Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai keberadaan pemandu wisata di dalam bus tingkat untuk wisata kurang efektif.

“Pemandu wisata yang ada di dalam city tour bus tidak terlalu efektif, jadi keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Pria yang akrab disapa Ahok itu pun mengaku merasa khawatir apabila para pemandu wisata itu terus-menerus dipekerjakan di bus wisata, akan menuntut perubahan status pegawai, yaitu dari pekerja kontrak menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Selama ini kan mereka (para pemandu wisata) dipekerjakan secara kontrak. Kalau masa kontraknya habis, ya berarti sudah selesai juga masa kerjanya,” ujar Ahok.

Selain itu, dia menuturkan keberadaan para pemandu wisata itu kurang efektif karena dapat digantikan dengan video rekaman yang menjelaskan tentang sejarah Kota Jakarta.

Sebanyak lima unit bus tingkat wisata pertama kali dioperasikan di Jakarta pada Januari 2014. Para penumpang atau wisatawan yang ingin menaiki bus tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Selama berlangsungnya masa operasi, setiap unit bus dilengkapi dengan tiga awak yang terdiri dari pengemudi bus, keamanan serta pemandu wisata.

Setiap hari, bus tingkat wisata beroperasi mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB dengan rute Bundaran Hotel Indonesia (HI), Medan Merdeka Barat, Harmoni, Juanda, Gedung Kesenian Jakarta, Gereja Kathedral, Masjid Istiqlal, Juanda, Medan Merdeka Utara, Istana Negara, Balai Kota, MH Thamrin dan kembali lagi ke Bundaran HI.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP5K) Kabupaten Bogor berhasil bangun sembilan gudang lumbung.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan BKP5K Kabupaten Bogor, Ruhendra, mengatakan sembilan lumbung padi sudah terealisasi di 2014. 
“2015 BKP5K akan terus melaksanakan program peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten Bogor,” ujar dia, di Cibinong, Rabu (7/1).
Sembilan lumbung padi itu sudah mulai digunakan kelompok tani di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Semua dana pembangunan lumbung padi menggunakan dana bantuan pemerintah pusat yang diberikan melalui pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp350 juta.
“Satu unit pembangunan lumbung padi menyerap anggaran Rp50 juta untuk modal pembangunan dan pembelian gabah padi,” ujar dia.
Sedangkan pembangunan dua lumbung padi untuk kelompok Tani Makmur di Kecamatan Cigombong dan Kelompok Sri Tani di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor menggunakan alokasi dana khusus dari Kementerian kehutanan sebesar Rp400 juta.
Pembangunan lumbung padi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bogor, selain itu, sebagai upaya menstabilkan harga gabah saat musim paceklik tiba.
Ruhendra menyatakan keberadaan lumbung padi juga bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat Kabupaten Bogor.
Tingginya potensi rawan bencana alam di Kabupaten Bogor, tambahnya, maka lumbung padi bisa menjadi alternatif untuk penyimpanan padi hasil panen di kabupaten Bogor.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Makmur Kecamatan Cigombong, Mamad mengatakan, pihaknya terbantu dengan fasilitas lumbung padi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BKP5K Kabupaten Bogor.
Pihaknya bisa mendapatkan dukungan sarana produksi pertanian termasuk modal untuk melaksanakan kegiatan budidaya pertanian Pelatihan Manajemen Pengelolaan Lumbung Pangan.
“Ini sangat membantu kami, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,”katanya.
Ia dan para petani lainnya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepedulian Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap para petani. Dengan fasilitas ini,katanya, petani akan berupaya meningkatkan kualitas dan produktifitas pertanian untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dinas Pekerjaan Umum Tata Air DKI Jakarta berencana mengubah sistem saluran pembuangan air yang diterapkan di wilayah ibu kota.

“Dari hasil evaluasi banjir dan genangan air, sistem pembuangan air selama ini horizontal atau langsung dibuang ke laut. Ini yang mau kita ubah,” kata Kepala Dinas PU Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono di Jakarta, Rabu (7.

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya berencana mengubah sistem pembuangan air yang selama ini dilakukan secara horizontal menjadi vertikal atau meresap kedalam tanah.

“Kerena menurut kami, drainase yang ada sudah tidak mampu menampung lebih banyak air lagi, sehingga sistem pembuangannya mau kita ubah menjadi vertikal,” ujar Agus.

Dia menuturkan masih munculnya titik-titik genangan air di wilayah ibukota disebabkan karena saluran drainase yang sudah tidak mampu lagi menampung air.

“Saluran drainase yang ada di jalan dan wilayah permukiman sekarang ini sudah tidak sanggup lagi menampung air. Faktor inilah yang menyebabkan masih adanya genangan air,” tutur Agus.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, kata dia, pihaknya akan membangun sumur resapan secara tersebar di sejumlah titik atau lokasi dengan anggaran sebesar Rp50 miliar dari dua dinas yang akan dilibatkan.

“Pembangunan sistem pembuangan air secara vertikal melalui sumur resapan itu nantinya akan dilakukan oleh Dinas PU Tata Air serta Dinas Binamarga,” kata Agus.

Selain membangun saluran pembuangan air, sambung dia, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pihaknya juga terus melakukan normalisasi Kali Ciliwung.

“Selain itu, bersama Pemerintah Pusat, kita berupaya mempercepat revitalisasi Pintu Air Manggarai dan Karet Tengsin. Semuanya kita lakukan untuk antisipasi banjir di Jakarta,” kata Agus. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid