Jakarta, Aktual.co — Indonesia Corruption Watch, mengingatkan adanya potensi penyimpangan dari penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji berukuran 12 kilogram. Harga kedua komoditas ini lebih mahal dari harga yang beredar di pasaran. Menurut ICW, mahalnya harga BBM dan elpiji nonsubsidi berpotensi menimbulkan penyimpangan Rp 2,479 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menyatakan, penegak hukum harus merespon adanya potensi penyimpangan tersebut. 
“Kalau memang ada dugaan potensi kerugian negara, maka dalam hal ini penegak hukum harus merespons dugaan itu,” kata Politikus asal Partai Hanura itu ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (7/1).
Penegak hukum dalam hal ini juga, sambung dia harus melakukan penyelidikan. Terlebih lagi, jangan sampai negara ini dirugikan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. “Apapun itu dan siapapun harus diproses secara adil dimata hukum,” kata dia.
Dia mengatakan, jangan sampai pihak yang tak bertanggung jawab itu menguntungkan diri sendiri. Maka dalam hal ini, kata dia, penegak hukum harus segara melakukan proses penyidikan atas temuan ICW itu.
Sebelumnya ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar 2 persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan bahwa SEMA nomor 7 tahun 2014 tentang Pembatasan PK satu kali bukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
“SEMA ini kalau kita lihat begitu saja memang terjadi pembangkangan, tapi kalau dilihat secara teliti kami tidak menyatakan putusan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Hatta di Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengungkapkan bahwa putusan MK terkait Pasal 268 ayat 3 tentang PK yang diatur dalam KUHAP, tetapi dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA yang menyatakan PK itu hanya satu kali tidak dihapus.
“Nah, itu tidak dihapuskan, tidak dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, karena itu masih berlaku maka hakim harus menerapkan itu,” kata Hatta.
Ketua MA ini menegaskan bahwa kedua UU Kekuasaan Kehakiman itu, UU yang mengandung asas pokok yang tidak boleh dilanggar oleh bawahannya.
Pasal 24 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”.
Sedangkan Pasal 66 ayat 1 Mahkamah Agung berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali”.
Hatta Ali menegaskan bahwa permohonan PK lebih dari satu kali ini hanya MA yang merasakan, bukan lembaga lain.
Hatta Ali juga menegaskan bahwa MA tidak berada di bawah lembaga lain, sehingga penerbitan SEMA tersebut merupakan putusannya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan PK hanya sekali, karena ada kemungkinan PK kedua yang diatur dalam SEMA nomor 10 tahun 2010.
“Kami masih membuka peluang kalau terjadi putusan yang bertentangan bisa dimungkinkan PK kedua,” katanya.
Hatta juga menegaskan bahwa pihaknya tidak seenaknya saja dalam menerbitkan SEMA dan membangkang putusan lembaga lain.
“Kalau dikatakan MA membangkang itu sudah diluar jalur, kami itu kan lembaga tertinggi dalam penegak hukum yang membawahi peradilan,” tegasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby