Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD RI Irman Gusman menilai sepanjang tahun 2014 masih banyak agenda pemerintahan dan ketatanegaraan yang belum tuntas.
“Kami berharap pada periode ketiga, tahun 2014-2019, posisi, kedudukan, dan kewenangan DPD RI akan dapat posisi ideal sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara,” kata Irman Gusman pidato refleksi akhir tahun 2014 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (22/12).
Menurut Irman, meskipun kewenangan DPD RI masih minim, tapi DPD RI akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kewenangannya, terutama untuk menjadi penyeimbang dan mediator bagi kekuatan politik yang ada.
Di sisi lain, kata dia, DPD RI sebagai representasi daerah juga akan berusaha memaksimalkan perannya sebagai mediator bagi hubungan pusat dan daerah.
Irman Gusman menjelaskan, dalam upaya memaksimalkan kewenangannya sebagai penyeimbang dan mediator, di berbagai bidang yang merupakan aspirasi daerah.
Di bidang pendidikan, kata dia, DPD RI melihat masih ada kesenjangan kualitas dan sarana pendidikan antara di kota dan di desa.
“Apalagi, saat ini juga terjadi polemik kurikulum 2013, yang implementasinya jauh dari sempurna,” katanya.
Menurut Irman, DPD RI menilai, kurikulum 2013 harus dievaluasi lagi secara menyeluruh dan cermat.
Di bidang sosial, menurut Irman, DPD RI mendorong Pemerintah agar lebih sungguh-sungguh menerapkan program pengentasan kemiskinan.
“Realitasnya, penduduk miskin di Indonesia justru meningkat pada 2013,” katanya.
Dalam catatannya, penduduk miskin di Indonesia ada sekitar 28 juta jiwa serta penduduk pengangguran terbuka sebanyak 7,5 juta jiwa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peringati hari ibu yang jatuh pada, Senin (22/12) ini seharusnya dapat dijadikan oleh pemerintah untuk memperhatikan kualitas ibu di Indonesia, hingga mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (22/12).
“Peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan kualitas ibu di Indonesia,” ucap dia.
Okky mengatakan target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, target itu seperti penurunan angka kematian anak yang ditargetkan mengurangi 2/3 rasio kematian anak balita serta meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu.
“Pemerintahan Jokowi harus memastikan target MDGs pada 2015 harus tercapai dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berpandangan, MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan hal itu harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Masih kata Okky, gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Jokowi untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu.
Namun dia menilai, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik keseteraan gender yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu.
“Saya sarankan, jika ada niat memberi ‘previlige’ kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Peringati hari ibu yang jatuh pada, Senin (22/12) ini seharusnya dapat dijadikan oleh pemerintah untuk memperhatikan kualitas ibu di Indonesia, hingga mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (22/12).
“Peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan kualitas ibu di Indonesia,” ucap dia.
Okky mengatakan target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, target itu seperti penurunan angka kematian anak yang ditargetkan mengurangi 2/3 rasio kematian anak balita serta meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu.
“Pemerintahan Jokowi harus memastikan target MDGs pada 2015 harus tercapai dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berpandangan, MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan hal itu harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Masih kata Okky, gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Jokowi untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu.
Namun dia menilai, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik keseteraan gender yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu.
“Saya sarankan, jika ada niat memberi ‘previlige’ kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengkiritisi para pengusaha dan manajemen hotel, mal, supermarket dan restoran yang mengharuskan serta mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal, seperti topi dan baju santa Klaus, pada karyawan yang berbeda keyakinan.
“Pakaian itu kan ada yang identik dengan budaya dan ada yang identik dengan akidah atau keyakinan. Kalau atribut natal seperti baju dan topi santa klauss itu kan jelas-jelas identik dengan agama tertentu. Jadi seharusnya pengusaha dan manajer mal, supermarket, hotel dan restaurant untuk tidak memaksakan karyawannya mengenakan pakaian yang bertolak belakang dari keyakinan yang dianut karyawannya tersebut,” jelas Sodik seperti dikutip dalam laman DPR.go.id, Senin (22/12).
Ditambahkannya, pemaksaan itu dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk intoleransi dan kedangkalan pemahaman keragaman agama dari seseorang. Memaksakan karyawannya mengenakan pakaian yang identik dengan agama yang bertolak belakang dengan agama yang dianut karyawan-karyawannya tersebut sama dengan memaksakan seseorang untuk menganut dan menjalankan ritual agama tertentu.
“Saya ini penganut pluralisme yang sangat menghormati keberagaman agama, keyakinan, suku dan bahasa. Tapi dengan memaksakan karyawan mengenakan atribut natal padahal karyawannya itu beragama muslim yang terbiasa mengenakan hijab misalnya, itu bukan sebuah toleransi dan kerjasama antar umat beragama, namun pemaksaan kehendak. Berbeda dengan hari kasih sayang, yang menjadi budaya di kalangan anak muda dan tidak identik dengan agama tertentu,”papar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengkiritisi para pengusaha dan manajemen hotel, mal, supermarket dan restoran yang mengharuskan serta mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal, seperti topi dan baju santa Klaus, pada karyawan yang berbeda keyakinan.
“Pakaian itu kan ada yang identik dengan budaya dan ada yang identik dengan akidah atau keyakinan. Kalau atribut natal seperti baju dan topi santa klauss itu kan jelas-jelas identik dengan agama tertentu. Jadi seharusnya pengusaha dan manajer mal, supermarket, hotel dan restaurant untuk tidak memaksakan karyawannya mengenakan pakaian yang bertolak belakang dari keyakinan yang dianut karyawannya tersebut,” jelas Sodik seperti dikutip dalam laman DPR.go.id, Senin (22/12).
Ditambahkannya, pemaksaan itu dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk intoleransi dan kedangkalan pemahaman keragaman agama dari seseorang. Memaksakan karyawannya mengenakan pakaian yang identik dengan agama yang bertolak belakang dengan agama yang dianut karyawan-karyawannya tersebut sama dengan memaksakan seseorang untuk menganut dan menjalankan ritual agama tertentu.
“Saya ini penganut pluralisme yang sangat menghormati keberagaman agama, keyakinan, suku dan bahasa. Tapi dengan memaksakan karyawan mengenakan atribut natal padahal karyawannya itu beragama muslim yang terbiasa mengenakan hijab misalnya, itu bukan sebuah toleransi dan kerjasama antar umat beragama, namun pemaksaan kehendak. Berbeda dengan hari kasih sayang, yang menjadi budaya di kalangan anak muda dan tidak identik dengan agama tertentu,”papar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Artikel ini ditulis oleh: