Jakarta, Aktual.co — Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati dalam katerangannya, Selasa (6/1).

Sebut Reni, Tim Sembilan ini jangan diniatkan untuk mendongkrak prestasi di dunia olahraga. Karena, prestasi di olahraga tidak bisa dilakukan dengan cara instan. “Dapat dipastikan Tim Sembilan yang ad hoc ini juga tidak akan mampu mendongkrak prestasi olahraga di Indonesia dengan cara instan,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, lanjut Reni, semestinya pemerintah penuhi dan perkuat infrastruktur, peningkatan pembinaan usia muda, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi integritas para pelatih dan wasit.

Empat tugas pokok dari Tim Sembilan yakni perbaikan sistem, organisasi, pengelolaan dan pembinaan. Namun, sambung Reni, masuknya sejumlah tokoh yang berlatar belakang di bidang hukum patut dipertanyakan. “Apa relevansinya dalam konteks empat tugas pokok tersebut? Jangan sampai Tim Sembilan justru menjadi blunder dan tidak menghasilkan apapun. Apalagi pembentukan tim ini pembiayaannya (Rp 1-2 miliar) bersumber dari anggaran negara,” demikian Reni.

Kemenpora telah mengumumkan nama-nama yang akan bekerja sebagai Tim Sembilan yang bertugas mengawasi kinerja Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan sepakbola nasional. Mereka adalah: Oegroseno (mantan Wakapolri), Imam B Prasodjo (sosiolog), Budiarto Shambazy (wartawan senior), Ricky Yakobi (mantan pemain nasional), Gatot Dewa Broto (Kemenpora), Nur Hasan (Akademisi), Joko Susilo (mantan Dubes RI untuk Swiss), Yunus Husein (mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) dan Eko Ciptadi (mantan Deputi Pencegahan Komite Pemberantasan Korupsi.

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho mengatakan pihaknya bakal memperingatkan Presiden Joko Widodo ihwal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Emerson, ICW tidak merekomendasikan Kepala Lembaga Pendidikan Komjen Budi Gunawan dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti maju menjadi calon Kepala Kepolisian. “Pasti tidak (merekomendasikan). Jangan dipaksakan kalau punya kartu kuning,” kata Emerson , Senin (5/1).

Sebelumnya, pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan mengenai rekening gendut polisi. Dalam laporan itu, disebut per tanggal 19 Agustus 2008 kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp 4,6 miliar. Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Sementara Badrodin Haiti per tanggal 24 Maret 2008 disebut memilik harta Rp 2 miliar dan US$ 4.000. Dia juga dituduh membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan. Bila salah satu dari keduanya terpilih, kata dia, artinya ada proses pemilihan yang janggal. Sebab, keduanya pernah masuk dalam daftar pemilik rekening gendut. “Logikanya pemilihan Menteri saja harus melalui saringan PPATK dan KPK, kalau kedua calon itu lolos, lha ini ada apa?,” ujar Emerson.

Dampak yang terjadi bila Budi atau Badrudin terpilih, kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai penegakan hukum akan berkurang bahkan hilang. Selain itu, menurut Emerson, polisi sulit menindak tegas kasus korupsi atau pencucian uang. Anggota Komisi Kepolisian Nasional M. Nasser mengatakan pihaknya masih memperdalam pengumpulan informasi rekam jejak kedua calon. Katanya, Kompolnas belum mendapat laporan soal dugaan kepemilikan rekening gendut kedua calon.

Hingga saat ini, Kompolnas masih dalam tahap penyempurnaan informasi secara keseluruhan. Nama-nama calon Kapolri juga belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Belum sejauh itu. Kami masih menanyai mantan atasannya, mantan anak buahnya, tetangganya, si calon ini gimana,” kata Nasser. Selain kedua calon tersebut, Kompolnas juga akan menggali informasi rekam jejak para polisi bintang tiga. “Kami belum mempertajam akan mengerucut ke siapa, yang jelas kami kumpulkan informasinya semua dulu,” kata Nasser.

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo meminta Aburizal Bakrie segera membatalkan dan menghentikan kelanjutan perundingan dalam upaya islah dengan kubu Agung Laksono. “Kubu Agung Laksono menginginkan perundingan islah jalan terus pada 8 Januari 2015.

Sebaiknya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (hasil Munas Bali) segera membatalkan dan menghentikan kelanjutan perundingan itu karena tidak ada gunanya lagi,” kata Bambang dalam pesan Blackberry di Jakarta, Selasa (6/1).

Dia menjelaskan, pertama, tidak etis meminta islah melalui perundingan, tetapi tidak mencabut gugatan di pengadilan sesuai kesepakatan perundingan sebelumnya. Kedua, menurut dia, pengadilan adalah forum yang tepat untuk membuktikan kubu mana yang menyelenggarakan munas-munasan dan kubu mana yang sungguh-sungguh menggelar munas sesuai ketentuan UU dan AD/ART partai Golkar.

“Meskipun UU Parpol menyatakan perkara gugatan dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yg mulai digelar di Pengadillan Negeri Jakarta Pusat hari ini harus diputus dalam 60 hari, ARB sebaiknya membatalkan perundingan tersebut,” ujarnya.

Bambang menjelaskan alasan ketiga, adanya permintaan macam-macam yang tidak mungkin dapat dipenuhi DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Keempat, menurut dia, ada kesan kubu hasil Munas Jakarta melakukan taktik mengulur waktu sambil berharap dukungan politik dan dukungan kekuasaan dari pemerintah. “Kelima, kami tidak melihat keseriusan kubu hasil Munas Jakarta untuk benar-benar ingin mencapai islah demi kepentingan masa depan partai,” katanya.

Bambang meminta ARB segera menarik tim juru runding yang ada dan menghentikan perundingan islah yang ‘basa-basi’. Menurut dia lebih baik penyelesaian kekisruhan tersebut melalui pengadilan, agar ada kepastian hukum bagi masa depan Partai Golkar. “Islah dapat dilakukan setelah pengadilan memutuskan siapa pemenangnya dan pemilu masih 5 tahun lagi,” katanya.

Selain itu, ujar Bambang, terkait pilkada tidak ada pengaruhnya karena di KPU atau KPUD, tanda tangan yang masih diakui secara legal formal konstitusi dan masih tercatat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hasil Munas Golkar VIII Riau 2009 yaitu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.