menerima Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada tanggal 17, Dajrot dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.Pada tanggal dan bulan yang sama dengan pelantikan Djarot, Pemprov DKI Jakarta menerapkan uji coba pelaksanaan kebijakan pelarangan motor. Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya melaksanakan uji coba pelarangan sepeda motor. Pelarangan dilakukan di kawasan jalan protokol yaitu Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran HI sampai Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan pelarangan sepeda motor itu diberlakukan setiap hari, termasuk hari libur selama 24 jam. Namun kebijakan itu tidak berlaku bagi sepeda motor yang merupakan kendaraan dinas operasional petugas.
Beberapa hari setelah pelaksanaan uji coba, muncul kritikan dari berbagai pihak baik masyarakat khususnya pengendara motor dan juga pengamat mengenai kebijakan tersebut karena dianggap merepotkan dan tidak disertai dengan kesiapan yang matang dari pihak Pemprov. Bahkan dari pihak Indonesia Traffic Watch berencana akan melakukan gugatan terhadap kebijakan tersebut ke pengadilan.
Kritikan juga datang dari Forum Warga Kota Jakarta mengenai penggusuran dimana sepanjang 2014 ini ada 26 atau 3.513 bangunan dan 3.751 keluarga serta 13.952 jiwa kehilangan tempat tinggal kena gusur Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, 17 lokasi PKL sekitar 2.149 pedagang kehilangan tempat usahanya. Gubernur DKI Jakarta Ahok dinilai tidak manusiawi terhadap korban penggusuran. Pasalnya, banyak warga yang menjadi korban penggusuran paksa, merazia dan menangkap para PKL.
Selain itu dalam hal banjir, belum ada kelanjutan upaya yang signifikan. Menurut pengamat perkotaan Nirwono Yoga, perbaikan saluran air, pembebasan lahan sebagai upaya awal normalisasi sungai oleh pemerintah pusat, tidak ada penambahan waduk dan situ baru, serta tidak ada penambahan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang signifikan. Sehingga, akhir tahun ini Jakarta akan kembali tergenang banjir. Seperti yang terjadi Senin lalu pada tanggal 22 Desember, meluapnya Kali Ciliwung, sejumlah pemukiman di bantaran kali terendam banjir. Salah satu kawasan yang tergenang adalah Jalan Kampung Melayu Kecil RT 11/10, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan dari ketinggian 10-150 cm.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
