Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Heri Sunaryadi, selaku Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Heri diketahui akan diperiksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia Airlines.
“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNZ,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (7/1).
Bersama Heri, penyidik memanggil Susanto Wijaya, Lingga Kusuma Karim, Nazti Hendraningsih, dan Muhammad Ali Husin. “Mereka juga saksi untuk tersangka MNZ,” jelas Priharsa.
Tak diketahui apa kaitan PT KSEI dengan kasus ini. Namun, PT KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia.
Diduga, Nazaruddin menggunakan Permai Group sebagai pemegang rekening. Pemegang rekening jasa KSEI, ditujukan untuk mengadministrasikan portofolio investor yang menjadi nasabah mereka dengan membuka Sub Rekening Efek di KSEI. Dengan dibukanya Sub Rekening Efek, nasabah Pemegang Rekening dapat melihat langsung portofolio mereka yang tersimpan di KSEI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Australia sangat latahan. Saat, Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan travel warning bagi warga negaranya yang di Surabaya, Australia langsung ikut memberlakukan hal yang sama. “Itu dia (Australia) ngadop dari Amerika. Amerika mengatakan begitu, dia ikut aja,” ucap Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdjianto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Menurut Tedjo, pemerintah belum mendapat laporan dari BIN maupun polisi mengenai ancaman teroris seperti dikhawatirkan Australia dan Amerika. Karena itu, pemerintah tidak akan ikut-ikutan mengingatkan warga asing lain yang ada di Indonesia. “Nggak (peringatan). Kalu tidak ada masak saya harus memberikan hati-hati,” ucapnya.

Namun, bukan berarti pemerintah diam saja. Pemerintah juga selalu waspada terhadap ancaman terorisme. “Saya minta ke Polri, BIN, dan TNI untuk lebih waspada. Kita juga mengingatkan warga kita dari satu tempat hati-hati boleh-boleh saja, kewajiban kita lebih waspada,” ucapnya.

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri tidak akan ikut campur dalam konflik internal partai politik (parpol), seperti terjadi di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penyelesaian dualisme kepemimpinan harus dikembalikan kepada mekanisme partai masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (7/1). “Terkait Golkar dan PPP, saya terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kami sepakati bahwa ini masalah internal parpol, silakan tunggu islah. Soal islahnya sebulan atau lima tahun bukan urusan kami,” kata Tjahjo.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy, sebelumnya juga juga menolak upaya intervensi untuk menyelesaikan dualisme di tubuh Golkar dan PPP. Tapi kenyataannya Tedjo malah hadir di acara hari lahir PPP yang digelar kubu Romahumuziy hasil Muktamar Surabaya.

Menurut Tedjo, khusus soal PPP, biarkan PTUN yang memutuskan dualisme. Tedjo menambahkan, harapan pemerintah bahwa PTUN juga ikut dengan keputusan resmi dari pemerintah soal pengesahan kubu Romahurmuziy lewat Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu menganalisis media massa untuk melihat potret berita yang menyangkut citra pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan mesin intelijen yang dimiliki pemerintah.

“Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media,” ucap Jokowi saat membuka  Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Sebenarnya, rapat kabinet itu membahas RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015. Namun, Jokowi merasa para anggota kabinetnya lebih “ngeh” ke pemberitaan media massa. “Semua tahu kita ini selalu dipotret, selalu diikuti, dan selalu dinilai media. Meskipun perlu saya sampaikan ekspos media belum tentu wakili kinerja pemerintahan,” ujarnya.

“Perlu saya sampaikan media sebagai pembawa pesan akan bentuk persepsi bentuk imej terhadap kinerja pemerintah,” ucap Jokowi. Kata Jokowi, persepsi media terhadap kinerja pemerintah didasarkan atas berbagai variabel.

“Ada aktivitas-aktivitas, ada kebijakan-kebijakan, ada langkah-langah menteri maupun institusi lain. (Semua) dipotret media dari berbagai sudut, pro maupun kontra dan menimbulkan persepsi,” jelasnya. Sayangnya, penjelasan Jokowi mengenai analisis media ini terputus, lantaran rapat kabinet kemudian berjalan tertutup.