Jakarta, Aktual.co —   Perusahaan pelat merah PT Kertas Leces (Persero) berencana untuk melakukan transformasi bisnis dari kertas tulis cetak ke bisnis kertas bernilai tinggi dan kertas security seperti kertas uang. Hal itu dilakukan guna  mengurangi ketergantungan pada produk konvensional, seperti kertas budaya dan kertas industri yang kapasitas terpasangnya hanya 180 ribu per ton.

“Kertas Leces mengalami kerugian sejak 2005 hingga 2013 karena konsentrasi bisnis pada kertas budaya dan kertas industri,” kata Presiden Direktur Kertas Leces Budi Kusmarwoto dalam konferensi persnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (24/12).

Dikatakannya, kerugian terbesar pada 2006 mencapai Rp145,277 miliar. Meski pada 2012 korporasi mencatatkan keuntungan Rp9 miliar setelah revaluasi. Kertas budaya dan kertas industri merupakan komoditas, artinya nilai produk tersebut fluktuatif pada pasar. Mengingat infrastruktur perusahaan yang tidak terintegrasi dengan ketersediaan bahan baku.

“Kondisi ini sangat menghambat kinerja bisnis kami. Dimana, kami selalu merugi meski kapasitas produksi meningkat. Belum lagi, kami tidak memiliki hutan industri sehingga amat bergantung pada harga bahan baku dari pasar yang diatur pemain-pemain berskala besar,” jelas dia.

Melihat kondisi tersebut, perseroan memutuskan untuk meningkatkan nilai bisnis secara bertahap dengan memasuki kertas sekuriti. Dibandingkan opsi meningkatkan kapasitas yang hanya merugikan bisnis perusahaan pelat merah.

“Yang kita pilih ialah turnaround management,” ujarnya.

Budi menyatakan tiga aspek yang mendapat perbaikan, yakni budaya perusahaan, selective aggresiveness dan financial restructuring.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Guna memperkuat dan memaksimalkan fungsi kelembagaan pajak, Pemerintah memberikan empat fleksibilitas pada Direktorat Jenderal  (Ditjen) Pajak. Fleksibilitas tersebut mulai dari bidang organisasi hingga bidang anggaran.

“Ada empat fleksibilitas untuk memperkuat dan memaksimalkan ditjen pajak. Pertama di bidang pembenahan organisasi. Kedua bidang SDM, ketiga remunerasi, dan ke empat bidang penganggaran,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kiagus Badaruddin saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (24/12).

Lebih lanjut dikatakan Kiagus, ke empat fleksibilitas tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan Ditjen Pajak. Menurutnya, fleksibilitas tersebut jangan sampai melampaui ketentuan yang ada.

“Selain itu dukungan operasional perpajakan seperti penegak hukum juga sangat diperlukan. Selama ini ditjen pajak menggandeng kepolisian, Kejagung, dan KPK. Kita berharap dukungan ini semakin baik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka