Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Joko Widodo disarankan agar melakukan evaluasi kerja. Evaluasi itu untuk memperbaiki kinerja para pembantu presiden di Kabinet Kerja yang dinilai kontraproduktif.
Hal tersebut, terkait adanya dugaan penyimpangan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji.
“Kondisi ini masih ditambah dengan para pembantu Jokowi yang kerap melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi sendiri. Saya mencatat ada beberapa langkah yang bisa merusak sistem,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ketika dihubungi, Rabu (7/1).
Dia pun mencontohkan seperti halnya pemerintahan Jokowi yang seenaknya menaikan dan menurunkan harga bahan bakar minyak. “Langkah kontroversi juga menaikan harga BBM disaat harga BBM dunia turun, dan kita masyarakat mempertanyakan apakah benar harga BBM bersubsidi itu masih disubsidi?,” kata dia.
Belum lagi, kata Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintahan Jokowi juga tidak pernah menghargai suksesnya pemerintahan terdahulu. Meski pemerintahan terdahulu yang dipimpin SBY sudah menggelar karpet merah bagi Jokowi dan tinggal meneruskan saja.
“Pemerintahan SBY sudah meletakkan karpet merah untuk Jokowi. Dia mewariskan stabilitas politis, sosial, ekonomi dan keamanan. SBY bahkan mengundang Jokowi dan menjelaskan semuanya,” kata dia.
Sebelumnya ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar 2 persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Polri membentuk tim untuk menyelidiki apakah ada unsur tindak pidana dalam peristiwa yang menyebabkan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di penghujung Desember 2014 silam.
“Menurut kabareskrim tim sudah ada cuma belum ada surat perintah penyelidikannya. Tim tersebut akan terkait dengan penelusuran apa ada tindak pidana,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie, di Jakarta, Rabu (7/1).
Tim Polri nantinya berdiri sendiri dan tidak terkait dengan tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kendati demikian pihaknya pun masih menunggu tim (KNKT) terkait investigasi penyebab jatuhnya pesawat.
Nantinya, hasil investigasi tim KNKT bisa diserahkan ke Polri sebagai bukti awal tim Polri untuk bekerja bila dalam hasil investigasi itu terdapat unsur pelanggaran pidana.
“Hasil investigasi KNKT bisa diserahkan ke Polri atau KNKT mengajak Polri kerja sama. Kalau ada bukti permulaan yang cukup terkait perbuatan pidana, kehadiran Polri untuk proses hukum itu dibutuhkan, maka Polri akan bantu,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa petugas operasional penerbangan AirAsia baru mengambil bahan informasi cuaca setelah pesawat AirAsia QZ8501 sudah terbang, bukan sebelum pesawat lepas landas. Padahal, seharusnya data info cuaca sudah dipegang oleh pilot satu jam jelang keberangkatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya menambah beban rakyat. Sebab, penurunan harga BBM yang diambil pemerintah tidak signifikan. Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani kepada wartawan, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (7/1).

“Ini yang kita khawatirkan beban hidupnya rakyat. Turunnya tidak seimbang. Angkanya tidak signifikan dengan harga penurunan BBM. Pemerintah ketika menurunkan tidak cermat bahwa tren minyak dunia turun jauh,” ucap Muzani.

Menurut dia, kalau alasannya hanya harga minyak dunia naik turun, tambahnya, sejak zaman dulu grafiknya memang begitu. Seharusnya, jelas Muzani, pemerintahan Presiden Jokowi mengkaji secara cermat sebelum mengambil keputusan menaikkan harga BBM.

Sekjen Gerindra itu berpandangan, apa yang dilakukan pemerintah dengan mencabut subsidi dan menurunkan harga dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian. “Pemerintah ketika menaikan tidak memperhitungkan secara cermat. Tidak pernah dihitung dengan benar. Dan semua harga sudah kadung naik tidak mungkin turun lagi,” pungkasnya.
Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang