Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengadopsi nilai-nilai kearifan budaya lokal setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten tersebut.

Bupati Wakatobi, Hugua mengatakan, pihaknya mengadopsi nilai-nilai kearifan budaya lokal itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wakatobi, merupakan bagian dari upaya Pemkab Wakatobi melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental.

“Periode pertama saya jadi bupati nyaris tak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat kurang bisa menerima sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat,” katanya di Kendari, Senin (5/1).

Setelah menyadari hal tersebut katanya, barulah Pemkab Wakatobi melakukan reformasi birokrasi yang dikemas dengan istilah reformasi birokrasi ala Wakatobi.

“Dalalam reformasi ala Wakatobi, kita membagi tugas dengan perangkat adat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakat di Wakatobi,” katanya.

Menurut dia, perangkat pemerintah daerah menjalankan tugas-tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan fisik seperti gedung, jalan dan jembatan, sedangkan perangkat adat menjalankan tugas pembangunan kemasyarakatan dalam sisi adat istiadat dan agama.

Alhasil ujarnya, kurang lebih dua tahun reformasi birokrasi ala Wakatobi tersebut berjalan, pemerintah bersama masyarakat sudah bisa menjalankan pemerintahan dengan sangat kondusif.

“Oleh karena itu, nilai-nilai budaya menjadi sangat penting diadopasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab budaya selalu mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan mengutuk perilaku yang bertentangan dengan budaya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ambon, Aktual.co — Wartawan dari berbagai media di Kota Ambon mendiskusikan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam birokrasi di Maluku dan pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) Maluku, Senin (5/1).

Diskusi yang difasilitasi Institut Tifa Damai Maluku (ITDM) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tersebut menghasilkan sedikitnya empat usulan, di antaranya mendorong Pemerintah Maluku untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 10 kabupaten/kota.

Selain itu juga, perlu ada kajian dan revisi terhadap Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi, agar tidak tersentralisasi.

“Usulan-usulan ini, termasuk harus ada kajian terhadap sinkronisasi antara UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan disampaikan kepada Kemeninfo melalui jaringan Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI),” kata Direktur ITDM, Yustus Pattipawae.

Dia mengatakan, jurnalis tidak perlu khawatir kalau UU KIP akan menghambat proses dan akses untuk mendapatkan informasi dari pejabat publik karena UU tersebut telah mengatur dengan jelas, jika yang meminta informasi adalah wartawan maka yang berlaku adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“UU KIP mengatur informasi dari birokrasi akan melalui satu pintu tetapi untuk pers, pemberian informasi tidak harus menunggu 10 hari sesuai UU KIP, namun Pejabat dapat menyatakan “no comment” jika keberatan memberikan informasi dan tidak boleh dituntut pidana berdasarkan UU KIP,” ucapnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku perlu didorong agar sesegera mungkin mengimplementasikan aturan-aturan yang tertera di dalam UU KIP di 10 kabupaten/kota, karena sejak UU tersebut diterbitkan pada 2008, baru Kota Ambon yang secara resmi membentuk KID pada 31 Januari 2013.

“Provinsi kita terbilang sangat terlambat dibanding provinsi lainnya, oleh karena itu perlu ada gerakan advokasi bersama mendorong dan mengawal pemerintah daerah dalam membentuk KID,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Denpasar, Aktual.co — Richard James Wackrow, harus menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali. Pasalnya, turis asal Selandia Baru itu melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama Lisa Christina.

Pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anak Agung Anom Wirakanta itu, James dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Ketut Yulia Wirasningrum menuturkan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 4 September 2014 sekitar pukul 00.00 WITA di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan. Saat itu korban dan terdakwa terlibat kecelakaan sepeda motor. Keduanya terjatuh dari sepeda motor.

“Selanjutnya terjadi percekcokan hingga akhirnya terdakwa memukul korban dengan tangan dan helm,” kata Yulia, Senin (5/1).

Korban mengalami luka pada kelopak atas mata kanan kelopak bawah mata kanan, pangkal hidung, kelopak bawah mata kiri, pipi kanan dan mengalami patah tulang hidung sesuai hasil visum RS Sanglah Denpasar tanggal 13 September 2014.

Pria kelahiran 30 Mei 1974 itu tidak didampingi kuasa hukum. Pria tamatan SMA yang bekerja sebagai buruh serabutan menyatakan mengerti atas dakwaan jaksa dan tidak mengajukan eksepsi.

Artikel ini ditulis oleh: