Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, saat ini banyak kapal yang tak memiliki izin yang berlayar di perairan Indonesia. 
Kapal-kapal yang masuk ke perairan Indonesia itu banyak menggunakan nama perusahaan fiktif. Meski tak berizin, kapal-kapal tersebut dengan bebas menangkapi ikan di laut Indonesia.
“Banyak nama kapal yang perusahaannya tidak ada. Banyak nama fiktif, dan ini perlu ditindaklanjuti,” kata Susi saat bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (24/12).
Susi mengaku, tak akan bertindak diam untuk mangatasi hal tersebut. Pemerintah, kata Susi memastikan akan menidak tegas keberadaan kapal-kapal yang merugikan Indonesia itu secara berkala. Selanjutnya, kapal yang ditindak akan diumumkan setiap pekan.
Susi menegaskan laut Indonesia harus diperuntukkan sepenuhnya bagi nelayan Indonesia. Nelayan harus benar-benar jadi tuan rumah di seluruh perairan Indonesia. Itulah salah satu resolusi sektor kelautan pada pergantian tahun ini. 
Susi menyatakan tak mau lagi mendengar cerita nelayan lokal yang diusir oleh nelayan asing. “Jangan sampai ada cerita seperti di Morotai, katanya nelayan lokal diusir-usir oleh nelayan asing. Itu tidak boleh terjadi lagi,” kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu.
Sebelumnya, Susi menerima laporan dari Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bahwa nelayan Morotai banyak yang diusir nelayan asing asal Filipina dan Tiongkok. Susi juga menerima laporan kejadian serupa terjadi di Anambas, Sumatera Utara. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyatakan, TNI-AL tak hanya mengurusi penangkapan kapal asing yang melakukan pencurian ikan, melainkan ada tugas pokok dan fungsi lebih dominan, yakni menjaga kedaulatan NKRI.
“Tugas TNI-AL bukannya melakukan penangkapan terhadap pelaku ‘illegal fishing’, namun ada tiga tupoksi TNI AL yang konkret. Yakni, menjaga kedaulatan NKRI, diplomasi dan penegakkan hukum,” kata Marsetio di sela-sela Rapim TNI AL 2015, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12).
Sehingga, lanjut dia, kapal perang yang dimiliki TNI AL tidak bisa seluruhnya dapat digerakan untuk menangkap pelaku “illegal fishing” atau pencurian ikan yang masuk wilayah perairan Indonesia.
“Dari 151 kapal yang dimiliki TNI AL, hanya 50-60 kapal yang beroperasi per harinya. Sisanya, menjalani perawatan dan siaga di pangkalan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kapal TNI AL juga ikut dalam patroli bersama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Australia.
Dalam penegakan hukum di laut, lanjut Marsetio, tak hanya TNI AL yang terlibat, melainkan ada 13 kementerian/lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab yang sama, antara lain, Polair, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan lainnya.
Fungsi ketiga, adalah diplomasi, di mana TNI AL ikut dalam misi perdamaian PBB, seperti ada dua kapal perang TNI AL yang ditugaskan ke Lebanon, seperti KRI Frans Kaisiepo dan KRI Iskandar Muda.

Artikel ini ditulis oleh: