7 April 2026
Beranda blog Halaman 40222

Awal Tahun, Pemerintah Kembali Terbitkan SUN Rp3 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement mencapai Rp3 triliun. Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan, Senin (5/1), pemerintah mengeluarkan dua jenis SUN obligasi negara, yaitu seri FR0053 dan seri FR0061.

Adapun jumlah nominal FR0053 mencapai Rp1,5 triliun dengan jatuh tempo 15 Juli 2021. Selain itu, FR0053 juga diterbitkan dengan kupon 8,25 persen serta yield 8 persen.

Untuk FR0061, diterbitkan dengan nominal yang sama, yakni Rp1,5 triliun yang jatuh tempo pada 15 Mei 2022. Dengan kupon sebesar 7 persen dan yield 8,02 persen.

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ada Apa, Presiden Memanggil Hendropriyono?

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanggil memanggil Letnan Jenderal Purnawirawan Hendropriyono di Istana Negara, Senin pagi, 5 Januari 2015. Hendropriyono tiba pada pukul 10.00 WIB mengendarai sedan Audi berwarna hitam dengan nomor polisi B-94.

Hendropriyono yang masuk ke kompleks Istana Presiden melalui pintu Kantor Sekretariat Negara tidak banyak berkomentar ihwal agenda pertemuannya dengan Jokowi. “Apa agendanya, saya belum tahu,” katanya singkat.

Hingga saat ini pertemuan antara Jokowi dan Hendropriyono masih berlangsung. Selain bertemu dengan Hendropriyono, pada pukul 13.00 WIB, Jokowi dijadwalkan akan menerima panitia seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara.

Bantu Evakuasi, Polda Kalteng Siapkan Personel

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyiapkan personel tambahan jika dibutuhkan di PangkalanBun untuk membantu evakuasi korban dan pesawat AirAsia QZ8501.
“Belum ada penurunan (jumlah personel), justru kalau dibutuhkan lebih banyak maka kita sudah siapkan. Beberapa dokter juga kami minta selalu ‘stand by’ misalkan ada pergantian,” kata Wakil Kepala Polda Kalteng, Kombes Pol Muhammad Ikhsan, di Pangkalan Bun, Senin (5/1).
Pesawat AirAsia QZ 8501 berpenumpang 155 orang ditambah tujuh kru, hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi setelah delapan menit lepas landas dari Surabaya menuju Singapura.
Hingga Minggu (4/1) malam, sudah ada 34 jenazah yang berhasil dievakuasi dan diterbangkan ke Surabaya. Sampai siang ini belum ada penambahan jenazah yang dievakuasi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Kejagung Optimis Segera Ringkus Yuni

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku optimis dapat menangkap Yuni, buronan atas kasus dugaan korupsi Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 1.1 dan 1.2 PLTGU Blok I Belawan, Sumatera Utara tahun 2007-2009.
“Sangat optimis (menangkap-red) agar tersangka dapat diminta pertanggungjawaban dan diajukan ke pengadilan,”kata Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Sarjono Turin saat dihubungi, Senin (5/1),
Saat ini, lanjut Turin, pihaknya telah meminta bantuan kepada Tim Monitoring Center untuk memburu Yuni, “Tidak ada alasan untuk tidak dapat menangkapnya,” tegasnya.
Terhadap Yuni akan diburu untuk dimintai pertanggungjawabanya selaku pemenang tender. Pencarian Yuni, kata Turin, membuktikan bahwa tak ada diskriminasi dalam penanganan kasus tersebut.
“Kita bekerja sangat profesional dan proporsional. Artinya, pengedepanan aspek hukum siapa saja yang cukup bukti harus dibawa ke pengadilan,” pungkasnya.
Sekedar informasi, tersangka Yuni sendiri dinyatakan buron setelah mangkir lebih dari tiga kali oleh penyidik dan saat diburu alamat yang diberikan penyidik palsu dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga palsu.
Selain itu, Yuni juga disebut-disebut saksi kunci guna menguak tabir peran PT Siemens Indonesia sebagai pemasok peralatan GT 1. 1 dan 1. 2 yang gagal total dan merugikan negara sekitar Rp25miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kubu Ical tak Hadiri Sidang Gugatan, OC Kaligis: Itu Kerugian Mereka

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum kubu Agung Laksono, OC Kaligis tak terlalu ambil pusing dengan ketidakhadiran kubu Aburizal Bakrie (Ical) sebagai tergugat dalam sidang gugatan terhadap Munas Golkar di Bali. Toh, kata Kaligis, datang atau tidaknya tergugat tak terlalu berpengaruh.

Seperti diketahui, sidang ditunda karena hanya satu tergugat yang hadir. Tergugat, Idrus Marham, Fadel Muhammad, dan Nurdin Khalid tak hadir di persidangan. Pihak Ical hanya diwakili tergugat Noor Supit. “Kalau dalam hukum acara kan 60 hari, kalau mereka tidak datang, kerugian mereka. Karena mereka tidak bisa mengcounter apa yang kita gugat,” tegas Kaligis usai menghadiri sidang di PN Jakpus, Senin (5/1/).

Kaligis menjelaskan dirinya merupakan salah seorang pengacara yang mewakili kubu Agung untuk menggugat keabsahan Munas Bali. Kubu Agung yakin ada yang tidak beres dengan pelaksanaan Munas Bali. Apalagi, Ical disebut menang secara aklamasi. Padahal, ratusan peserta Munas Bali justru ikut hadir dalam Munas Ancol bikinan Agung.

“Di Bali aklamasi, kita buktikan, itu aklamasi atau tidak, sebagian malah pindah ke (Munas) Ancol. Kalau 100 persen, kemudian kita punya bukti 200 yang di Bali pindah ke kita, itu pasti rekayasa,” pungkasnya.

Sementara sidang ditunda hingga 12 Januari karena hanya satu tergugat yang menghadiri persidangan. Selain itu, ada perubahan gugatan yang dilakukan tim pengacara Agung sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan.

Serahkan Harga Elpiji ke Pasar, Pemerintah ‘Peras’ Masyarakat

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak peduli dengan efek berantai yang bakal timbul akibat penaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp18.000 per tabung atau Rp1.500 per kg mulai 2 Januari 2015. Pertamina menaikkan elpiji 12 Kg merupakan siasat untuk “memeras” kalangan pengguna elpiji menengah atas.

“Ini siasat pemerintah untuk ‘memeras’ kelas menengah ke atas dengan cara menaikkan harga elpiji. Pemerintah tahu, menaikan harga elpiji 12 kg, masyarakat kelas menengah ke atas, tidak akan melakukan apa apa alias pasrah saja,” ujar Uchok Sky Khadafi kepada Aktual, di Jakarta, Senin (5/1).

Menurutnya, Pemerintah Jokowi tidak peduli dengan efek berantai kenaikan elpiji. Pasalnya, kenaikan elpiji 12 Kg akan berdampak pada kenaikan harga-harga lain.

“Kenaikan elpiji 12Kg akan menyulitkan pengusaha yang tidak punya duit atau penghasilan pas-pasan alias miskin secara ekonomi, seperti warung makan, warung tegal,” tegasnya.

Kenaikan elpiji menurutnya tidak perlu terjadi bila jual beli gas atau elpiji tidak berpatok pada harga pasar internasional. Permainan mafia gas masih sangat tinggi sehingga harga dengan mudah dipermainkan kelompok tertentu. Dengan menyerahkan ke harga pasar, pemerintah terkesan lepas tangan dan perlahan-lahan mencekik warganya sendiri.

“Jual beli gas atau elpiji ini masih dikuasai mafia sehingga harga sangat tinggi. Pemerintah pun terkesan membiarkan para mafia mengusainya bisnis ini. Kenaikan elpiji sangat menguntungkan sekali dengan menyerahkan ke harga pasar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain