Jakarta, Aktual.co —  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 banyak yang tidak selaras. Untuk itu pihaknya berencana akan mengevaluasi menyeluruh mengenai kurikulum tersebut.

“Awalnya yang ingin dievaluasi hanya dokumen saja. Tapi ternyata kompetensi inti dan kompetensi dasar banyak yang tidak pas,” ujarnya  di Jakarta, Senin (5/1).

Dia memberi salah satu contoh perpaduan dua kompetensi itu untuk tingkat SMP, yakni “menunjukkan sifat disiplin dan bertanggung jawab melalui ekspor impor yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baik”.

“Ini tidak nyambung. Seharusnya dibuat selaras,” katanya.

Selain dalam penerapan kurikulum itu juga ada sekolah yang menerapkan pelajaran matematika selama empat jam.

Anies berpendapat hal itu terjadi karena tak ada perbaikan dalam penyusunan kurikukum itu. Kurikulum 2013 seakan dipaksakan.

“Ini semua bukan kesalahan guru, tetapi pemerintah yang tidak menyiapkannya dengan baik,” ujar dia.

Mendikbud menjelaskan bahwa pihaknya butuh waktu untuk menyelesaikan persoalan kurikulum itu.

“Kita perbaiki sampai selesai,” ujar dia.

Disinggung mengenai penerapan kurikulum ganda, Anies membantah dan mengatakan bahwa sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 hanya tiga persen dari jumlah sekolah di Tanah Air.

“Jadi tidak benar kalau disebut menggunakan kurikulum ganda. Kalau yang menerapkan Kurikulum 2013 itu separuh jumlah sekolah baru bisa disebut sebagai penerapan ganda,” kata dia.

Sebelumnya, pada awal Desember 2014, Mendikbud Anies memutuskan penerapan terbatas Kurikulum 2013. Hanya sekolah yang sebelumnya dijadikan proyek percontohan yang melanjutkan kurikulum yang menelan biaya fantastis itu.

Padahal kurikulum itu baru diterapkan di semua sekolah pada pertengahan 2014 atau awal tahun ajaran 2014/2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri melakukan peninjauan ke Rusun Marunda, Jakarta Utara untuk berdialog langsung dan mengetahui pengeluaran dan kebutuhan para buruh.

“Kita ke sini untuk mengecek keadaan pekerja buruh di Rusun Marunda ini. Bagaimana fasilitas mereka. Bagaimana Beban-beban mereka seperti sewa rumah, kebersihan, air, transportasi, dan pengeluaran real berapa,” ujar Menaker usai berdialog dengan para buruh tersebut, Senin malam (5/1).

Peninjauan ke rusun itu juga dilakukan dalam rangka mengumpulkan data untuk perencanaan percepatan penyediaan perumahan yang terjangkau untuk pekerja.

Hanif memaparkan para pekerja di Rusunawa itu mengeluhkan berbagai hal baik yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan maupun tidak.

“Salah satunya soal kebocoran, soal lantai yang minta diperbaiki terutama yang memiliki bayi serta transportasi yang sulit karena para buruh atau pekerja yang ada di Marunda ini banyak yang bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan KBN Marunda,” kata Hanif.

Sementara itu, Hanif menyebut perumahan buruh yang berada di KBN belum selesai dibangun dan masih dalam tahap persiapan.

Menaker juga menampung keluhan dari anggota keluarga pekerja misalnya kebutuhan transportasi bagi anak-anak buruh untuk pergi ke sekolah yang dikeluhkan para ibu.

Selain itu, para ibu yang kebanyakan menganggur itu juga meminta agar Menaker ikut membantu dalam memberdayakan mereka sehingga dapat membantu penghasilan keluarga.

Terhadap hal itu, Hanif mengatakan akan mencatat seluruh masukan untuk dijadikan pembahasan dalam penentuan kebijakan ketenagakerjaan kedepannya.

“Hasil sidak ini nantinya menjadi salah satu rekomendasi Kemnaker yang kaitannya dengan penyediaan perumahan pekerja. Sehingga, ketika kita membuat kebijakan mengenai perumahan buruh kita sudah tahu kondisi lapangannya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid