25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40160

Kasus Uang Palsu, Pihak Keluarga Bantah Pernyataan Kejari Ternate

Jakarta, Aktual.co – Pihak keluarga dari Drs. H. Adnan Marhaban membantah pernyataan Kejaksaan Negeri Ternate yang menyatakan bahwa Drs. H. Adnan Marhaban, melarikan diri terkait kasus peredaran uang palsu.
Malamo Armanda Marhaban, selaku pihak keluarga, mengatakan bahwa saat ini Adnan Marhaban berada di Jakarta untuk meminta klarifikasi langsung kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. dan para hakim yang menyidangkan perkara kasasi terkait dengan petikan putusan kasasi atas perkara nomor : 375/K/Pid/2014 tertanggal 1 September 2014 tersebut.
Hal ini mengingat terdapat perbedaan petikan putusan kasasi yang diterima kejari Ternate dari Pengadilan Negeri Ternate, dengan informasi resmi yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung ke masyarakat luas melaiui Website Resmi Mahkamah Agung. Petikan putusan kasasi yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Ternate menyatakan bahwa Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Adnan dihukum penjara selama 8 bulan, sedangkan informasi yang disampaikan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak.
Informasi dari Mahkamah Agung tersebut dapat diakses pada situs / website resmi Mahkamah Agung dengan alamat / address : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkaradetail.php?id=49eba440-95c3-15c3-a366-31303134, untuk permohonan kasasi pidana Nomor : 375/K/Pid/2013.
Pihak keluarga juga mempertanyakan pihak Kejari Ternate, dalam hal ini oknum Kasi Pidum Hasan M.Tahir, yang tidak memberikan kesempatan kepada Adnan Marhaban untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang berbeda terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut.
Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate, Maluku Utara (Malut), akhirnya memasang foto Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Kieraha Mandiri milik Pemprov Malut berinisial AM yang menjadi DPO kasus uang palsu.
“AM saat ini telah ditetapkan menjadi buron Kejari Ternate, sehingga foto bersangkutan telah dipasang di tempat umum seperti di pasar, bandara dan pelabuhan,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Ternate, Hasan Taher di Ternate, Sabtu (20/12).
Ia mengatakan, selain foto buronan uang palsu tersebut disebar di tempat keramaian umum di Kota Ternate, Kejari juga menyebar foto buronan itu ke pihak kepolisian dan kejaksaan di Pulau Jawa.

Delapan RW di Kampung Pulo Terendam Banjir

Jakarta, Aktual.co — Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (23/12) pagi kembali terendam banjir. Kali ini pemukiman tersebut banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung dengan  ketinggian air mencapai 30 sampai 150 sentimeter.
“Banjir merendam pemukiman warga di delapan rukun warga (RW),” ujar Camat Jatinegara, Syofian.
Dikatakan Syofian akibat banjir tersebut sejumlah warga di RW 01 yang berjumlah 150 kepala keluarga (KK), RW 02 sebanyak 341 KK, RW 03 sebanyak 561 KK, dan RW 04 terdiri dari 75 KK terpaksa kembali merasakan datangnya banjir.
“Lalu RW 05 sebanyak 74 KK, serta RW 07 berjumlah 156 KK, serta RW 08 terdapat 143 KK. Untuk RW 06 kami belum mendapat datanya,” tambahnya. 
Meski banjir menggenangi pemukiman, sejumlah warga lebnih memilih untuk tetap bertahan didalam rumahnya. “Tidak ada pengungsi, warga masih bertahan di rumah masing-masing,” paparnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Wapres JK Sepakat WNA Bisa Pimpin BUMN

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan dirinya minta masyarakat menerima warga negara asing (WNA) yang memiliki keahlian khusus ditempatkan di jajaran kepemimpinan badan usaha milik negara asalkan mereka memang cakap dan profesional.

“Di era yang sudah sangat terbuka dan makin modern seperti saat ini, kita memang seringkali membutuhkan tenaga asing yang keahliannya mungkin tak kita miliki,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Jakarta, Selasa (23/12).

Menurut Wapres, sekalipun hal itu masih merupakan wacana, bukan tidak mungkin warga asing nantinya duduk di posisi penting di BUMN. Warga asing nantinya bisa saja tidak duduk di jajaran direksi tapi sebagai konsultan atau tenaga ahli lainnya.

Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia tidak mungkin menutup kesempatan kerja warga asing mengingat banyak juga warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Kita kan semua tahu berapa banyak warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mereka banyak pula yang memiliki posisi strategis,” kata wapres.

Dikatakan, bagaimana jadinya kalau Indonesia menutup diri terhadap warga asing bekerja di Indonesia dan selanjutnya warga Indonesia dilarang bekerja di luar negeri oleh pemerintah setempat.

“Kalau kita alergi terhadap pekerja asing justru merugikan kita sendiri tapi tentunya tenaga asing yang kita pakai adalah profesional,” kata JK.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Gadaikan BPKB, Istri Malah Dipolisikan Suami

Jakarta, Aktual.co — WNA (43) harus berurusan dengan pihak kepolisian, karena dilaporkan suaminya Sy (49) pegawai negeri sipil warga Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan.
“Kasusnya dilaporkan korban pada Sabtu (20/12) dan masih dalam penyelidikan di Polresta Pekanbaru,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo kepada pers di Pekanbaru, Selasa (23/12).
Dia mengatakan, pelaporan tersebut bermula, pada Rabu (19/12) sekitar pukul 14.00 WIB setelah korban melihat adanya surat persetujuan atas nama dirinya untuk WNA menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke perusahaan finance.
BPKB tersebut adalah tanda kepemilikan kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki bernomor polisi BM 2658 NH ke PT FIF Astra Pekanbaru. Ketika itu, menurut Sy, penjaminan disetujui oleh pihak perusahaan finance dengan nilai pinjaman Rp14 juta.
Sy yang merasa tidak pernah menanda tangani surat tersebut kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Sampai saat ini kepolisian setempat masih menyelidiki perkara tersebut dengan turut memeriksa pelapor dan terlapor yang merupakan suami-isteri.
Kasus pemalsuan tanda tangan dan surat-surat persyaratan untuk pengajuan pincaman di perusahaan finance menurut catatan kepolisian tidak hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya sejumlah korban kasus yang sama juga telah melaporkan perkara tersebut ke pihak kepolisian, termasuk pamalsuan data konsumen perusahaan finance.
Sejumlah kalangan masyarakat mengharapkan perusahaan finance dapat lebih selektif dalam rencana peminjaman uang tunai kepada konsumen agar tidak timbul persoalan seperti yang dialami Sy dan sejumlah korban lainnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Buka Kantor Cabang, KPK Belum Putuskan Strukturnya

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan membuka beberapa cabang di dareah mulai tahun depan, namun sejauh ini belum diketahui bagaimana strukturnya, apakah juga akan dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad seperti di Jakarta.
“Belum sejauh itu karena sangat teknis sekali, program pimpinan untuk arah program tahun depan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (23/12).
Bambang mengatakan, pada tahun 2015 cabang pertama yang akan mulai dibuka ialah cabang Sumatera Utara, di Kota Medan.
“Dalam rencana kerja KPK, pimpinan sudah memutuskan untuk membuat cabang di daerah. Tahun depan satu di Sumatera, tapi belum diputuskan daerahnya.”
Sementara untuk alasan mengapa cabang Sumatera diprioritaskan dibangun untuk pertama kali, Bambang mengutarakannya dengan diplomatis.
“Ada champion-champion yang bisa diajak kerjasama, selain ada cukup banyak tantangan yang menarik untuk dikerjakan KPK.”
Setelah Sumatera, selanjutnya menyusul daerah lainnya. Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. “Juga direncanakan dalam 10 tahun ke depan akan dibentuk 5 cabang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Bentuk Tim Evaluasi PSSI, DPR akan Panggil Menpora

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa pihaknya akan pertanyakan langkah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang membentuk tim sembilan, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap PSSI.
Ia beralasan, jika pemanggilan tersebut untuk mengetahui secara gamblang polemik yang terjadi antara Menpora dan PSSI. Sebab, diakuinya, hanya mengetahui seperti yang dikabarkan oleh media massa saja.
“Soal ini (tim sembilan) Menpora juga belum bertemu dengan DPR RI, direncanakan baru bertemu dipertengahan bulan Januari atau akhir lah dan itu akan ada rapat kerja, disitu kita akan tanyakan. Sebab saat ini hanya berpolemoik di media massa saja,” kata Ridwan ketika dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Selasa (23/12).
Lalu ketika ditanya apakah bentukan tim sembilan dapat dinilai sebagai langkag sentimentil Menpora terhadap PSSI? Politisi Golkar itu mengisratkan tidak mau terjebak dalam permasalahan ini dengan memenangkan satu pihak saja.
“Saya tidak melihat adanya itu (sentimentil menpora terhadap PSSI) tetapi saya melihat saat ini secara normatif kegiatan Menpora itu apa, termasuk dalam pembinan olahraga ada tupoksinya dan bagaimana organisasi PSSI. Saya meluruskan saja dua-duanya, tidak boleh saling mengintervensi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain