Jakarta, Aktual.co — Kapolda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu menyebut, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah Adi Wiryatama sudah sesuai prosedur.
“Berdasarkan laporan Dirreskrimum (Direktur Reserse Kriminal Umum) bahwa (Sp3) sudah sesuai prosedur,” kata dia ditemui di Denpasar, Selasa (23/12).
Meski demikian, pernyataan jenderal dengan bintang dua itu masih diuji dalam sidang praperadilan yang diajukan pelapor Made Sarja kepada Polda Bali yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar.
“Nanti kita uji di pengadilan. Nanti hakim yang menentukan.”
Sedangkan menyangkut posisi Adi Wiryatama yang juga merupakan Ketua DPRD Bali itu, Benny Mokalu mengungkapkan bahwa tidak ada tekanan politik yang diterima polisi di dalam penerbitan SP3 itu.
“Tidak ada tekanan politik. Itu sudah ada cek laboratorium terkait tanda tangannya (Made Sarja) yang identik.”
Dia mengatakan, berkat tanda tangan pelapor yang identik tersebut, polisi tidak bisa menaikkan kasus dugaan pemalsuan sertifikat dan dokumen tersebut ke level lebih lanjut. “Kalau sudah identik, kenapa kita paksa naik ke atas? (dilanjutkan pada tahap selanjutnya).”
Sidang praperadilan pelapor Made Sarja kepada Polda Bali memasuki tahap jawaban polisi yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa (23/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Zaskia Adya Mecca terlihat bugar dan fresh saat ditemui di acara pemutaran film ‘Merry Riana’, di Plaza Senanyan, Senin (22/12) malam.

Dengan konsep hijab berwarna merah, Zaskia terlihat sangat modis. Ditanya mengenai fashion, Zaskia mengaku sangat hobi dengan  fesyen yang simple.

“Menurut aku sih orang makin ke depan pasti lebih ingin yang simple ya, yang ringkas” jelasnya, kepada Aktual.

Pada 2015 mendatang, Zaskia mengaku akan menerapkan tren fesyen hijabnya tersebut.

“Di tahun 2015 aku tetep dengan jilbab instanku yang biasa, yang lebih sering dipakai untuk hari-hari biasa, untuk main,” katanya lagi.

Ia kembali menjelaskan, bahwa jilbab instannya itu akan dipakai untuk pergi ke berbagai acara seperti, event pesta (acara santai) dan resmi.  Kata ia, dirinya tak mau menambahkan lagi aksesoris seperti, jarum atau peniti agar tidak membuang waktu.

Zaskia berpesan, terkait fashionnya adalah,  tetap menjadi diri sendiri. Berfashion juga harus sesuai dengan kepribadian seseorang.

“Karena fashion juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya tanpa kita harus banyak bicara,” sambungnya.

Sekedar informasi, Zaskia memulai karier di dunia hiburan Indonesia saat mengikuti ajang pemilihan ‘Model Kawanku 2001’ dan meraih juara II. Sukses itu membuatnya dilirik oleh rumah produksi yang menjadikannya pemeran pendukung dalam sinetron ‘Senandung Masa Puber’ dan  ‘Cinta SMU’.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.
Kali ini penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Farda Lindiana sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto (S), Selasa (23/12).
“Penyidik memanggil Farda Lindiana sebagai saksi untuk tersangka S,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka dalam kasus ini.
Sugiharto merupakan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek senilai Rp6 triliun di Kemendagri ini.
KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana
Dari beberapa kali pemeriksaan terhadap saksi, KPK hingga kini belum menetapkan tersangka baru untuk kasus e-KTP tahun anggaran 2011-2012, satu tersangka yang telah ditetapkan yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut Sugiharto.
Namun menurut Mantan Wakil Ketua Busyo Muqodas beberapa waktu lalu, kemungkinan peluang untuk menetapkan tersangka baru masih terbuka, karena penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus berjalan.
“Penyidikan kasus e-KTP jalan terus dengan memeriksa sejumlah saksi dan sampai sekarang belum ada penetapan tersangka baru, tapi tidak menutup kemungkinan (ada tersangka lain),” kata Busyro.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pascaputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terkait dualisme kepengurusan di internal Partai Golkar seakan mendapat titik temu.
Pasalnya, seperti yang dikabarkan oleh para elit politisi beringin itu, sore nanti akan dilangsungkan pertemuan antar kedua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie (ARB) maupun kubu Agung Laksono.
Ketua DPP Partai Golkar versi Munas IX di Bali, Tantowi Yahya mengakui bila dirinya mendapat kabar terkait informasi pertemuan tersebut.
“Saya nggak ikutin (perkembangannya) sedang di Lombok, katanya sih hari ini ada pertemuan tim juru runding itu, soal islah” kata Tantowi ketika dikonfirmasi, Selasa (23/12).
Lebih lanjut, Apakah pertemuan nanti akan dihadiri oleh ARB juga? Politisi muda pohon beringin itu mengatakan jika ARB tengah berada di luar negeri.
“Pak Ical sih nggak ada, sekarang ini sedang berada di luar negeri,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, perundingan antara dua kubu Partai Golkar yang bakal digelar Selasa (23/12) sore nanti dijamin oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso akan berjalan damai.
“Kita akan berbicara dari hati ke hati. Pertemuan masih bersifat awal, semoga ikhtiar ini sesuai dengan yang diharapkan,” kata Priyo di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (22/12).
Pertemuan yang  akan dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton, kata Priyo, masih sebagai tahapan informal. Atau, sebagai langkah awal rekonsiliasi sesuai yang disarankan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya akan dilakukan dengan perundingan secara formal.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang