Jakarta, Aktual.co — Menjelang 100 hari kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf kalla, ruang reshuffle harus dibuka, karena masih banyak berupaya melakukan pencitraan dimedia secara luar biasa. Terlihat dari menteri blusukan seperti Jokowi dengan gaya masing-masing.
Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun, dalam diskusi Cyrus Network di Jakarta, Minggu (21/12). 
“Ruang reshuffle harus dibuka, ini kabinet kerja,” sergahnya.
Misbakhun juga mengatakan DPR yang berperan dalam pengawasan harus mengontrol kerja masing-masing menteri. Meskipun, Misbakhun tidak memungkiri sebagian publik masih malas melihat DPR.
“Tapi saya yakin publik bisa memilah, yang punya kinerja atau biasa saja,” ungkapnya.
Oleh karena, alangkah baiknya Jokowi-JK diberikan ruang untuk bekerja agar dapat menjalankan programnya dengan baik. “Jokowi-JK harus mendapatkan ruang dengan baik,” demikian Misbakhun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menjelang 100 hari kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf kalla, ruang reshuffle harus dibuka, karena masih banyak berupaya melakukan pencitraan dimedia secara luar biasa. Terlihat dari menteri blusukan seperti Jokowi dengan gaya masing-masing.
Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun, dalam diskusi Cyrus Network di Jakarta, Minggu (21/12). 
“Ruang reshuffle harus dibuka, ini kabinet kerja,” sergahnya.
Misbakhun juga mengatakan DPR yang berperan dalam pengawasan harus mengontrol kerja masing-masing menteri. Meskipun, Misbakhun tidak memungkiri sebagian publik masih malas melihat DPR.
“Tapi saya yakin publik bisa memilah, yang punya kinerja atau biasa saja,” ungkapnya.
Oleh karena, alangkah baiknya Jokowi-JK diberikan ruang untuk bekerja agar dapat menjalankan programnya dengan baik. “Jokowi-JK harus mendapatkan ruang dengan baik,” demikian Misbakhun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang perkara tersangka ‘AH’, dugaan korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2010 senilai Rp14 miliar akan digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (22/12).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Nelson J Marbun, Minggu mengatakan sidang kasus tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di institusi hukum itu.

Menurut dia, sidang tersangka AH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek peralatan di Fakultas Farmasi USU, mendapat pengawalan dan diharapkan berlangsung tertib, aman lancar, serta tidak ada kendala.

“Berkas perkara kasus korupsi itu, diterima dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Jumat (12/12) siang,” ujar Nelson.

Dia menyebutkan, berkas korupsi tersebut diserahkan kepada Ketua PN Medan untuk diteliti dan ditunjuk majelis hakim yang mengadili perkara itu.

“Kasus perkara korupsi tersebut akan dihadiri para pengunjung dan masyarakat di Kota Medan,” kata Nelson.

Tersangka ‘AH’, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I A Tanjung Gusta Medan, sejak Senin (10/11).

Tersangka ‘AH’ dijerat dengan Pasal 1, 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus korupsi ini ditangani oleh Kejagung sebagai penyidik awal.

Sebelum ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, tersangka AH telah menjalani penahanan di Rutan Salemba, Jakarta oleh Kejagung.

Proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, dengan pagu anggaran Rp25 miliar. Pelaksana proyek itu adalah PT Exatech Technologi Utama, dengan nilai kontrak Rp24.357.000.000.

Waktu pelaksanaan 120 hari, terhitung 1 April hingga 30 Juli 2010. Akibat perbuatan tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp7.116.436.425.

Tersangka ‘AH’, diduga juga terlibat kasus korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan di Fakultas Farmasi USU tahun 2010. Di mana proyek ini dikerjakan oleh PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai anggaran Rp14.770.184.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang perkara tersangka ‘AH’, dugaan korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2010 senilai Rp14 miliar akan digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (22/12).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Nelson J Marbun, Minggu mengatakan sidang kasus tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di institusi hukum itu.

Menurut dia, sidang tersangka AH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek peralatan di Fakultas Farmasi USU, mendapat pengawalan dan diharapkan berlangsung tertib, aman lancar, serta tidak ada kendala.

“Berkas perkara kasus korupsi itu, diterima dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Jumat (12/12) siang,” ujar Nelson.

Dia menyebutkan, berkas korupsi tersebut diserahkan kepada Ketua PN Medan untuk diteliti dan ditunjuk majelis hakim yang mengadili perkara itu.

“Kasus perkara korupsi tersebut akan dihadiri para pengunjung dan masyarakat di Kota Medan,” kata Nelson.

Tersangka ‘AH’, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I A Tanjung Gusta Medan, sejak Senin (10/11).

Tersangka ‘AH’ dijerat dengan Pasal 1, 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus korupsi ini ditangani oleh Kejagung sebagai penyidik awal.

Sebelum ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, tersangka AH telah menjalani penahanan di Rutan Salemba, Jakarta oleh Kejagung.

Proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, dengan pagu anggaran Rp25 miliar. Pelaksana proyek itu adalah PT Exatech Technologi Utama, dengan nilai kontrak Rp24.357.000.000.

Waktu pelaksanaan 120 hari, terhitung 1 April hingga 30 Juli 2010. Akibat perbuatan tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp7.116.436.425.

Tersangka ‘AH’, diduga juga terlibat kasus korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan di Fakultas Farmasi USU tahun 2010. Di mana proyek ini dikerjakan oleh PT Sean Hulbert Jaya, dengan nilai anggaran Rp14.770.184.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Jokowi-JK miskin dukungan politik di parlemen, meskipun dukungan publik masih tinggi. Demikian disampaikan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat rilis survei di Jakarta Selatan, Minggu (21/12).
Dengan demikian, kata Hasbi, pemerintahan Jokowi-JK rentan diobok-obok oleh parlemen, sekalipun dengan partai pendukungnya dalam beberapa tahun ke depan.
“Bulan madu pemerintahan Jokowi-JK tak sampai dua tahun, sebab tahun berikutnya sudah memikirkan pemilu,” ungkapnya. 
Oleh sebab itu, akan menyulitkan pemerintahan Jokowi ke depannya, terutama saat harus berhadapan dengan DPR RI. “Di negara manapun, pemerintahan yang tak mendapat support mayoritas akan jadi pemerintahan yang terisolasi,” sergahnya.
Sementara itu, Jokowi-JK juga dianggap tidak mempunyai kontrol yang efektif terhadap partai politik (parpol) yang ada di Indonesia, “PDIP dikontrol Megawati, Pak JK tidak punya kontrol efektif juga terhadap Golkar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Jokowi-JK miskin dukungan politik di parlemen, meskipun dukungan publik masih tinggi. Demikian disampaikan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat rilis survei di Jakarta Selatan, Minggu (21/12).
Dengan demikian, kata Hasbi, pemerintahan Jokowi-JK rentan diobok-obok oleh parlemen, sekalipun dengan partai pendukungnya dalam beberapa tahun ke depan.
“Bulan madu pemerintahan Jokowi-JK tak sampai dua tahun, sebab tahun berikutnya sudah memikirkan pemilu,” ungkapnya. 
Oleh sebab itu, akan menyulitkan pemerintahan Jokowi ke depannya, terutama saat harus berhadapan dengan DPR RI. “Di negara manapun, pemerintahan yang tak mendapat support mayoritas akan jadi pemerintahan yang terisolasi,” sergahnya.
Sementara itu, Jokowi-JK juga dianggap tidak mempunyai kontrol yang efektif terhadap partai politik (parpol) yang ada di Indonesia, “PDIP dikontrol Megawati, Pak JK tidak punya kontrol efektif juga terhadap Golkar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: